Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO DALAM PENGEMBANGAN USAHA DI KABUPA…

fira salsabila

Sesuai dengan tugas pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya demikian pula tugas Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut, memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha mikro makanan tradisional dalam pengembangan usaha yang ada di Kabupaten Bireuen, sesuai pasal 5 Undang Undang Nomor. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Saat ini perannya masih dirasa kurang dalam memberikan dukungan maupun dorongan kepada pelaku usaha mikro dalam melakukan pengembangan usaha tersebut,…

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI MELALUI MEDIASI (SUATU PENELITIAN DI WILAYA…

Maiki Azhar

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah diintegrasikan ke dalam proses litigasi melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2016 disebutkan bahwa “Semua atas putusan (verstek) dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecu…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH PELAKU USAHA RE…

INDAH PERMATA BUNDA

ABSTRAK INDAH PERMATA BUNDA 2024 PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH PELAKU USAHA REPARASI RESMI TELEPON SELULER JENIS IPHONE (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 62). pp., tabl., bibl.app. Indra Kesuma Hadi, S.H.,M.H. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha memiliki kewajiban yang cukup penting untuk diatur di dalamnya. Di antar…

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENGGARAPAN LAHAN KEBUN KOPI DITINJAU DARI …

Putri Dania

Berdasarkan perjanjian bagi hasil yang diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 3 ayat (1) Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutanselanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap. Hasil penelitian dan pembaha…

PERLINDUNGAN ATAS HAK KONSUMEN UNTUK MENDAPATKAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG…

SALSABIL SAHIRAH

ABSTRAK SALSABIL SAHIRAH 2024 PERLINDUNGAN ATAS HAK KONSUMEN UNTUK MENDAPATKAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 KG BERSUBSIDI (PENELITIAN DI KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 50) pp., tabl., bibl. Kadriah, S.H., M.Hum Gas LPG 3 Kg bersubsidi merupakan salah satu energi yang sangat dibutuhkan saat ini dalam kehidupan sehari-hari khususnya untuk rumah tangga dan usaha mikro. Gas LPG 3 Kg bersubsidi hanya dipe…

PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI BAGI KONSUMEN TERKAIT PRODUK BUAH IMPOR DI TOKO …

Tengku Nazla Noerfatin

Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan pada Pasal 97 ayat (2) dimana “Setiap orang yang memproduksi ataupun mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan”. Ketentuan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada produk pangan diatur dalam pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) wajib …

PENYELESAIAN WANPRESTASI JUAL BELI SEPEDA MOTOR SECARA KREDIT PADA CV MAJU JA…

WAHYU ANDRI SYAHPUTRA

ABSTRAK WAHYU ANDRI SYAHPUTRA, (2024) PENYELESAIAN WANPRESTASI JUAL BELI SEPEDA MOTOR SECARA KREDIT PADA CV MAJU JAYA PRIMA ACEH TAMIANG Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 57) pp, tabl, bibl. T. Haflisyah S.H., M.Hum. Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Hal ini berarti bahwa perikatan tersebut lahir yang disebab…

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK REKONDISI DI KOTA BAND…

NOVTIAR TIARA DISTA

Kemajuan teknologi membuat perubahan dalam pola kehidupan, yang memiliki dampak negatif dan positif. Pada saat ini jual beli barang elektronik yang telah didaur ulang (Rekondisi) merupakan hal yang sering terjadi di kalangan pelaku usaha dan konsumen di wilayah hukum Banda Aceh. Penjualan barang elektronik rekondisi bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, pada kenyataannya perlindungan konsumen di wilayah hukum Banda Aceh at…

PELAKSANAAN AKAD RAHN TASJILY TANAH PADA PT PEGADAIAN UNIT PELAYANAN SYARIAH …

Navisa Tiara

Pegadaian syariah menerbitkan sebuah produk yaitu rahn tasjily tanah yang objek dari produk rahn tasjily tanah tersebut yaitu sertifikat hak milik dan hak guna bangunan atas tanah. Di mana hal ini sangat bertentangan dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1150- 1160 tentang Gadai dan Undang- undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan akad rahn tasjily tanah, pengaturan hak dan kewajiba…

PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN LOGISTIK ATAS KERUGIAN PENGGUNA JASA AKIBAT TER…

ADE MEUTHIA FADHILAH PASE

Perjanjian pengiriman harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pengiriman barang perjanjiannya dibuat oleh pihak pengangkut sehingga bentuk, isi dalam perjanjian beserta ketentuan-ketentuan dibuat oleh pihak pengangkut, dan telah dibakukan oleh pihak pengangkut maka perjanjian tersebut adalah perjanjian baku. Pelaksanaan perjanjian pengiriman barang tidak selalu berjalan dengan lancar, seperti halnya yang terjadi pada jasa pengiriman barang PT. Seulawah Car…


    SERVICES DESK