Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KONFLIK SOSIAL DALAM PEMERINTAHAN GAMPONG (STUDI KASUS TUHA PEUT DAN KEUCHIK …

Syafrida

Konflik Sosial Dalam Pemerintahan Gampong antara Tuha Peut dan Keuchik Terpilih di Gampong Krueng Batu merupakan konflik yang mencerminkan dinamika ketegangan yang timbul akibat perbedaan kepentingan, pandangan, dan ketidakselarasan tujuan kedua pihak yang memiliki peran penting dalam tata kelola gampong. Ketidakselarasan tujuan antara Keuchik dan Tuha Peut memperburuk hubungan kerja hingga mengakibatkan pada perpecahan, yang seharusnya bersifat kolaboratif. Tujuan penelitian ini adalah untuk…

KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN UMUM (STUDI …

DINA ULFA

ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang kinerja aparatur pemerintahan Gampong Meudang Ara dalam memberikan pelayanan umum. Metode penelitian melibatkan survey, wawancara, dan studi dokumentasi untuk menilai aspek kopetensi, efisiensi, dan responsivitas pelayanan. Profesionalisme dan Produktifitas Aparatur Gampong Dalam Melakukan Pelayanan Umum Gampong Meudang Ara menurut pemerintah pusat dan masyarakat terdapat perbedaan pendapat dalam penilaian terhadap aparatur gampong dalam melakukan p…

EKSISTENSI TUGAS DAN FUNGSI TUHA LAPAN DI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN …

Aditya Gunawan

Pemerintah menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD Tahun 1945. Provinsi Aceh merupakan daerah istimewa dan khusus yang memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur tatanan penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya mengatur lembaga adat yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembag…

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA TE…

Yurliana

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA TERHADAP IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA (Penelitian Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2020) Yurliana* Zahratul Idami** M. Adli*** ABSTRAK Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten memiliki tiga fungsi berdasarkan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. Salah satu fungsi pengawasan yang dilaku…

KINERJA PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM PELAYANAN PUBLIK (SUATU PENELITIAN PADA GA…

Abdul Hafidh

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2014
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK