Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI (ANALISIS PUTUSAN…

Taufik Hidayat

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1148 K/ PID.SUS/2020 TANGGAL 2 JUNI 2020) Taufik Hidayat* Dahlan** Darwawan*** ABSTRAK Dalam sektor konstruksi, tindak pidana dapat muncul akibat kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan yang ditimbulkan, kasus hukum yang melibatkan penyedia…

PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATA…

AUFA ZAHIRAH

Jasa kontruksi merupakan salah satu objek pajak penghasilan yang bersifat final. Dalam PPh pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa jasa konstruksi termasuk satu jenis kegiatan yang penghasilannya dikenakan PPh final. Pengenaan PPh final ini mulai di terapkan sejak 2009. Penulis melalakukan Praktek Kerja di Kantor Dinas Peternakan Aceh, yang sudah berdiri sejak 18 Mei 1817. Tujuan Penulisan LKP (Laporan Kerja Praktek) ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelapo…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENYELESAIAN SENGKETA JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI ACEH

Teuku Firmansyah

Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, hubungan kerja antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Namun dari 14 kontrak jasa konstruksi antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Jasa hanya 4 kontrak yang menyebutkan bentuk penyelesaiannya yakni di Pengadilan, sementara yang lain mengabaikannya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Mengapa tidak dicantumkan penyelesaian sengketa dalam kontrak konstru…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PERJANJIAN PINJAM NAMA PERUSAHAAN DALAM PELAKSANAAN LELANG PENGADAAN JASA KON…

Muhammad Isra

PERJANJIAN PINJAM NAMA PERUSAHAAN DALAM PELAKSANAAN LELANG PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMERINTAH PROVINSI ACEH Muhammad Isra Ilyas Ismail** Adwani*** ABSTRAK Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah secara tegas menyebutkan penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spes…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PELAKSANAAN PENERBITAN GARANSI BANK UNTUK MENJAMIN PIHAK PENGGUNA JASA KONSTR…

Auzan Qasthary

Tuntutan pemenuhan kewajiban klaim atas jaminan garansi bank harus dipenuhi oleh pihak bank apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pelaksana jasa konstruksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 67 ayat (3) Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, namun penerbitan garansi jenis jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan konstruksi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan permasalahan atas tindakan bank sebagai penjamin saat klaim garansi bank. Penuli…

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAYA SAING PERUSAHAAN KONTRAKTOR KELAS MENENG…

Khamal Rachmanda

ABSTRAK Kondisi industri jasa konstruksi saat ini memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat, karena mampu memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto perekonomian negara sebesar 7 % (Surya, 2011 : 10) serta meluasnya pasar di bidang ini sehingga setiap perusahaan jasa konstruksi harus memiliki keunggulan bersaing agar dapat menciptakan daya saing untuk bersaing dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan mencegah kebangkrutan pada perusahaannya. Permasalahan timbul ka…

KAJIAN PENERAPAN E-PROCUREMENT PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA KONSTRUKSI DI P…

Ratih Putri Gundary

ABSTRAK Pengadaan secara elektronik atau e-procurement merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan media internet sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perkembangan e-procurement dilatar belakangi oleh kelemahan-kelemahan pengadaan barang dan jasa dengan sistem konvensional seperti persaingan yang tidak sehat, adanya indikasi kecurangan, kurangnya transparansi dan adanya persekongkolan antara pihak-pihak terkait. E-procurement belum dapat berjalan…

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA JASA KONSTRUKSI TERHADAP PEMELIHARAAN BA…

ayu maulida

Di dalam Pasal 5 Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Pree Hand Over) untuk kontrak Pembangunan Gedung Meuligoe Wali Nanggroe antara Dinas Cipta Karya Provinsi Aceh dengan PT. Lince Romauli Raya, telah ditetapkan bahwa jangka waktu masa pemeliharaan bangunan adalah 180 hari, tetapi pelaksana jasa konstruksi telah melakukan wanprestasi dengan melampaui batas waktu dalam memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada masa pemeliharaan bangunan seperti yang telah disepakati oleh para …


    SERVICES DESK