Electronic Theses and Dissertation

Abstrak muhammad fajar hendrawan (2022) kedudukan pasal 65 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh terhadap undang nomor 6 tahun 2020 tentang pemilukada (vii, 55) pp. (zainal abidin, s.h., m.si.) pasal 65 (1) undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh menjelaskan terkait ketentuan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota menyatakan bahwa: “gubernur/wakil gubernur,bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia, serta dilaksanakan secara jujur dan adil.” namun dikarenakan adanya penundaan pemilihan umum yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 maka pemerintah menunda pemilu dan pilkada menjadi tahun 2024. tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan pasal 65 ayat (1) uupa setelah direvisinya undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang pemilukada serta untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang pemilukada terhadap pemilihan kepala daerah di provinsi aceh. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berakitan dengan permasalahan yang diteliti. hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh adalah suatu produk hukum pemerintahan aceh yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan menjadi lex specialis pemerintahan aceh dalam menyelenggarakan pemilukada pada tahun 2022, dikarenakan sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2017. implikasi setelah berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang pemilukada terhadap pemilihan kepala daerah di provinsi aceh secara legal formal, kepemimpinan aceh pada saat itu kosong, namun jika diisi sebagai penjabat gubernur, maka pengisian jabatan tersebut tidak sah, dikarenakan pasal 65 ayat (1) uupa masih dapat dilaksanakan oleh aceh, sebagai provinsi yang memiliki otonomi khusus serta pelimpahan wewenang secara desentralisasi asimetris yang tidak dimiliki oleh beberapa daerah yang lain. disarankan hendaknya pemerintah indonesia memperhatikan kekhususan yang dimiliki oleh aceh terutama terkait pemilukada, dan pemerintah aceh agar lebih kuat dalam mengawal uupa, agar kewenangan atau kekhususan yang terdapat dalam uupa dapat terlaksana dengan maksimal.

-