Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI TRANSAKSI ONLINE (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH …

NAURAH SALWA

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Namun, meskipun sudah dilarang diwilayah H…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 958/PID.B/2022/PN BDG TEN…

Tias Pramesti Amelia

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 958/Pid.B/2022/PN.Bdg yang mengadili perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Ir. H. Bebi Hendrawibawa, Mt dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP. Dikarenakan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP yang didakwakan. Namun, dalam kenyataanya unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum belum terpenuhi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis unsur mengu…

TINDAK PIDANA PENIPUAN KARENA UTANG PIUTANG (SUATU PENELITIAN TERHADAP PUTUSA…

Indah Widiya Ningsih

ABSTRAK TINDAK PIDANA PENIPUAN KARENA UTANG PIUTANG (Suatu Penelitian Terhadap Putusan di Pengadilan Negeri Banda Aceh) Indah Widiya Ningsih, 2021 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,76).,pp.,bibl. Dr. MOHD. DIN., S.H., M.H., Pasal 378 KUHP berbunyi barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, mengerakkan oran…

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HU…

RIVA RAININZA

ABSTRAK Riva Raininza, 2019 Mukhlis, S.H, M.Hum. Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan yang dilaku…

TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP BISNIS YANG MENERAPKAN SKEMA PIRAMIDA (SUATU …

farhan telaumbanua

Skema piramida adalah istilah kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terkait dengan kejahatan bisnis yang menerapkan skema Piramida adalah Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP tentang tindak pidana penggelapa…

TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DI DALAM PUTUSAN PENGADILAN

Nanda Maqhfirah

TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DI DALAM PUTUSAN PENGADILAN Nanda Maqhfirah* Mohd. Din** Teuku Ahmad Yani*** ABSTRAK Penipuan investasi adalah suatu perbuatan tindak pidana atau kegiatan investasi (penanaman modal) yang tidak terlaksana dengan semestinya, atau dengan kata lain penawar investasi telah melakukan perbuatan menipu. Terdapat 3 (tiga) kasus tindak pidana penipuan investasi yang diputuskan secara berbeda. Perbedaan bukan hanya terletak pada 3 kasus tindak pidana penipu…

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN PENERIMAAN CALON…

M.RAYFANDI

Dasar hukum penipuan adalah Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Dasar hukum ini merupakan sebuah aturan konkrit yang mengatur tentang tindak pidana penipuan di Indonesia, sehingga mampu menghukum masyarakat dalam ur…

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA REKRUTMEN CALON T…

RINI HARLINI

ABSTRAK RINI HARLINI, 2021 DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA REKRUTMEN CALON TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 57)., tabl., bibl Ainal Hadi, S.H., M.Hum Pasal 378 KUHP menegaskan bahwa “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu musli…

TINDAK PIDANA PENIPUAN SEWA MENYEWA RUMAH (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM …

WIDYA ZAINATUN

ABSTRAK TINDAK PIDANA PENIPUAN SEWA MENYEWA RUMAH (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Widya Zainatun, 2022 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 69,) pp, bibl, tabl, Dr. Mohd. Din, S.H.,M.H. Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan kedalam kejahatan harta benda. Pasal 378 kitab undang-undang hukum pidana menyebutkan “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan me…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK S…

LATHIFAH KAMAL

ABSTRAK Lathifah Kamal, 2017 Mahfud, S.H., LL.M. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”. Namun pada kenyataannya masih terjadi tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi d…


    SERVICES DESK