Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

POSITIVISASI HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

Yulfan

POSITIVISASI HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA Yulfan* Dr. Sulaiman, S.H., M.H.** Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H.*** ABSTRAK Formalisasi hukum adat adalah perubahan norma hukum adat yang sebelumnya tidak tertulis atau istilah lainnya adalah positivisasi, dalam lingkup hukum adat juga terjadi proses positivisasi. Namun positivisasi hukum adat akan memunculkan beberapa permasalahan, dikarenakan adanya perbedaan sumber, adat bersumber dari kebiasaan dan tradisi yang berkembang dala…

PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NELAYAN PADA PENGGUNA ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN…

ABSTRAK Muhammad Faris ‘Atha 2024 Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Pada Pengguna Alat Bantu Penangkapan Ikan Jenis Rumpon Melalui Lembaga Peradilan Adat Laot (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Panglima Laot Lhok Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,65) pp., bibl., Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H. Penangkapan ikan oleh nelayan di Aceh sering kali melibatkan konflik yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti persaingan dalam merebut w…

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENGAIRAN SAWAH MELALUI KEUJRUEN CHIK DI KECAMATAN…

BASYIR ANAS

ABSTRAK Basyir Anas 2024 PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENGAIRAN SAWAH MELALUI KEUJRUEN CHIK DI KECAMATAN TRIENGGADENG KABUPATEN PIDIE JAYA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,66). pp., bibl. Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat, menyebutkan penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi penyelesaian oleh Lembaga Adat di tingka…

KEDUDUKAN DAN FUNGSI MUKIM DALAM PENGUASAAN HUTAN ADAT DI KABUPATEN ACEH BESAR

Nurhaliza

KEDUDUKAN DAN FUNGSI MUKIM DALAM PENGUASAAN HUTAN ADAT DI KABUPATEN ACEH BESAR Nurhaliza* Teuku Muttaqin Mansur** Efendi*** ABSTRAK Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam pasal 3 ayat (1) memperbolehkan masyarakat hukum adat mengelola hutan secara lestari di kawasan Hutan Adat. Mengakui lima program kehutanan sosial yaitu, hutan desa, kemasyarakatan, tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraa…

REPOSISI PERAN IMEUM MUKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS GAMPONG DI…

Muhd. Al-Manfaluthy

Salah satu fungsi Mukim pada Pasal 4 huruf e Qanun Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim (Qanun Aceh Besar tentang Pemerintahan Mukim) yaitu menyelesaikan sengketa adat di Kemukiman. Berdasarkan beberapa kasus sengketa tapal batas gampong di Mukim Siem Aceh Besar terdapat sengketa yang tidak terselesaikan hingga tahun 2023. Hal ini dinilai bahwa mukim belum maksimal melaksanakan tugasnya seperti yang telah ditentukan dalam Qanun Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerin…

KEWENANGAN PERADILAN DALAM MENYELESAIKAN PERBARENGAN TINDAK PIDANA

Aulia Safira

Pengaturan perbarengan tindak pidana dalam Pasal 65 Qanun Nomor 6 tahun 2014 hanya mengatur perbarengan antar sesama jarimah saja, dan tidak mengatur lebih lanjut mengenai perbarengan tindak pidana yang masing-masing tindak pidananya tunduk pada peradilan yang berbeda-beda. Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat juga tidak mengatur mekanisme penyelesaian perkara perbarengan tindak pidana yang masing-masing tindak pidananya tunduk pada peradilan yang berbeda. Dalam penerapa…

REVITALISASI HUKUM ACARA PIDANA DALAM HAK ATAS GANTI KERUGIAN BAGI TERDAKWA Y…

Muhammad Rafi

Upaya paksa penahanan dapat di terapkan kepada seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana. Apabila si tertuduh diputus bersalah oleh Pengadilan, maka masa penahanan yang telah dijalani akan dikalkulasikan sebagai pengurang masa hukuman. Menjadi kerugian bagi sitertuduh apabila ternyata ia justru diputus bebas dari segala tuntutan pidana oleh Pengadilan. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, negara memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan ganti kerugian jika ditahan, …

KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN PERADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGA…

Riyan Auliyanda Safrizal

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Istiadat menegaskan bahwa, 1) Putusan peradilan Adat bersifat damai dan mengikat, 2). Putusan peradilan adat mengacu pada musyawarah dan mufakat”. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (selanjutnya disingkat SKB) antara Gubernur, Kapolda, dan Majelis Adat Aceh Nomor: 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/1/2012, menegaskan kembali bahwa putusan peradilan adat ber…

PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH MELALUI PERADILAN ADAT (SUATU PENELIT…

Tgk. Iqlima Layutsya

Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui peradilan adat merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Aceh kepada gampong- gampong yang ada di wilayah Aceh. Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui peradilan adat merujuk pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Adat Istiadat. Namun, penyelesaian sengketa …

PENYELESAIAN SENGKETA UANG JAPUIK DALAM PERKAWINAN SECARA ADAT (SUATU PENELIT…

Salsabila Putri

Sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan perempuan sebagai sumber perkembangan kehidupan terdapat di Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Sumatera Barat. Perkawinan di Minangkabau diikat berbagai aturan adat dan tradisi, salah satunya perkawinan bajapuik yang menjadi hukum adat pada perkawinan di Pariaman. Keharusan adanya uang japuik pada perkawinan bajapuik di Pariaman seringkali menyebabkan terjadinya pencegahan perkawinan sebagaimana yang diatur dal…


    SERVICES DESK