PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSLA, PEMANFATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN AK…
Pada dasarnya, sasaran penelitian ini akan menguji faktor yang mempengaruhi nilai informasi pemerintah lokal pelaporan keuangan. informasi Nilai mengacu pada ketepatan waktu dan keandalan, sedangkan faktor yang pengaruh adalah sumber daya manusia kapasitas, teknologi informasi pemanfaatan dan aktivitas pengendalian
Pengumpulan data dilaksanakan dengan menyediakan daftar pertanyaan kepada seluruh Bendahara, Pejabat Penata Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Telni…
ANALISIS POTENSI PENERIMAAN JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA PEME…
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang memiliki kualifikasi potensial untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kota Banda Aceh. Populasi penelitian ini adalah PAD Kota Banda Aceh yaitu total pajak dan retribusi daerah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi jenis Pendapatan Asli Daerah terhadap PAD rata-rata sebesar 25.00%. Selama lima tahun terakhir (se…
PENGARUH GOOD GOVERNANCE DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP AKUNTAB…
Akuntabilitas merupakan salah satu fokus utama dalam mencapai pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia baru-baru ini. Pemerintah diminta untuk menyampaikan laporan tentang hasil dari program yang telah dilaksanakan, sehingga masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis; pengaruh pelaksanaan good governance, Standar Akuntansi Pemerintaha…
ANALISIS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PADA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE …
Penelitian ini berkaitan dengan evaluasi kinerja instansi pemerintah pada Pemerintah Kota Lhokseumawe yang dilaksanakan oleh Pcrwakilan BPKP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Nanggroe Aceh Darussalam telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan evaluasi LAKIP 2005.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode peng…
OPTIMASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA PADA PROYEK PEMBANGUNAN KANTOR TERPADU PEMER…
Perencanaan ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya tenaga kerja yang tersedia untuk
penyelesaian proyek. Tujuan dari perencanaan ini adalah mengoptimalkan
kebutuhan tenaga kerja dengan mengurangi fluktuasi jumlah tenaga kerja pada
pelaksanaan proyek Pembangunan Kantor Terpadu Pemerintah Kota Tahap I
Banda Aceh di Banda Aceh. Setiap jenis pekerjaan membutuhkan waktu dan
jumlah tenaga kerja yang tidak sama, biasanya di dalam pembangunan suatu proyek
dibatasi oleh tenaga kerja yang ter…
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN GAMPONG (SUA…
FIRMAN ILMI,
2017
ABSTRAK
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA
ACEH DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
GAMPONG (Suatu Kajian Tentang Program
Model Gampong Sehat di Gampong Neusu Aceh)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Syiah Kuala (xvi, 73), pp., bibl., app.
(Dr. Dahlan, SH,. M.Hum,. M.Kn)
Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh dengan menciptakan
model Kota Madani ciri dari kota madani adalah warganya terjamin secara
pendidikan dan kesehatan sehingga segala kebut…
PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MEMBERANTAS RENTENIR DI KOTA BANDA ACE…
ABSTRAK
Kesejahteraan jika tidak mampu dicapai mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk memperbaiki keadaan hidup mereka. Akses lembaga keuangan menjadi salah satu indikator yang dibutuhkan, sehingga melahirkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang telah disediakan Pemerintah Kota Banda Aceh. Namun masih ada yang bertransaksi dengan rentenir walau sadar dengan resikonya. Pola demikian menggerakan Pemerintah Kota Banda Aceh merencanakan Kebijakan Regulasi Hukum Cambuk bagi Rentenir. Penelitian …
PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO 125 TAHUN 201…
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan
pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota
Lhokseumawe. Meskipun Indonesia bukan merupakan negara
resettlement country karena tidak mengkonversi Konvensi Jenewa 1951,
namun Indonesia tetap peduli terhadap nasib dari pengungsi dari luar
negeri yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini terlihat dengan adanya
Peraturan Presiden No 125 tahun 2016. Pemerintah Kota Lhokseumawe
merupakan implementat…
TRANSPARANSI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL MAS…
ABSTRAK
Wabah Covid-19 telah memukul kondisi perekonomian masyarakat Aceh terutama bagi pelaku UMKM. Dampak yang paling tinggi dirasakan oleh pelaku usaha mikro sebesar 67,5 %, usaha kecil 29,9% dan menengah 2,6%. Dampak yang dirasakan oleh UMKM tersebut selama pandemi yaitu penurunan omst sebanyak 22,9%. Penurunan ini terjadi karena aktivitas yang berkurang dan disusul permintaan yang juga berkurang. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagang…
