TANGGUNG JAWAB HUKUM PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) AKIBAT WANPRESTASI TERHA…
ABSTRAK
AQIL AL HANIF SELIAN;
2025
TANGGUNG JAWAB HUKUM PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) AKIBAT WANPRESTASI TERHADAP PEMEGANG POLIS
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 56), pp, bibl, app.
T. Haflisyah, S.H., M.Hum.
Pasal 246 hingga 286 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur bahwa: kewajiban perusahaan asuransi dalam memenuhi klaim dan memberikan ganti rugi kepada tertanggung. Namun dalam pelaksanaanya PT. Asuransi Jiwasraya tidak menerapkan kewajiban terseb…
PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBLITY (CSR) DI BIDANG LINGKUNGAN DAN KES…
Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan disebutkan bahwa setiap perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tanggung jawab sosial ini mencakup bidang kesehatan dan pengelolaan lingkungan hidup, akan tetapi PT Socfindo Nagan Raya dalam pelaksanaan kegiatannya belum sepenuhnya menjalankan program CSR di bidang ini.
Tujuan penelitian ini…
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAMAR HOTEL DI EVA SKY …
ABSTRAK
RISKA HUMAIRA PUTRI,
2025
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN
PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAMAR
HOTEL DI EVA SKY HOTEL MEULABOH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 51), pp, tabl, bibl, app.
(Yunita, S.H., LL.M)
Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang
bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian sewa menyewa kamar hotel di Eva Sky Hotel yang sudah disepakati …
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) UNI…
PNM ULaMM Syari’ah adalah lembaga keuangan non-bank khusus yang
memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam
Pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dalam hal perjanjian antara PNM
dan nasabah dibuat secara tertulis dalam akad murabahah bil wakalah, akad
tersebut mengikat para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang tertuang di
dalamnya. Salah satu kewajiban nasabah dalam per…
PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA AIR MINUM ISI ULANG YANG MENGANDUNG BAKTERI ESCHER…
ABSTRAK
Indra Kesuma Hadi, S.H., M.H
Dalam Pasal 4 ayat (4) Permenkes Nomor 2 tahun 2023 Tentang Pengaturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan yaitu “setiap produsen/penyedia/penyelenggara air minum atau pangan siap saji wajib memastikan air minum atau pangan olahan siap saji yang diproduksi memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan (SBMKL) dan persyaratan kesehatan”. Namun, pada data yang ada di l…
TANGGUNG JAWAB PENYEWA TERHADAP KERUSAKAN MOBIL YANG DISEWA PADA CV. KHAIRUL …
ABSTRAK
Fathih Akbar
Pratama,
(2024)
TANGGUNG JAWAB PENYEWA TERHADAP KERUSAKAN MOBIL YANG DISEWA PADA CV. KHAIRUL BERSAUDARA RENT CAR DI KOTA BANDA ACEH.
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 59) pp, tabl, bibl.
Khairani, S.H., M.Hum.
Dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di CV. Khairul Bersaudara Rent Car disebutkan bahwa salah satu kewajiban penyewa adalah membayar ganti kerugian apabila mobil mengalami kerusakan …
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PI…
Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Namun dalam pelaksanaan atau penerapan restorative justice khususnya di Polsek Kuala Batee masih terdapat kendala yang ber…
PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN YANG OBJEK JAMIN…
Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan yang sering digunakan dalam kegiatan pembiayaan konsumen. Fidusia merupakan bentuk pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berdasarkan Pasal 15 Undang Undang Jaminan Fidusia No 42 Tahun 1999 diatur mengenai kekuatan eksekutorial, kreditur dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi…
