Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMBINAAN NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS (SUATU PENELITIAN DI LEMBAGA PEMA…

Muhammad Ilham Munandar

Pembinaan narapidana kelompok penyandang disabilitas adalah suatu upaya untuk memberikan perawatan, rehabilitasi, dan pembinaan kepada narapidana yang memiliki disabilitas fisik atau mental selama menjalani masa hukuman mereka di lembaga pemasyarakatan. Adapun masalah pokok penelitian yaitu pembinaan terhadap narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, kebijakan pembinaan narapidana disabilitas fisik dan disabilitas mental di Lembaga Pemasyarakatan Kelas …

DISSENTING OPINION BATAS MINIMUM USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN…

Naufal Adler Irfan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menguji konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki masalah hukum yang perlu dikaji. Keberadaan putusan ini memberikan legalitas pada setiap perorangan warga negara Indonesia yang belum mencapai umur 40 tahun namun sudah berpengalaman menjadi kepala daerah untuk mencalonkan dirinya menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam putusan ini yang menjadi permasalahan utama adalah pertimb…

PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS DIRI SUAMI DI ACEH

Muhammad Farid

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa diantara sebab-sebab dilakukannya pembatalan perkawinan jika terdapat suami atau istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya. Ketentuan tersebut juga terdapat dalam Pasal 71 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin …

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN SAKSI PEREMPUAN DALAM PEMBUATAN AKTA SYARIAH OLEH NOT…

Cut Yusnita

Dalam Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa Aceh berlaku Syariat Islam yang meliputi bidang akidah, Syariah dan akhlak. Syariat Islam yang dimaksud meliputi berbagai bidang, salah satunya muamalah. Diantara pelaksanaan syariat Islam dibidang muamalah adalah dalam pembuatan akta notaris. Pasal 2 Ayat (2) Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah menyatakan bahwa akad keuangan di Aceh menggunakan Prinsip Syariah, maka akad keuang…

PERANAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH ACEH DALAM MEMBENTUK NOTARIS YANG MENGEDEPAN…

Ramadha Nul Karim

Menteri mengangkat dan memberhentikan notaris yang dalam melaksanakan tugasnya wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 67 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwasanya Menteri bertugas melakukan pembinaan dan pembinaan terhadap notaris. Fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pengawasan terhadap notaris secara preventif dan remedial ditata melalui Pasal 1 Peraturan Ment…

KEWENANGAN PENYELENGGARA BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPURN(STUDI PE…

Siti Fathia Annur

UU Bantuan Hukum secara limitatif mengatur kewenangan penyelenggaraan bantuan hukum pada Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan kewenangan pengawasan pada Panitia Pengawas Daerah (Panwasda). Pengaturan dalam UU Bantuan Hukum tersebut berbeda dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin (Qanun Bantuan Hukum) dimana Pemerintah Aceh dapat menyelenggarakan bantuan hukum dan pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum berada pada Gubernur. Penelitian ini…

PEMBINAAN NARAPIDA DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASY…

Amalia Yara Bahraini

Dalam Permenkumham Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, dilarangnya peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan sesuai Pasal 4 huruf (g) bahwa “Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya”. Namun kenyataannya masih ada kasus peredaran narkotika di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Blangkejeren, sehingga…

KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH GAMPONG BAROH GEUNTEUT DAN TENGOH GEUNTEUT KECAMAT…

Defi Eliza

Kerjasama desa (Gampong) merupakan salah satu dari penyokong untuk memajukan desa (Gampong) dengan adanya kerjasama antar desa (Gampong) diharapkan dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga suatu pemerintah yang baik itu di tingkat desa (Gampong), juga membutuhkan kerja sama antar desa (Gampong) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dalam menciptakan kerjasama antara suatu pemerintahan desa (Gampong), …

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANA…

Maqfirah Ulfa

Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat Universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga pelindungan dan Hak Asasi Manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas wajib dilindungi.Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 Ayat (2) dan (3) memuat hak-hak khusus untuk pe…

KONSEKUENSI PENUNDUKAN DIRI MASYARAKAT NON-MUSLIM TERHADAP KETENTUAN QANUN AC…

stephanie tiara christina

Aceh merupakan daerah yang memiliki otonomi khusus untuk mengimplentasikan syari’at Islam salah satunya penerapan peraturan daerah yang disebut Qanun. Sesuai dengan prinsip personalitas keislaman, pemberlakuan Qanun Jinayat ditujukan kepada masyarakat Muslim, namun bagi masyarakat Orang non-Muslim yang terlibat tindak pidana bersamaan dengan orang Muslim memiliki pilihan untuk menundukkan diri dengan sukarela pada qanun Jinayat ataupun mengikuti pilihan hukum yang diatur dalam peraturan lai…


    SERVICES DESK