Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PI…

Muhammad imamil maulana

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Namun dalam pelaksanaan atau penerapan restorative justice khususnya di Polsek Kuala Batee masih terdapat kendala yang ber…

PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN YANG OBJEK JAMIN…

Teuku Muhammad Dhava Akbar

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan yang sering digunakan dalam kegiatan pembiayaan konsumen. Fidusia merupakan bentuk pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berdasarkan Pasal 15 Undang Undang Jaminan Fidusia No 42 Tahun 1999 diatur mengenai kekuatan eksekutorial, kreditur dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA PELAKU USAHA SABLON DENGAN PELA…

Muhammad Rafi

ABSTRAK Muhammad Rafi, WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI (2024) ANTARA PELAKU USAHA SABLON DENGAN PELANGGAN (Suatu Penelitian Di Kota Langsa) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,56)pp.,bibl. (Eka Kurniasari, S.H, M.H, LL.M.) Wanprestasi adalah tindakan tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di m…

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA FOTOGRAFI (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA A…

FARHAN

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Salah satu perjanjian yang umum dalam praktik adalah perjanjian jasa fotografi. Dalam perjanjian ini, penyedia jasa fotografi berkewajiban untuk menyerahkan hasil foto setelah sesi pemotretan dan melalui proses editing. Namun, dalam praktik terjadinya wanprestasi, di mana foto-foto yang telah diambil hilang saat pemindahan file. Akibatnya, pengg…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENOLAKAN KLAIM GARANSI PRODUK ELEKTRONIK YANG…

ika yustia

Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) menentukan bahwa pelaku usaha wajib untuk memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. Namun dalam prakteknya ditemukan jual beli produk elektronik di Aplikasi Shopee, dimana seller tidak memberikan klaim garansi kepada konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kerugian yang dialami oleh konsumen akibat penolakan klaim garansi pr…

KONSEKUENSI PENUNDUKAN DIRI MASYARAKAT NON-MUSLIM TERHADAP KETENTUAN QANUN AC…

stephanie tiara christina

Aceh merupakan daerah yang memiliki otonomi khusus untuk mengimplentasikan syari’at Islam salah satunya penerapan peraturan daerah yang disebut Qanun. Sesuai dengan prinsip personalitas keislaman, pemberlakuan Qanun Jinayat ditujukan kepada masyarakat Muslim, namun bagi masyarakat Orang non-Muslim yang terlibat tindak pidana bersamaan dengan orang Muslim memiliki pilihan untuk menundukkan diri dengan sukarela pada qanun Jinayat ataupun mengikuti pilihan hukum yang diatur dalam peraturan lai…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN OBAT HERBAL TANPA IZIN EDAR BADAN PE…

Elmalia Zahara

Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan salah satu standar dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Sesuai pada Pasal 2 Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat menyatakan bahwa obat yang akan diedarkan di wilayah indonesia wajib memiliki izin e…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENUMPANG PENGGUNA JASA ANGKUTAN KAPAL BARANG …

LIVIA MEIDISA

Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, mengatur tentang kelaiklautan kapal sebagai alat transportasi yang mengangkut penumpang dan barang. Adapun Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Meskipun UU Pelayaran dan UUPK sudah mengatur tentang kelaiklautan kapal pengangkut penumpang dan hak atas kenyamanan, keama…

HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DENGAN JAMINAN FI…

HAIQAL ALFAZAL

ABSTRAK Haiqal Alfazal, 2024 HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Suatu Penelitian Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Kaffah Trading Shar’i di Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 62), pp., bibl.,app. Susiana, S.H.,M.H Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata mengharuskan pihak yang terlibat dalam perjanjian melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana tertera dalam akad, namun dalam praktek pe…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR-/PID.SUS-ANAK/2022/PN TKN. ANAK SEBAGAI PE…

Mulya Rizkina

ABSTRAK MULYA RIZKINA, 2024 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR-/Pid.Sus-Anak/2022/PN TKN. TENTANG ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DAN MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,52) pp.,bibl. Anta Rini Utami S.H., M.H Anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara Indonesia, karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan. Namun anak sebagai aspek yang terkait dengan hukum dan peraturan, menunjukkan bahwa tindak pidana keke…


    SERVICES DESK