Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DILUAR PERKAWINAN SETELAH ADANYA PUTUSAN MK NO 46/P…

Muhammad Dusuki Safriadi

Menurut Pasal 43 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-undang Perkawinan), telah menggarisbawahi seorang anak memiliki pertalian keperdataan kepada perempuan selaku ibu yang melahirkannya dan kerabat ibunya bila ia terlahir diluar pernikahan. Berdasarkan Uji Materil Pasal tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK), Hakim beranggapan, Pasal ini melanggar prinsip keadilan terhadap sang anak dan bertentangan dengan konstitusi. Putusan MK Nomor.46/PUU-VIII/2010, meneta…

KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG N…

Risnalisa. Sb

ABSTRAK RISNALISA.SB, (2023) Syamsul Bahri SHI.,M.A Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kemudian pada Pasal 37 menyatakan apabila perkawinan putus karena penceraian maka pembagian harta bersama menurut hukumnya masing-masing. Namun pada kenyataannya ketika suaminya itu meninggal dunia datanglah istri keduanya untuk menuntut harta bersama sedangkan…

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

MUHAMMAD NAUWAL FIDA

Dalam seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, muncul permasalahan yang terjadi didalam masyarakat, yaitu sering terjadi perkawinan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan.yang mana hal tersebut bertentangan dengan undang-undang perkawinan dan juga kompilasi hukum islam,di dalam undang-undang Masalah batas umur untuk bisa melaksanakan perkawinan telah ditentukan didalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal (7) aya…

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT KAITAN…

Rizkina Mewahni

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT KAITANNYA DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (Suatu Penelitian di Kabupaten Bener Meriah) Rizkina Mewahni* Iman Jauhari** Yusri*** ABSTRAK Aturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam Hukum Islam pengangkatan …

KEBERADAAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT DALAM FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM IS…

IRFAN

KEBERADAAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT DALAM FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie dan Lhokseumawe) Irfan* M. Adli** Ilyas*** ABSTRAK Dalam Islam status anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung. Anak angkat tidak dapat menisbahkannama orang tua angkatnya di dalam namanya sebagaimana Firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 4-5. Dengan demikian perkara waris-mewaris antara orang tua angkat dengan anak angkat tidak dapat dilaksanakan. Sol…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS DAN KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN…

MUHIBBUN AMIR SYAH

ABSTRAK MUHIBBUN AMIR SYAH, 2021 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS DAN KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN SIRI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (viii, 67) pp, bibl. (Syamsul Bahri, S.HI., M.A.) Perkawinan merupakan sarana untuk memperoleh keturunan yang selanjutnya menjadi sebagai ahli waris yang mendapatkan warisan. Warisan adalah hak yang diperoleh seorang anak, namun dengan adanya peristiwa perkawinan siri, seorang anak yang dilahir…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’…

Nila Janiati

ABSTRAK Pemerintah Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, ini merupakan tindak lanjut dari amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, penerbitan Qanun Jinayat sebagai upaya memperkuat eksistensi Syariat Islam di Aceh, dimana termasuk juga didalamnya mengatur tentang Pemerkosaan, me lalui Qanun Nomor 6 Tahun 2014, pengaturan secara mendasar terkait dengan “Pemerkosaan” ini, tepatnya pada bagian ketuju…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

PEMBAYARAN UANG MUKA SEWA MENYEWA RUMAH BERDASARKAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM I…

Awalil Putra

ABSTRAK AWALIL PUTRA PEMBAYARAN UANG MUKA SEWA MENYEWA RUMAH BERDASARKAN 2017 HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 67) pp., bibl. DR. AZHARI, S.H., MCL., M.A. Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sedangankan sewa menyewa dijelaskan dalam Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUHPerdata. Sewa menyewa rumah di Gampong Khaju Kecamatan Baitussalam telah menimbulkan permasalahan berkaitan dengan pembatalan sewa meny…

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN KOMPILAS…

Muhajir

ABSTRAK MUHAJIR 2016 KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syariyah Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 71) pp., bibl (ILYAS, S.H., M. Hum.) Keberadaan anak angkat dalam keluarga memungkinkan adanya ikatan emosional yang tinggi, yang tidak lagi memisahkan satu dengan yang lain. Sehingga, pada saatnya anak angkat dapat diperhitungkan sebagai orang yang…

PELAKSANAAN GADAI TANAH SAWAH DI KECAMATAN PEUKAN BARO KABUPATEN PIDIE

Syarifah Rizki Anggraini

ABSTRAK PELAKSANAAN GADAI TANAH SAWAH DI KECAMATAN PEUKAN BARO KABUPATEN PIDIE Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,55) pp, bilb, app,tabl. (Prof. Dr. Ilyas Ismail, S.H., M.Hum.) Dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang penetapan luas maksimum penguasaan atas tanah. Menurut Ketentuan Pasal 7 UU No. 56 Prp Tahun 1960, bahwa tanah yang sudah digadaikan selama 7 tahun harus dikembalikan kapada yang empunya, tanpa kewajiban membayar uang tebusan. Namun dalam kenyata…


    SERVICES DESK