Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN ATAS TANAH DENGAN MENGGUNAKAN NILAI-NILAI K…

ZUMITA NILAWATI

ABSTRAK Zumita Nilawati. (2024). Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Dengan Menggunakan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Desa Sikalondang Kota Subulussalam. [skripsi. Universitas Syiah Kuala]. Dibawah bimbingan Erna Hayati, SH.,M.Hum dan Ridayani, SH.,MH. Peranan aparatur desa dan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa tanah dengan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal yang terjadi di Desa Sikalondang Kota Subulussalam, sesuai dengan Qanun kota subulussalam nomor 13 tahun 2012 te…

  • Fakultas KIP Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

REPOSISI PERAN IMEUM MUKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS GAMPONG DI…

Muhd. Al-Manfaluthy

Salah satu fungsi Mukim pada Pasal 4 huruf e Qanun Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim (Qanun Aceh Besar tentang Pemerintahan Mukim) yaitu menyelesaikan sengketa adat di Kemukiman. Berdasarkan beberapa kasus sengketa tapal batas gampong di Mukim Siem Aceh Besar terdapat sengketa yang tidak terselesaikan hingga tahun 2023. Hal ini dinilai bahwa mukim belum maksimal melaksanakan tugasnya seperti yang telah ditentukan dalam Qanun Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerin…

PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH MELALUI PERADILAN ADAT (SUATU PENELIT…

Tgk. Iqlima Layutsya

Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui peradilan adat merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Aceh kepada gampong- gampong yang ada di wilayah Aceh. Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui peradilan adat merujuk pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Adat Istiadat. Namun, penyelesaian sengketa …

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH

DESI AYU NINGSIH

ABSTRAK Desi Ayu Ningsih, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Waris di Kecamatan 2019 Bukit Kabupaten Bener Meriah Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 58)., pp., tabl., bibl. Syamsul Bahri, S.H.I., M.A. Ketentuan pembagian harta warisan di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah menganut sistem pembagian harta warisan menurut hukum Islam (hukum faraid) yaitu 2:1 dimana ahli waris laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak daripada ahli waris perempuan namun ada beberapa desa y…

ANALISIS KEDUDUKAN DAN PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENYE…

Muhammad Aqsal Fauza

ABSTRAK MUHAMMAD AQSAL FAUZA ANALISIS KEDUDUKAN DAN PERAN BADAN 2023 PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN DI KABUPATEN ACEH UTARA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 90), pp, tabl, bibl. Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hum. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah menyelesaikan sengketa kon…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN RNDALAM JUAL BELI LAPTOP BUKAN BARU MELALUI …

MUHAMMAD YASIR AULIA

Pasal 8 ayat 2 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Tetapi dalam kenyataanya pada transaksi jual beli laptop bukan baru melalui e-commerce Tokopedia masih sering terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen dalam j…

EKSISTENSI KEUJRUEN BLANG SEBAGAI PERADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA …

Ici Hikmah

EKSISTENSI KEUJRUEN BLANG SEBAGAI PERADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BIDANG PERSAWAHAN DI KABUPATEN PIDIE JAYA Ici Hikmah Teuku Muttaqin Mansur Sulaiman ABSTRAK Pasal 14 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 menyatakan penyelesaian secara adat meliputi penyelesaian secara adat di Gampong, penyelesaian secara adat di Mukim dan penyelesaian secara adat di Laot. Sesuai dengan ketentuan qanun tersebut bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa melalui Keujruen bl…

DUALISME DASAR HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PENGADILAN …

Sitti Uswatul Hasanah

ABSTRAK DUALISME DASAR HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Sitti Uswatul Hasanah Yanis Rinaldi Efendi Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah (Badan/Pejabat TUN) dengan seseorang/ badan hukum perdata Oleh karena itu lahirnya suatu sengketa Tata Usaha Negara bukanlah suatu hal yang luar biasa, melainkan suatu hal yang harus diselesaikan dan dicari jalan penyel…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARAWANG NOMOR 103/PDT.SUS-BPSK/2018/PN…

Rizka Fadhila

Artikel ini bertujuan untuk megetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara keberatan atas Putusan BPSK dalam Putusan Nomor: 103/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Kwg, serta untuk mengetahui dan menjelaskan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut dalam mewujudkan nilai kepastian hukum bagi para pihak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pertimbangannya hakim hanya menggunakan Uudang-Undang LAPS dalam memutus perkara tanpa memperhatikan seluruh fakta persidanga…

PENYELESAIAN SENGKETA HAREUTA SEHAREUKAT YANG DIJUAL SECARA SEPIHAK MELALUI P…

Nurul Hikmah

Konsep aturan hareuta sehareukat di Aceh sama dengan di dalam Pasal 36 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, maka hareuta sehareukat, suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Pada kenyataannya di dalam masyarakat kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh terdapat kasus sengketa hareuta sehareukat yang dijual secara sepihak tanpa bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Di dalam masyarakat Aceh…


    SERVICES DESK