Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENANGGULANG…

SYIFA SALSABILA

Anak merupakan anugerah dan harta paling berharga yang dititipkan oleh tuhan kepada setiap orang tua. Namun saat ini anak juga dianggap sebagai anugerah yang dapat dimanfaatkan secara sengaja yang disebut dengan eksploitasi terhadap anak. Salah satu bentuk tindakan eksploitasi terhadap anak adalah eksploitasi ekonomi. Eksploitasi ekonomi terhadap anak merupakan pemanfaatan anak yang masih dibawah umur secara sengaja dan berlebihan demi keuntungan semata, tanpa mempe…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ELECTORAL GOVERNANCE: AKSESIBILITAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA BAGI PENYANDANG D…

SILVY AZHARI BR. TARIGAN

Pemilihan Umum merupakan wadah bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin yang diinginkan, seluruh masyarakat tersebut termasuk didalamnya penyandang disabilitas dan lansia. Kunci utama keberhasilan Pemilu ialah akses menuju tempat pemungutan suara yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan sehingga memudahkan masyarakat dalam memilih terutama aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia. Adapun permasalahan yang terjadi Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dala…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS TRANSPARANSI DALAM PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENGUATAN GOOD GOVERNAN…

VIRA RAHMADANI

Transparansi atau keterbukaan sangat terkait dengan layanan publik, dimana layanan publik yang sangat transparan diperlukan karena akan memiliki dampak yangh signifikan dalam meningkatkan kinerja layanan tersebut. Pelayanan publik merujuk pada individu atau kelompok individu yang melaksanakan suatu tugas berdasarkan aspek materi melalui cara tertentu dalam upaya memenuhi hak-hak mereka sesuai dengan kepentingan orang lain. Ciri dari pemerintahan yang baik merupakan prinsip dalam menyelenggara…

DYNAMIC GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA …

SORAYA AGUSTINA

ABSTRAK Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara legal menerapkan sistem keuangan berbasis syariah di bawah payung hukum Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi sejumlah hambatan, antara lain proses konversi perbankan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Qanun, durasi waktu konversi yang relatif singkat, keterbatasan perbankan syariah dalam menerapkan seluruh prinsip syariah serta k…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

EVALUASI KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH DALAM MENGELOLA COLD STORA…

NABELA SIFA NINGRUM

Aceh merupakan salah satu provinsi dengan kekayaan kelautan dan perikanan yang luar biasa. Industri perikanan dan budidaya berkembang pesat dengan produksi ikan yang tinggi. Untuk menjaga hasil perikanan tersebut diperlukan fasilitas cold storage yang memadai sebagai tempat penyimpanan. Namun, penggunaan dan pengelolaan cold storage di pelabuhan tersebut masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan kapasitas dan pemeliharaan yang kurang optimal. Ka…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN…

Riski Ade Irma Fatma Raudah

ABSTRAK Masalah pengelolaan sampah menjadi masalah yang cukup krusial dalam upaya menjaga lingkungan, termasuk di Kabupaten Pidie. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah telah menjadi acuan dalam menangani persoalan ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Pidie, dengan berfokus pada target pengurangan sampah, kerjasama dan partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan sebagaimana d…

PENERAPAN PRINSIP PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD FINANCIAL GOVER…

RIFA SAUSAN SALSABILA

Semenjak diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa telah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola sumber keuangannya terutama yang berasal dari alokasi dana desa. Namun, faktanya pengelolaan dana desa tidak semudah yang dibayangkan. Tidak hanya menyangkut persoalan jumlah yang diperoleh melainkan juga bagaimana pengelolaan tersebut dilakukan, serta bagaimana kualitas pemahaman dan kemampuan dari aparatur desa dan masyarakat bekerja sama dalam mengel…

ANALISIS SISTEM PERENCANAAN DAN KOORDINASI DI BAPPEDA PROVINSI ACEH

Gista Cahaya Rahmanila

ABSTRAK Perencanaan yang baik sangat penting dalam pengelolaan organisasi, termasuk dalam konteks pembangunan daerah. Di BAPPEDA Provinsi Aceh, koordinasi yang efektif antar berbagai pihak diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, sering muncul hambatan seperti komunikasi yang kurang lancar dan ketidaksepahaman antar lembaga, yang dapat menghambat implementasi perencanaan dan menurunkan efektivitas pembangunan. Penelitian i…

ANALISIS KEBIJAKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH TERHADAP LAPORAN …

DEWI ANGGRIANI

ABSTRAK Latar belakang penelitian ini adalah tingginya jumlah laporan pelanggaran yang mencerminkan kompleksitas pengawasan pemilu, yang berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) Provinsi Aceh dalam menangani laporan pelanggaran pada tahap perhitungan suara Pemilu 2024. Fokus penelitian mencakup efektivitas kebijakan dan hambatan dalam pelaksanaannya, dengan menggunakan…

IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DI BIDANG KHALWA…

Nurhuza As armuna

Provinsi Aceh merupakan daerah yang memiliki keistimewaan dan kekhususan. Keistimewaan itu termanifestasikan dalam menjalani kehidupan beragama, pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai islam, dan adat serta menimbang peran ulama pada pengambilan kebijakan daerah. Maka berdasarkan hal tersebut diciptakan Qanun Nomor 6 tahun 2014 Pemerintahan Aceh, kebijakan tersebut guna tertib dalam menjalankan tatanan pemerintahan serta kehidupan sosial m…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK