Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBA…

MULFIYA

ABSTRAK MULFIYA 2025 WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN (SUATU PENELITIAN PADA PROYEK PEUREULAKLOKOP-BATAS GAYO LUES SEGMEN TIGA) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,63),pp.,bibl. Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ditentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Salah satunya adalah kontrak yang dibuat oleh Dinas PUPR Ac…

PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI GEDUNG BERDASARKAN BIAYA KONT…

Syahira Ulfa

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah model yang ditemukan oleh Bromilow mengenai hubungan waktu biaya yaitu T = KCB dapat digunakan pada proyek konstruksi gedung di Kabupaten Pidie. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan statistik regresi linier sederhana. Dari hasil perhitungan diperoleh model perkiraan yaitu T = 1,232 diimana untuk menyelesaikan sebuah proyek konstruksi gedung senilai Rp. I juta diperkirakan membutuhkan waktu selama 1…

PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI GEDUNG BERDASARKAN BIAYA KONT…

Syahira Ulfa

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah model yang ditemukan oleh Bromilow mengenai hubungan waktu biaya yaitu T = KCB dapat digunakan pada proyek konstruksi gedung di Kabupaten Pidie. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan statistik regresi linier sederhana. Dari hasil perhitungan diperoleh model perkiraan yaitu T = 1,232 diimana untuk menyelesaikan sebuah proyek konstruksi gedung senilai Rp. I juta diperkirakan membutuhkan waktu selama 1…

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA JAHIT PAKAIAN (SUATU PENELITIAN…

Nasyata Mawaddah

Pasal 1313 KUHPerdata mengatur pengertian perjanjian sebagai dasar dari hubungan hukum. Perjanjian ini menciptakan perikatan yang memberikan hak dan kewajiban bagi semua pihak yang terlibat. Namun dalam praktiknya terjadi wanprestasi, di mana pihak yang berjanji tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, sebagaimana yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian jasa jahit pakaian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan per…

PERJANJIAN BAGI HASIL USAHA BUDIDAYA UDANG (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN MUA…

Raudhatul Jannah

Pasal 3 ayat (1) angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, disebutkan bahwa mengenai hasil ikan pemeliharaan, penggarap tambak mendapatkan bagian hasil minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih. Dalam pelaksanaannya, perjanjian bagi hasil usaha budidaya udang di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama sehingga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penulisan skripsi ini un…

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK SWASTA DI PROVINSI…

IRWANSYAH

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK SWASTA DI PROVINSI ACEH Irwansyah1 Tan Kamello2 Ilyas Ismail3 Azhari Yahya4 ABSTRAK Perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan skema perjanjian yang bertitik pada hukum perjanjian yang berkaitan dengan objek kontraknya, berkaitan dengan daya kerja hukum kontrak masih menjadi tanda tanya yang mendasari penelitian ini, masalah pokok penelitian ini adalah (1) Paradigma apa yang mendasari Kerjasama Pemerintah d…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

ASAS ITIKAD BAIK DALAM TRANSPARANSI PENGEMBALIAN BIAYA OPERASI PADA KONTRAK B…

NURARAFAH

ASAS ITIKAD BAIK DALAM TRANSPARANSI PENGEMBALIAN BIAYA OPERASI PADA KONTRAK BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA Nurarafah1 Tan Kamello2 Azhari Yahya3 Dahlan4 ABSTRAK Penelitian ini mengkaji norma hukum yang terdapat di dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata dan norma hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Pengh…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

PEMBATALAN KONTRAK SECARA SEPIHAK OLEH COSTUMER TERHADAP DRIVER GOJEK PADA FI…

SYAHRUPAL

Permasalahan mengenai pembatalan pesanan secara sepihak oleh costumer yang dialami driver dalam hal ini pada aplikasi gojek pada fitur Go-Food. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tinjauan hukum, perlindungan hukum dan juga akibat hukum terhadap pembatalan secara sepihak pada pesanan Go-Food di aplikasi gojek. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat hukum Normatif. Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan huku…

PENYELESAIAN AKAD MURABAHAH BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR (SU…

Lisa Febriani

Dalam Pasal 10 Akad Perjanjian Jual-Beli Murabahah pada PT BPRS Taman Indah Darussalam disebutkan bahwa nasabah akan melaksanakan semua kewajibannya terkait pembiayaan dengan baik. Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata, maka perjanjian yang dibuat ini berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya, namun pada kenyataannya masih ditemukan nasabah yang menerima pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad murabahah belum menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan. Penulisan skr…

PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN KERJASAMA PENDISTRIBUSIAN LPG (LIQUIFIED …

Cut Intan Neubrisa

ABSTRAK CUT INTAN NEUBRISA, (2022) PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN KERJASAMA PENDISTRIBUSIAN LPG (Liquified Petroleum Gas) ANTARA PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN AGEN GAPURA PUTRA ( vii, 55), pp,tabl,bibl,app. Dr. Azhari, S.H., MCL, M.A., Dalam Pasal 5 Perjanjian Keagenan LPG 3 Kg Antara PT. Pertamina (Persero) dan PT. Gapura Putra Perkasa disebutkan bahwa Agen PT. Gapura Putra Perkasa harus memberikan bukti setor validasi kepada PT. Pertamina (Persero), sesuai dengan Pasal 133…


    SERVICES DESK