Electronic Theses and Dissertation

Abstrak tindak pidana yang tidak melaporkan adanya penguasaan dan penyimpanan narkotika jenis sabu (suatu penelitian di wilayah hukum pengadilan negeri sigli) fakultas hukum universitas syiah kuala (vi, 53), pp.,tabl.,bibl. mukhlis, s.h., m.hum,. pasal 131 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). namun terdapat tindak pidana yang tidak melaporkan adanya penguasaan dan penyimpanan narkotika jenis sabu di wilayah hukum pengadilan negeri sigli. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak melaporkan adanya penguasaan dan penyimpanan narkotika jenis sabu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara yang berbeda dan upaya untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana tidak melaporkan adanya penguasaan dan penyimpanan narkotika jenis sabu. data dalam penelitian skripsi ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks, dan peraturan perundang-undangan. penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. hasil penelitian adapun faktor terjadinya ialah kurangnya pengawasan dan sosialisasi dari aparat penegak hukum, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bervariasi karena pelaku awam dalam pengetahuan dan tidak pernah terlibat dalam kasus pidana sebelumnya, adapun upaya represif dan preventif yang harus dilakukan ialah, setiap indikasi pelanggaran dilakukan penyelidikan dan penyidikan melakukan rehabilitas jalan terhadap pelaku dan melakukan penindakan langsung oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum pengadilan negeri sigli. disarankan untuk badan narkotika nasional lebih peduli terhadap sosialisasi dan meningkatkan pengawasan kepada masyarakat tentang pencegahan narkotika yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri sigli, dalam menjatuhi hukuman terhadap pelaku tindak pidana alasan pemberat menjadi pertimbangan pokok agar hukuman dijatuhkan maksimal.