Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENG…

Riki Saputra

Pada Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia dijelaskan apabila debitur telah melakukan wanprestasi, maka barang jaminan yang berada dalam perjanjian pembiayaan tersebut dapat dilakukan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada jaminan, namun dalam penyelesaian wanprestasi antara PT OTO Multiartha Kota Medan dan debiturnya masih terdapat hambatan yang terhadap penyelesaian wanprestasi tersebut. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanj…

HAK EKSEKUTORIAL TERHADAP JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI N…

Miswardi

Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang ditetapkan oleh Mahkamah Konsitusi dalam perkara pengujian mengenai pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa frasa yang menyatakan “kekuatan eksekutorial” sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksan…

EKSISTENSI KARTEL SEBAGAI PERJANJIAN YANG DILARANG DITINJAU BERDASARKAN UNDAN…

NUR FAJRI

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 11 ini dikategorikan sebagai kartel. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 masih bersifat umum dan belum memberikan kete…

THE INDONESIA EXPORT RESTRICTION ON MEDICAL SUPPLIES DURING COVIED-19 PANDEMIC.

WAHYUNI SAFITRI

Kebutuhan akan perbekalan kesehatan untuk penanganan pandemi Covid-19 menuntut sangat tinggi dan ekspor perbekalan kesehatan masih ada sehingga langka sejak tahun 2020. Untuk menangani situasi tersebut, Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Kemendag) No. 23 Tahun 2020 jo. (Permendag) No. 34 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker. Peraturan tersebut berlaku …

PEMBAYARAN PANJAR PADA PERJANJIAN JASA RIAS PENGANTIN AKIBAT PANDEMI COVID-19…

IZA ZAYA

Pasal 1464 KUHPerdata menjelaskan bahwa jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya. Pemerintah Indonesia melalui Keppres No.12 tahun 2020 menetapkan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Penelitian ini mengkaji hak dan kewajiban para pihak, bentuk penerapan risiko panjar dan penyelesaian yang dilakukan para pihak yang timbul akibat perjanjian jasa rias pengantin akibat …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL IPHONE DAN SAMSUNG ATAS PENJUALAN…

ZULKARNAIN

Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”. Pengaturan tersebut belum konkrit dan holistik mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Merek terkenal seperti smartphone iPhone dan Samsung. “Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan perlindungan hukum t…

STUDI KASUS TERHADAP PENGGUNAAN MEREK TERDAFTAR YANG DIDUGA MENGANDUNG UNSUR …

MUHAMMAD HAIKAL

Gugatan pembatalan merek diajukan ke Pengadilan Niaga Medan oleh Abdul Alex Soelysto sebagai pemilik atas merek Kopitiam terhadap merek Kok Tong Kopitiam milik Paimin Halim. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 5/Merek /2010/PN.Niaga.Mdn memutuskan bahwa merek Kok Tong Kopitiam memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Kopitiam dan memerintahkan agar Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelaktual membatalkan pendaftaran merek Kok Tong Kopitiam. Pemilik merek Kok Tong Kopitiam k…

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA PERBAIKAN (REPARASI) TAS DALAM HAL TERJADINY…

Firman Noor

ABSTRAK FIRMAN NOOR 2017 TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA PERBAIKAN (REPARASI) TAS DALAM HAL TERJADINYA WANPRESTASI (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (vi, 62) pp., tabl., bibl. (SYAMSUL BAHRI, S.H.I, M.A.) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan untuk sahnya s…

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK TERHADAP WANPRESTASI AKIBAT KERUSAKAN MOBIL RENTAL …

IRMA YUNITA

ABSTRAK Irma Yunita, TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK TERHADAP WANPRESTASI AKIBAT 2017 KERUSAKAN MOBIL RENTAL (Suatu Penelitian di Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (viii,52),pp.,bibl.,app. (Muzakkir Abubakar, S.H., S.U.) Pasal 1560 KUH Perdata menentukan empat macam kewajiban penyewa, yaitu membayar uang sewa sesuai dengan jumlah dan waktunya, memakai barang yang disewa secara patut, menanggung segala kerusakan yang terjadi selama masa sewa-menyewa, dan mengembal…

SUATU TINJAUAN ATAS AKTA NOTARIS YANG MEMILIKI CACAT YURIDIS DALAM PENDIRIAN …

Alvin Karanesa

ABSTRAK SUATU TINJAUAN ATAS AKTA NOTARIS YANG MEMILIKI CACAT YURIDIS DALAM PENDIRIAN CV (Commanditaire Vennootschap) (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,56), pp., bibl., app. (Mustakim, S.H., M.Hum.) Pasal 19 KUHD menyebutkan bahwa perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung-jawab untuk seluruhnya pada pihak satu yang d…


    SERVICES DESK