Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PENCEMARAN LAUT KARENA LIMBAH PLASTIK DA…

YULIA ANNISA

ABSTRAK YULIA ANNISA TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PENCEMARAN LAUT KARENA LIMBAH PLASTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL (UNCLOS 1982 ) DAN KONVENSI STOCKHOLM 2021 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (VI, 61), pp, bibl (Dr. Mujibussalim, S.H., M. Hum. ) Indonesia merupakan negara yang merdeka yang memiliki kedaulatan penuh terhadap perlindungan pencemaran yang terjadi di wilayah yurisdiksinya, Indonesia juga memiliki tanggung-jawab untuk menjamin seg…

PENERAPAN ATURAN HUKUM TERKAIT LARANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MELAKUKAN…

RIKA ANGGUN TIARA

Dalam pasal 17a Undang-Undang Pelayanan Publik, pelaksana dilarang untuk merangkap jabatan, namun ASN yang berperan pelaksana dalam menjalankan tugasnya masih banyak ditemukan rintangan-rintangan yang dihadapi. Salah satunya adalah maraknya rangkap jabatan yang ditemukan pada pemerintahan. Berdasarkan data yang ditemukan oleh Ombudsman, penyelenggara negara/pemerintahan yang merangkap jabatan sebagai seorang komisaris pada BUMN sebanyak 397 orang, serta 167 orang lainnya merangkap jabatan p…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA MATI

ILHAM MUTHAHHARI

Salah satu pidana pokok yang masih dianggap kontroversial sampai dengan saat ini baik di dunia maupun di Indonesia adalah mengenai pidana mati. Pidana Mati (The Death Penalty) merupakan suatu hukuman atau vonis hukuman yang diputuskan oleh pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang diberikan kepada seseorang akibat perbuatannya. Pidana mati di Indonesia mengacu kepada KUHP dan undang-undang khusus lainnya yang mengancam pidana dengan pidana mati termasuk di dalamnya adalah UU tentang ant…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN HAK VETO AMERIKA SERIKAT SEBAGAI ANGGOTA…

T. Zulman Sangga B

ABSTRAK T. Zulman Sangga Buana, 2017 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN HAK VETO AMERIKA SERIKAT SEBAGAI ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (Studi Kasus Konflik Israel Palestina) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 55), pp., tbl., bibl. Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum. Hak veto merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh setiap anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Amerika Serikat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Ban…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGIBARAN BENDERA BINTANG KEJORA YA…

Jopi Kum

ABSTRAK JOPI KUM, 2017 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGIBARAN BENDERA BINTANG KEJORA YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) Di KABUPATEN MIMIKA (Suatu Penelitia di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas II Kota Timika) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (iv, 58) pp., tabl., bibl) (TARMIZI, S.H., M.H) Berdasarkan Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tentang Makar (aanslag) yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah negar…

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TES KESEHATAN ULANG CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PA…

Novia Andriani

ABSTRAK NOVIA ANDRIANI, TINJAUAN YURIDIS TENTANG TES KESEHATAN ULANG CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PILKADA SERENTAK KABUPATEN BIREUN TAHUN 2017 (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN BIREUN) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 62 )pp..tabl.bibl. (ZAINAL ABIDIN, S.H.,M.Si.,M.H.) Pasal 46 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 menyatakan bahwa tes kesehatan tersebut bersifat final dan mengikat sehingga tidak boleh dilakukan tes kesehatan pemb…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG…

MHD. ARIF MUNANDAR

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Namun, dalam kenyataannya, ada kasus tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR …

Husfiana

HUSFIANA, (2017) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan di dalam Pasal 26 ayat (1) yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Ke warganegara an (selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan) dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan. Era globalis…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI A…

Haikal Luthfi

ABSTRAK HAIKAL LUTHFI, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ABDYA YANG DILAKUKAN KIP ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2017 (vi, 61), pp., bibl., tbl. (ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si., M.H.) Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2016 telah ditentukan secara jelas hal-hal yang dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KIP Kabup…

TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK RECALL OLEH PARTAI POLITIK BERDASARKAN KONSEP KE…

Maulana Akmal Zikri

ABSTRAK MAULANA AKMAL ZIKRI, TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK 2016 RECALL OLEH PARTAI POLITIK BERDASARKAN KONSEP KEDAULATAN RAKYAT DALAM LEMBAGA PERWAKILAN DI INDONESIA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,59), pp, tbl, bibl (M. Zuhri, S.H.,M.H.) Di Indonesia Recall dimaknai sebagai Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu. Ketentuan dasar dari pemberhentian anggota DPR tertuang dalam Pasal 22 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kemud…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK