Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
EFISIENSI HAK UJI MATERIIL MAHKAMAH AGUNG DALAM PENGUJIAN PERATURAN DAERAH
AULIA RAHMAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menghapus kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur dalam membatalkan Peraturan Daerah, efisiensi Mahkamah Agung dalam proses hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah di Indonesia, dan bentuk ideal dalam proses pengujian suatu Peraturan Daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak lahirnya putusan MK No.137/PUU-XIII/2015 dan Putusan No.56/PUU-XIV/2016 tentang pembatalan Perda Provinsi, Perd…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2021
- Baca Selengkapnya
KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH YANG DIBATALKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI SETELAH …
RAHMAT QADRI NASRUN
KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH YANG DIBATALKAN OLEH KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 Rahmat Qadri Nasrun Husni Efendi ABSTRAK Pada tahun 2016 Menteri Dalam Negeri membatalkan 3.143 Peraturan Daerah yang dinilai bermasalah dengan surat Keputusan Menteri. Pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan yang mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan peraturan daerah. Akan tetapi masih ada Pemerintah Dae…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya