Electronic Theses and Dissertation

Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui peradilan adat merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah aceh kepada gampong- gampong yang ada di wilayah aceh. penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui peradilan adat merujuk pada qanun aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat serta peraturan gubernur aceh nomor 60 tahun 2013 tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat. namun, penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui peradilan adat di gampong mesjid ilot, kecamatan mila, kabupaten pidie tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah belaku. penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam terkait mekanisme penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui peradilan adat di gampong mesjid ilot, upaya yang harus dilakukan agar tercapainya penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di gampong mesjid ilot, serta kekuatan hukum putusan peradilan adat di gampong mesjid ilot. penelitian yang dipergunakan bersifat yuridis empiris. penelitian ini memperoleh data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui peradilan adat di gampong mesjid ilot terdiri dari pengaduaan dari pihak yang bersengketa, gelar perkara di tingkat perangkat gampong, pemanggilan para pihak yang bersengketa, pemeriksaan duduk perkara, melakukan kesepakatan, serta membuat surat perjanjian/perdamaian. upaya yang dilakukan agar tercapainya penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui peradilan adat di gampong mesjid ilot sudah mengarah pada aturan yang berlaku meskipun tidak secara keseluruhan yang terdapat pada pasal 17 ayat (3), (4), dan (6) serta pasal 19 ayat (2) peraturan gubernur aceh nomor 60 tahun 2013 tentang pelaksanaan sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat. kekuatan hukum putusan peradilan adat di gampong mesjid ilot bersifat mengikat yang mewajibkan pihak bersengketa tunduk dan patuh pada putusan peradilan adat. disarankan kepada perangkat adat serta masyarakat gampong mesjid ilot untuk mendapat edukasi melalui sosialisasi yang lebih mendalam terkait dengan peradilan adat melalui peran majelis adat aceh (maa) kabupaten pidie untuk memberikan sosialisasi serta diperlukan peran aktif perangkat adat gampong untuk memberikan sanksi yang tegas terkait ketidakpatuhan dalam peradilan adat.

Settlement of land ownership disputes through customary courts is one of the authorities granted by the Aceh Government to gampongs in the Aceh region. Settlement of land ownership disputes through customary courts refers to Aceh Qanun Number 9 of 2008 concerning the Development of Traditional Life and Customs as well as Aceh Governor Regulation Number 60 of 2013 concerning Implementation of Traditional and Customary Dispute/Dispute Resolution. However, the resolution of land ownership disputes through customary courts in Gampong Mesjid Ilot, Mila District, Pidie Regency is not fully implemented in accordance with existing regulations. The aim of writing this thesis is to examine in more depth the mechanisms for resolving land ownership disputes through customary courts in Gampong Mesjid Ilot, the efforts that must be made to achieve dispute resolution through customary courts in Gampong Mesjid Ilot, as well as the legal strength of customary court decisions in Gampong Mesjid Ilot. The research used is empirical juridical in nature. This research obtained data through library research and field research. The results of the research show that the mechanism for resolving land ownership disputes through customary courts in Gampong Mesjid Ilot consists of complaints from disputing parties, filing cases at the gampong level, summoning the disputing parties, examining the case, making an agreement, and making a letter of agreement/peace. . Efforts made to achieve resolution of land ownership disputes through customary courts in Gampong Mesjid Ilot have led to applicable regulations, although not in full, as contained in Article 17 paragraphs (3), (4), and (6) and Article 19 paragraph (2). ) Regulation of the Governor of Aceh Number 60 of 2013 concerning the Implementation of Traditional and Customary Disputes/Disputes. The legal force of the customary court decision in Gampong Mesjid Ilot is binding which requires the disputing parties to submit and obey the customary court decision. It is recommended that traditional officials and the people of Gampong Mesjid Ilot receive education through deeper socialization related to customary justice through the role of the Pidie Regency Aceh Traditional Council (MAA) to provide socialization and the active role of gampong traditional officials is needed to provide strict sanctions regarding non-compliance in justice. custom.