Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KERUGIAN PENGGUNA NOMOR TELEPON YANG DI DAUR U…

SITI FARUL BALQIS

Lampiran BAB II huruf D Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional, memberikan kewenangan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi untuk melakukan daur ulang nomor telepon seluler. Pelaksanaan daur ulang nomor telepon di GraPARI Telkomsel Kota Banda Aceh dapat merugikan pengguna lama dan pengguna baru di kota Banda Aceh, karena berpotensi disalahgunakan oleh orang lain, seperti data dari pe…

PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI KEMASAN GALON ISI ULANG YANG MENGANDUNG BISPHENOL …

CUT RIZKY ASILAH

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Air minum dalam kemasan (AMDK) merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat, terutama yang menggunakan galon isi ulang sebagai sumber air minum sehari-hari. Namun, beberapa galon isi ulang yang berbahan dasar p…

TANGGUNG JAWAB HUKUM PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) AKIBAT WANPRESTASI TERHA…

AQIL AL HANIF SELIAN

ABSTRAK AQIL AL HANIF SELIAN; 2025 TANGGUNG JAWAB HUKUM PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) AKIBAT WANPRESTASI TERHADAP PEMEGANG POLIS Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 56), pp, bibl, app. T. Haflisyah, S.H., M.Hum. Pasal 246 hingga 286 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur bahwa: kewajiban perusahaan asuransi dalam memenuhi klaim dan memberikan ganti rugi kepada tertanggung. Namun dalam pelaksanaanya PT. Asuransi Jiwasraya tidak menerapkan kewajiban terseb…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MANIPULASI HARGA DISKON YANG DILAKUKAN PENJUAL…

MASYITHAH ZAHRA SIBARANI

Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan. Namun pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang menyalahgunakan serta menormalisasikan manipulasi harga diskon demi mendapat keun…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO DALAM PENGEMBANGAN USAHA DI KABUPA…

fira salsabila

Sesuai dengan tugas pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya demikian pula tugas Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut, memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha mikro makanan tradisional dalam pengembangan usaha yang ada di Kabupaten Bireuen, sesuai pasal 5 Undang Undang Nomor. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Saat ini perannya masih dirasa kurang dalam memberikan dukungan maupun dorongan kepada pelaku usaha mikro dalam melakukan pengembangan usaha tersebut,…

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI MELALUI MEDIASI (SUATU PENELITIAN DI WILAYA…

Maiki Azhar

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah diintegrasikan ke dalam proses litigasi melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 disebutkan bahwa “Semua atas putusan (verstek) dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecu…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH PELAKU USAHA RE…

INDAH PERMATA BUNDA

ABSTRAK INDAH PERMATA BUNDA 2024 PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH PELAKU USAHA REPARASI RESMI TELEPON SELULER JENIS IPHONE (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 62). pp., tabl., bibl.app. Indra Kesuma Hadi, S.H.,M.H. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha memiliki kewajiban yang cukup penting untuk diatur di dalamnya. Di antar…

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENGGARAPAN LAHAN KEBUN KOPI DITINJAU DARI …

Putri Dania

Berdasarkan perjanjian bagi hasil yang diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 3 ayat (1) Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutanselanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap. Hasil penelitian dan pembaha…

PERLINDUNGAN ATAS HAK KONSUMEN UNTUK MENDAPATKAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG…

SALSABIL SAHIRAH

ABSTRAK SALSABIL SAHIRAH 2024 PERLINDUNGAN ATAS HAK KONSUMEN UNTUK MENDAPATKAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 KG BERSUBSIDI (PENELITIAN DI KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 50) pp., tabl., bibl. Kadriah, S.H., M.Hum Gas LPG 3 Kg bersubsidi merupakan salah satu energi yang sangat dibutuhkan saat ini dalam kehidupan sehari-hari khususnya untuk rumah tangga dan usaha mikro. Gas LPG 3 Kg bersubsidi hanya dipe…

PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI BAGI KONSUMEN TERKAIT PRODUK BUAH IMPOR DI TOKO …

Tengku Nazla Noerfatin

Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan pada Pasal 97 ayat (2) dimana “Setiap orang yang memproduksi ataupun mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan”. Ketentuan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada produk pangan diatur dalam pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) wajib …


    SERVICES DESK