Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEWENANGAN PENYELENGGARA BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPURN(STUDI PE…

Siti Fathia Annur

UU Bantuan Hukum secara limitatif mengatur kewenangan penyelenggaraan bantuan hukum pada Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan kewenangan pengawasan pada Panitia Pengawas Daerah (Panwasda). Pengaturan dalam UU Bantuan Hukum tersebut berbeda dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin (Qanun Bantuan Hukum) dimana Pemerintah Aceh dapat menyelenggarakan bantuan hukum dan pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum berada pada Gubernur. Penelitian ini…

EKSISTENSI PT PATRIOT NUSANTARA ACEH SEBAGAI BADAN USAHA PENGELOLA PEMBANGUNA…

Farida Hanum

ABSTRAK EKSISTENSI PT PATRIOT NUSANTARA ACEH SEBAGAI BADAN USAHA PENGELOLA PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (v, 58) pp., bibl. (Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah area tertentu yang berlaku regulasi khusus terkait dengan kepabeanan, perpajakan, izin, imigrasi, dan ketenagakerjaan dengan tujuan memberikan peluang untuk meningkatkan investasi. Berdasarkan Pasal 5 PP No. 5 Tahun 2017, Gubernur Aceh menetapkan PT Patriot Nusantara Aceh (PT Patna) seb…

PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK GUNA USAHA OLEH PT. BLANGKOLAM ADIPRATAMA DAN MASY…

Ayin Aulina

Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa hak guna usaha dapat diberikan untuk 35 tahun, kemudian dapat diperpanjang 25 tahun, dan setelah itu dapat diperbarui lagi untuk 35 tahun. Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang harus dikembalikan ke tanah Negara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 bahwa, setelah jangka wakt…

HARMONISASI PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN…

Ferdiansyah Putra

HARMONISASI PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BEA PEROLEHAHAN HAK ATAS DAN BANGUNAN (BPHTB) DALAM JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA BANDA ACEH Ferdiansyah Putra ⁕ Teuku Ahmad Yani⁕⁕ Mahdi Syahbandir⁕⁕⁕ 1 ABSTRAK Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh sekarang berdasarkan Harga Pasaran yang ada dalam Peta Zona Nilai Tanah (ZNT), dan masyarakat menilai bahwasanya penetapan tersebu…

OPTIMALISASI KINERJA JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN DAN EKSEKUSI PIDANA D…

Cut Mailina Ariani

OPTIMALISASI KINERJA JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN DAN EKSEKUSI PIDANA DENDA PERKARA TINDAK PIDANA MINYAK DAN GAS BUMI (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar) Cut Mailina Ariani* Mohd. Din** Teuku Ahmad Yani*** ABSTRAK Pelaksanaan penuntutan dan eksekusi pidana denda dalam perkara tindak pidana minyak dan gas bumi mengandung banyak kelemahan dalam implementasinya yaitu besarnya pidana denda yang dituntut dan dijatuhkan terhadap terpidana sehingga b…

PERLINDUNGAN HAK MORAL ATAS KARYA CIPTA LAGU

PUJA MANISA

Setiap pemegang hak cipta selain memiliki hak ekonomi juga terdapat hak moral. Ketentuan Pasal 5 UUHC hak moral itu tercermin dengan adanya tujuan larangan merubah lirik lagu dan syair. Pengaturan hak moral pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan e UUHC untuk tetap mencantumkan namanya atau tidak pada pemakaian ciptaan untuk umum serta mempertahankan haknya dalam hal terjadi modifikasi ciptaan yang bersifat merugikan pencipta. Lagu merupakan objek ciptaan yang dilindungi diatur pada Pasal 40 ayat (…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA KUASA AKIBAT PEMBATALAN SEPIHAK AKTA KUA…

Nurul Akla

Kuasa menjual dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 1320-1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1796 KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan Pasa1 1796 KUH Perdata kuasa menjual harus diberikan dalam bentuk kuasa khusus dan menggunakan kata- kata yang bersifat tegas. perjanjian dilakukan berdasarkan kesepakatan, dimana sah kesepakatan itu bebas dari penipuan, khilaf dan paksaan. Maka pembatalan kuasa menjual harus didasarkan pula dengan ke…

TANGGUNG JAWAB LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL TERGADAP DISTRIBUSI PEMBAY…

M. Devan Aulia

Dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menyebutkan bahwa, melakukan penarikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota dan yang belum menjadi anggota LMK. Namun dalam kenyataannya masih terdapat pencipta musik dan lagu yang tidak mendapatkan royalti atas …

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERUSAHAAN UMUM D…

M. SYAUQAN HIRZI

Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perusahaan Daerah (PD) wajib mengubah bentuknya menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh dipilih perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) didasarkan pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy, yang mengamanahkan perubahan bentuk dalam waktu paling lam…

KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN MENGIKLANKAN DIRI PEJABAT PEMBUAT AK…

Nelly Zarnida

KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN MENGIKLANKAN DIRI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MELALUI MEDIA INTERNET  Nelly Zarnida Siti Rahmah Yusri ** *** Abstrak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik berkaitan dengan peralihan hak atas tanah dan satuan rumah susun. Berdasarkan pasal 4 ayat (3) dan (4) Kode etik PPAT menyatakan bahwa setiap PPAT, baik dalam rangka melaksanakan tugas jabatan maupun…


    SERVICES DESK