Electronic Theses and Dissertation

Abstrak fitriana, tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda empat (suatu penelitian di wilayah 2023, hukum pengadilan negeri sigli) fakultas hukumuniversitas syiah kuala (v,50,) pp.,tabl,bibl. (nurhafifah, s.h., m.hum) dalam pasal 480 ayat (1) buku ke ii kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) menjelaskan barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. namun di kota sigli masih ada terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda empat. tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda empat di kota sigli, bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda empat di kota sigli, dan mengapa adanya perbedaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda empat. penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris. data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan. data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan membaca referensi dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda empat di wilayah hukum pengadilan negeri sigli adalah adanya penyebab dari perekonomian pelaku yang tidak mampu untuk membeli kendaraan roda empat yang harga pasarannya tergolong tinggi. menjadi sumber pendapatan yang menguntungkan, ketidak hati – hatian dalam membeli kendaraan, lingkungan sosisal yang sangat mendukung untuk melakukan tindak pidana penadahan, dan gaya hidup yang menutut untuk dapat memiliki kendaraan roda empat. upaya aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan adalah upaya prefentif berupa pengarahan melalui bhabinkamtibmas terkait penadahan dan upaya represif tindak pidana penadahan mulai dari penyidikan, penuntutan, dan persidangan oleh hakim. yang menjadi pertimbangan hakim pada saat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku, karena adanya tanggungjawab keluarga pada pelaku, dampak yang terjadi dari dari perbuatan pelaku. disarakan kepada seluruh penegak hukum pengadilan negeri sigli untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap tempat dan bengkel yang menjual kendaraan roda empat bekas. disarankan kepada masyarakat jika hendak membeli kendaraan roda empat untuk mengecek terlebih dahulu kesesuaian nomor rangka mesin dengan surat kepemilikan kendaraan bermotor roda empat.

-