Electronic Theses and Dissertation

Pengalihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (ppat/ppats). dalam proses pengalihan hak milik atas tanah yang diterbitkan oleh ppats diketahui bahwa obyek tanah yang telah dijual oleh tergugat dan beralih kepada pihak ketiga tersebut adalah obyek sengketa di pengadilan yang dikemudian hari timbul permasalahan karena penerbitan akta jual beli yang dilakukan oleh ppats terhadap obyek tanah yang masih berperkara dipengadilan. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab ppats terhadap penerbitan akta jual beli tanah yang sedang berperkara dipengadilan, menjelaskan kekuatan autentikasi terhadap akta jual beli yang diterbitkan oleh ppats atas tanah yang sedang berperkara di pengadilan. jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. dalam penelitian ini digunakan teknik penelitian kepustakaan dengan menerapkan teknik pengolahan bahan hukum melalui telaah kepustakaan yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier didukung oleh data primer di lapangan sebagai ilmu bantu. hasil penelitian menunjukkan, pertama, tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah sementara (ppats) terhadap penerbitan akta jual beli atas tanah yang sedang berperkara di pengadilan yangmengandung cacat hukum ada dua yaitu penyimpangan terhadap syarat formil dan syarat materil dari prosedur pembuatan akta ppats. kedua, kekuatan autentikasi akta jual beli yang diterbitkan oleh ppats atas tanah yang sedang berperkara di pengadilan dalam kasus yang penulis telaah syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum. berdasarkan hasil penelitian disarankan,kepada ppats dalam menerbitkan ajb tanah lebih berhati-hati agar tidak menerbitkan ajb tanah yang sedang berperkara di pengadilan, sebab kekeliruan dalam menerbitkan akta jual beli atas tanah akan menyebabkan kekuatan autentikasi terhadap ajb tanah tersebut dianggap tidak pernah ada dan diabaikan dalam pembuktian di pengadilan. kata kunci: akta jual beli, ppats, tanah berperkara di pengadilan

The transfer of land rights through buying and selling can only be registered if proven by a deed made by the Land Deed Making Official (PPAT/PPATS). In the process of transferring ownership of land issued by PPATS, it is known that the object of land that will be sold by the defendant and moved to a third party is the object of dispute in court. The deed becomes a problem in the future because PPATS issues a deed of sale and purchase of land for land objects that are still litigating in court. This study aims to explain the responsibility of PPATS for the issuance of the deed of sale and purchase of land that is being litigated in court and explain the power of authentication for the deed of sale and purchase issued PPATS on land that is litigating in court. This research is normative juridical research and uses a statutory, analytical, and case approach. This study uses library research techniques by applying legal material processing techniques through literature review obtained from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials supported by preliminary data in the field as auxiliary science. The study results indicate two responsibilities of the temporary land certificate maker (PPATS) for issuing the sale and purchase deed of land that is being litigated in court, namely deviations from the formal requirements and material requirements of the PPATS deed making procedure. Furthermore, the power of authentication of the sale and purchase deed issued by PPATS on land that is being litigated in court, in the case that the author has examined, does not meet the objective requirements, so that the agreement is null and void. Based on the study results, it is suggested to PPATS that in issuing AJB for land, they must be more careful not to issue AJB for land that is currently litigating in court. It is because mistakes in issuing the deed of sale and purchase of land will cause the authentication power of the AJB for the land to be considered non-existent and ignored in court evidence. Keywords: Deed of sale and purchase, PPATS, Land litigation in court