Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN DALAM PEMASANGAN KABEL JARINGAN IN…

RUKYAL HAQ

Pemanfaatan ruang milik jalan untuk pembangunan jaringan utilitas seiring dengan pertumbuhan penduduk. Peningkatan pemasangan kabel jaringan internet sepanjang jalan sehingga membuat tidak teratur, mengganggu fungsi utama jalan, estetika perkotaan, serta semrawut. Pemerintah dalam upaya penataan pemanfaatan ruang milik jalan mengeluarkan Permen Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan. Pemerintah Pusat melalui PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Pasa…

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG HAK ATAS TANAH AKIBAT PENERBITAN SERTIPIKA…

Rafiqa Nuzula

Sertipikat adalah bukti dari kepemilikan terhadap suatu hak atas tanah sehingga harus dijaga keamanannya. Namun dalam praktiknya sering terjadi kerusakan, kehilangan sertipikat atau masih menggunakan blanko lama. Menyikapi hal tersebut maka Kantor Pertanahan akan menerbitkan sertipikat pengganti berdasarkan permohonan dari pemegang hak atas tanah. Tetapi dalam proses penerbitannya masih ditemukan permasalahan misalnya cacat administrasi seperti yang terdapat dalam Putusan PTUN Manado Nomor 40…

PENERAPAN KETENTUAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BAGI PELAKU USAHA MIKR…

ROZA ELFIRA

Dalam mengelola usaha, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diwajibkan untuk memiliki izin usaha, hal ini sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa pelaku UMKM harus memiliki izin yang berbasis pada perizinan berusaha berbasis risiko. Pada realitanya, di Kecamatan Montasik masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan perizinan berbasis risiko bagi pelaku UMKM, faktor-fakt…

KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI ACEH DALAM PENYELESAIAN P…

Khaliza Zahara

Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tentang salah satu kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran Pemilihan Umum berwenang untuk menerima semua bentuk pelanggaran Pemilihan Umum, mengkaji secara detail kategori pelanggaran Pemilu, dan memutus atau memberikan keputusan/rekomendasi terhadap pelanggaran administratif Pemilu. Serta dijabarkan dalam Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu), terkait kewenangan dari …

PERAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P3A) DI DINAS SOSI…

Mar Atul Izzati

Pasal 18 Peraturan Bupati Kabupaten Pidie Jaya Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Sususan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman petunjuk teknis serta pelaksanaan program di Bidang peningkatan kualitas sumber daya perempuan, organisasi perempuan dan perlindungan anak dari tindakan keker…

ANALISIS YURIDIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG MASIH DALAM STATUS HARTA WARISAN

Khairunnisa

Peralihan hak atas tanah warisan di Indonesia sering menimbulkan sengketa, terutama jika dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan dari seluruh pihak yang berhak. Meskipun hukum waris telah diatur melalui berbagai sistem seperti hukum perdata, adat, dan Islam, serta didukung oleh ketentuan pertanahan seperti pada pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan pada Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, praktik di lapangan m…

PELAKSANAAN PEMBINAAN BAHASA ACEH OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH B…

SYIBRAN AL MALASY

Ragam bahasa yang dimiliki dunia merupakan cerminan akal pikiran suatu bangsa. Sebagai suatu kaum, Aceh memiliki bahasa yang hidup di tengah persimpangan budaya sejak ratusan tahun silam. Warisan budaya tak benda tersebut menjadi penghubung silaturahmi antar masyarakat Aceh dan menjadi identitas kebanggaan masyarakat. Namun kini bahasa Aceh tengah mengalami kerentanan akan kepunahannya. Hal tersebut terjadi musabab para penutur bahasa Aceh enggan melisankan bahasa ibu mereka dalam kehidupan s…

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAMAR HOTEL DI EVA SKY …

Riska Humaira Putri

ABSTRAK RISKA HUMAIRA PUTRI, 2025 WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAMAR HOTEL DI EVA SKY HOTEL MEULABOH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 51), pp, tabl, bibl, app. (Yunita, S.H., LL.M) Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian sewa menyewa kamar hotel di Eva Sky Hotel yang sudah disepakati …

KEBERADAAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA DI KOTA BANDA ACEH

Fahmi Riza

Pendaftaran tanah bertujuan memberikan kepastian hukum terkait hak atas tanah, termasuk objek, subjek, dan status haknya. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengatur pendaftaran tanah oleh BPN yang dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan PPAT Sementara (PPATS) di wilayah yang kekurangan PPAT, serta diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan …

TANGGUNG JAWAB PENYEWA TERHADAP KERUSAKAN MOBIL YANG DISEWA PADA CV. KHAIRUL …

Fathih Akbar Pratama

ABSTRAK Fathih Akbar Pratama, (2024) TANGGUNG JAWAB PENYEWA TERHADAP KERUSAKAN MOBIL YANG DISEWA PADA CV. KHAIRUL BERSAUDARA RENT CAR DI KOTA BANDA ACEH. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 59) pp, tabl, bibl. Khairani, S.H., M.Hum. Dalam perjanjian sewa-menyewa mobil di CV. Khairul Bersaudara Rent Car disebutkan bahwa salah satu kewajiban penyewa adalah membayar ganti kerugian apabila mobil mengalami kerusakan …


    SERVICES DESK