Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



ANALISIS JABATAN DALAM PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN…

NABILLA KARISA

Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pembaharuan terhadap pelayanan pemerintah untuk mencapai good governance. Analisi jabatan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya manusia melalui pengadaan, pengrekrutan, dan perencanaan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) melalui kesesuaian penempatan jabatan yang dapat meberikan pengaruh besar terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerint…

PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG TE…

Faisal

PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG TELAH PENSIUN Faisal* Iskandar A. Gani** Mahfud* ABSTRAK Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil secara tidak hormat akan mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan hak untuk mendapatkan tunjangan hari tua dan hak-haknya yang lain sebagai PNS, menegenai hal ini diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan salah satu penyebab dari pemberhentian secara tidak horm…

PERAN MODERASI MASA KERJA PADA PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL D…

Ermalisa

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau peran Peran Moderasi Masa Kerja pada pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformaional dan Keterampilan Kerja terhadap Perilaku Kerja Serta Dampaknya pada Kinerja Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Selatan yang berjumlah sebanyak 150 orang. Jumlah sampel yang dig…

TINJAUAN KRIMINOLOGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU OLEH PEGAWAI NEGERI …

ANDRI MIRTAVANI P

Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidna penyalahgunaan Narkotika jenis sabu oleh Pegawai Negeri Sipil Kota Lhokseumawe, serta upaya pemberantasannya. Cara untuk melaksanakan penelitian ini yaitu metode empiris. Dari hasil yang diperol…

DAMPAK YURIDIS TIDAK ADANYA KETENTUAN DALAM KUHAP TENTANG TEMBUSAN SURAT PERI…

ISFANDIKA

DAMPAK YURIDIS TIDAK ADANYA KETENTUAN DALAM KUHAP TENTANG TEMBUSAN SURAT PERINTAH PENAHANAN KEPADA PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITAHAN KARENA DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA Isfandika Mohd. Din Iman Jauhari ABSTRAK Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam perkara pidana selain diproses berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, juga harus diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan kepegawaian. …

PROSEDUR PELAYANAN PROGRAM ASURANSI KEMATIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA …

YUDI DWI NUGRAHA

BAB V PENUTUP Sebagai uraian akhir LKP ini, penulis akan menarik kesimpulan sesuai dengan pembahasan yang penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, dan memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi perusahaan. 5.1 Kesimpulan Dari uraian bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu : 1. Asuransi Kematian (Askem) adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta apabila isteri/suami/anak meninggal dunia atau bagi ahli warisnya apabila peserta…

PENERTIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELANGGAR DISIPLIN DALAM JAM KERJA (SUAT…

Fionna Marizka

ABSTRAK FIONNA MARIZKA 2017 PENERTIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELANGGAR DISIPLIN DALAM JAM KERJA (Suatu Penelitian Di Dinas Pengairan Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 54), pp, bibl. (Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., M.Hum) Pasal 3 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menetapkan setiap PNS wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai dengan ketentuan jam kerja serta tidak berada pada tempat umum bukan karena…

KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI PURNA TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL ( STUDI DESKRIPTIF …

Muhammad Tasar S

ABSTRAK Kehidupan Sosial Ekonomi Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil (Studi Deskriptif Para Mantan Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Daerah Kota Banda Aceh) Seseorang yang pensiun berarti mengalami perubahan pola hidup dari bekerja menjadi tidak bekerja. Manusia tidak selamanya dapat melakukan aktivitas secara formal, terutama bagi yang bekerja di lembaga atau instansi pemerintah seperti pegawai negeri sipil yang beraktivitas itu berhenti, sehingga individu tersebut harus …

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENGGELEDAHAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BALAI BESAR PENGAWAS OB…

Ardianto

Pasal 32 – 34 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang prosedur penggeledahan merupakan pedoman terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan upaya penggeledahan. Namun dalam prakteknya, meskipun upaya penggeledahan sudah ada ketentuan hukum, masih terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melakukan upaya penggeledahan yang tidak sesuai…

PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI DALAM JAM KERJA OLEH BADAN KEPEGAWAIAN PEND…

Ali Akbar

ALI AKBAR, PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JAM KERJA OLEH BADAN KEPEGAWAIAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (BKPP) KOTA BANDA ACEH 2017 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii.51), pp, bibl,app (Ria Fitri, S.H., M.Hum) Penjelasan Pasal 3 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menetapkan setiap PNS wajib datang , melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak…




    SERVICES DESK