ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN HAK MILIK MELALUI AKTA JUAL BELI YANG DI…
Pengalihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika
dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT/PPATS). Dalam proses pengalihan hak milik atas tanah yang diterbitkan
oleh PPATS diketahui bahwa obyek tanah yang telah dijual oleh tergugat dan
beralih kepada pihak ketiga tersebut adalah obyek sengketa di pengadilan yang
dikemudian hari timbul permasalahan karena penerbitan akta jual beli yang
dilakukan oleh PPATS terhadap obyek tanah yang …
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN NOMOR 155/DAF.PID.C/2016/PN.…
ABSTRAK
Muhammad Rivandi
Agustian,2021
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN NOMOR 155/DAF.PID.C/2016/PN.SIM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN KELAPA SAWIT DI PERKEBUNAN PTPN III KEBUN BANGUN
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,77),pp,bibl,app.
Ainal Hadi, S.H., M.Hum.
Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 155/Daf.Pid.C/2016/PN Sim dengan terdakwa Marsan Sidauruk yang melakukan pencurian kelapa sawit
di perkebunan milik PTPN III Kebun Bangun dan…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NO. 34/PDT.G/2009/P…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BANDA ACEH NO. 34/PDT.G/2009/PN-BNA TENTANG NON-
EXECUTABLE
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 87)pp.,app.,bibl
yh
(vi, 57),pp.,bibl.
ABSTRAK
Muhammad Fauzan,
2017
Ilyas, S.H., M.Hum.
Menurut Pasal 1365 KUH Perdata dirumuskan bahwa perbuatan melawan hukum
adalah tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian. Dalam…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MELABOH NOMOR : 02/PDT. G/2004…
ABSTRAK
RISQI JUANDA,
2017 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEULABOH NOMOR : 02/PDT. G/2004 /PN.MBO TENTANG KEKUATAN SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,59) pp., bibl.,
Muzakkir Abubakar, S.H., S.U.
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang ketentuan Pokok-pokok Agraria menentukan bahwa terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah maupun menurut ketentuan undang-undang…