Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN J…

Mutia Zahara

Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur bahwa “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”. Namun dalam praktiknya, masih ada pelaku usaha jual beli kacamata di Kota Banda Aceh yang mencantumkan klausula baku berupa pengalihan tanggung j…

PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA PRODUSEN KUE DENGAN PIHAK WARUNG KOP…

SARAFINA UFAIRAH

Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dalam praktiknya, tidak semua perjanjian terlaksanakan seperti yang diperjanjikan. Terkadang para pihak tidak memenuhi apa yang sudah diperjanjikan, sehingga muncul peristiwa wanprestasi dalam perjanjian konsinyasi antara produsen kue dan pihak warung kopi Gampong Bandar Baru. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perja…

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT ANTARA PT …

WHENI NOVIA TRI PUTRI

Pasal 1338 KUHPerdata menentukan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”. Dengan demikian, perjanjian antara PT Rajawali Bhirawa Sejahtera dan PT Perkebunan Nusantara III bersifat mengikat. Namun, dalam pelaksanaannya para pihak tidak melaksanakan semua kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, sehingga menimbulkan wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan untuk…

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB PADA PERJANJIAN BAKU JASA TELEPON SELULER KATRU HAL…

DERYAN

Perjanjian baku diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (UUPK), Pasal tersebut mengatur tentang larangan pembatasan tanggung jawab di dalam perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang lahir berdasarkan Pasal 1338 Jo Pasal 1337 Jo Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, dalam Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Seluler Telkomsel yang dibuat antara konsumen dan pihak PT Telkomsel terdapat klausula b…

ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA PT. BANK …

Ibnu Mulya

ABSTRAK Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan skema jual beli dengan tambahan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah, pada prakteknya pembiayaan murabahah menyebabkan masalah dalam pegembalian pembiayaan, penyelesaian pembiayaan bermasalah diterangkan dalam Qs. An-Nisa (4):29, dan Qs. Al-Baqarah (2):275-280. Selain dalil Al-Quran pengaturan terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah juga diterangkan dalam Pasal 19 huruf (c) dan Pasal 55 UU No.21 Tah…

ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA JASA JOKI GAME MOBILE LEGEND

Muhammad Yanis

ABSTRAK Muhammad Yanis 2024 ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA JASA JOKI GAME MOBILE LEGEND Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,64)pp.,bbibl.,app. Wardah, S.H., M.H., LL.M. Berdasarkan Pasal 1320 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian harus ada suatu sebab yang halal, pada praktik perjanjian sewa jasa joki game Mobile Legend di Indonesia dianggap tidak halal dengan alasan salah satunya yaitu satu akun y…

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBAYARAN BIAYA OPERASIONAL DI MAL…

Kashasa Ririna Dara

ABSTRAK Kashasa Ririna Dara, 2024 PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBAYARAN BIAYA OPERASIONAL DI MAL PASAR ATJEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 80), pp., bibl., app. Wardah, S.H., M.H., LL.M. Perjanjian pembayaran biaya operasional antara pihak Mal Pasar Atjeh dengan pihak penyewa kios diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 tahun 2016 tentang perubahan atas per…

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA JAHIT PAKAIAN (SUATU PENELITIAN…

Nasyata Mawaddah

Pasal 1313 KUHPerdata mengatur pengertian perjanjian sebagai dasar dari hubungan hukum. Perjanjian ini menciptakan perikatan yang memberikan hak dan kewajiban bagi semua pihak yang terlibat. Namun dalam praktiknya terjadi wanprestasi, di mana pihak yang berjanji tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, sebagaimana yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian jasa jahit pakaian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan per…

EFEKTIVITAS PERJANJIAN KAWIN TERHADAP PENGUASAAN HARTA DALAM PERKAWINAN (SUAT…

SANAZ ALHUSNA AZNI

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan pasangan suami istri dapat membuat perjanjian kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilaksanakan pasangan suami istri dapat membuat perjanjian kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Begitu pun halnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MANADO NOMOR: 83/PDT/PT.MND TENTANG PE…

Naufal Rizqullah

ABSTRAK STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MANADO NOMOR : 83/PDT/2021/PT.MND TENTANG PERJANJIAN HUTANG PIUTANG SECARA LISAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,55) pp.,bibl.,app. NAUFAL RIZQULLAH, 2023 Kadriah, S.H., M.HUM Permasalahan hutang piutang secara lisan terkadang menyebabkan konflik dalam masyarakat. Salah satunya sengketa yang terjadi dalam putusan pengadilan tinggi nomor 83/PDT/2021/PT.Mnd. Putusan ini dinilai tidak tepat …


    SERVICES DESK