Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KONSEP KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PELINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL …

NURSITI

Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini kemudian dipertegas secara eksplisit dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 28A-28J tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 28I Ayat (2) secara tegas dijamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, termasuk jenis kelamin dan berhak mendapatkan pelin…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

SUATU TINJAUAN PERBANDINGAN TERHADAP EUTHANASIA MENURUT KETENTUAN KUHP DAN UN…

SUCI NAZILLA

Tindakan Euthanasia diartikan sebagai mengakhiri hidup manusia secara tanpa sakit dengan tujuan menghentikan penderitaan fisik yang berat dan sebagai cara menangani korban-korban yang mengalami sakit yang tidak mungkin disembuhkan. KUHP (WvS) dan UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP menyatakan larangan tindakan Euthanasia dalam beberapa pasal didalam kedua UU tersebut. Namun pada kenyataannya tindakan Euthanasia saat ini menimbulkan perdebatan ditengah masyarakat terkait bagaimana legalitas pen…

PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA MENYEBARKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEL…

Mahira Hanifa Kamila

Pasal 45 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 yang mengatur Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwasanya “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda p…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJA…

Akmal Mushaddiq

Pasal 65 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sanksi pidana baru telah ditambahkan di KUHP baru sebagai salah satu solusi dari permasalahan jumlah hunian yang berlebih di lapas. Permasalahan pada penulisan ini adalah bagaimana pentingnya pidana kerja sosial pada sistem pemidanaan di Indonesia yang baru, lalu bagaimana pidana kerja sosial bisa menjadi solusi guna menghilangkan kekurangan pidana penjara menjadi alternatif dari pidana penjara. Temuan penelitian ini…

TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DI DALAM PUTUSAN PENGADILAN

Nanda Maqhfirah

TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI DI DALAM PUTUSAN PENGADILAN Nanda Maqhfirah* Mohd. Din** Teuku Ahmad Yani*** ABSTRAK Penipuan investasi adalah suatu perbuatan tindak pidana atau kegiatan investasi (penanaman modal) yang tidak terlaksana dengan semestinya, atau dengan kata lain penawar investasi telah melakukan perbuatan menipu. Terdapat 3 (tiga) kasus tindak pidana penipuan investasi yang diputuskan secara berbeda. Perbedaan bukan hanya terletak pada 3 kasus tindak pidana penipu…

KAJIAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN STATUS KORBAN PADA KASUS REVENGE PORN …

Andri Agustian

Indonesia belum mempunyai payung hukum terkait perlindungan korban revenge porn yang belum cukup kuat, pengaturan tentang perbuatan revenge porn saat ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”, Namun pasal tersebut te…

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA A…

KHAIRIL ANWAR R

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ANDOOLO NOMOR 36/PID.SUS/2015/PN.ADL). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,69) pp., app., bibl. ABSTRAK KHAIRIL ANWAR RAMADHAN 2019 (Nursiti S.H., M.Hum.) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan undang-undang yang membedakan bagaimana mengadili anak yang berhadapan dengan hukum. Anak dalam undang-und…

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1RNBAGI DIRI SEN…

Nur Azizah

Pasal 127 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Meski telah diatur tentang hukuman penggunaan narkotika golongan l bagi diri sendiri namun putusan masih berbeda beda antara satu dan yang lainnya, dalam perbuatan dan sanksi pidana sudah diatur, namun masih saja ditemukan pelaku yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol…

TINDAK PIDANA TERHADAP ASAL-USULPERKAWINAN TANPA IZIN (SUATU PENELITIAN DIWIL…

MAULIDA SAFIRA

Berdasarkan Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah”. Namun, pada kenyataannya masih ada orang yang melakukan pelanggaran hukum dalam rumah tangga seperti halnya seorang suami yang …

TINDAK PIDANA ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKU…

Nadia Hayati

Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis diatur didalam Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun pada kenyataannya aborsi masih saja dilakukan. Tujuan dari penelitian skripsi …


    SERVICES DESK