Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS DIRI SUAMI DI ACEH
Muhammad Farid
Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa diantara sebab-sebab dilakukannya pembatalan perkawinan jika terdapat suami atau istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya. Ketentuan tersebut juga terdapat dalam Pasal 71 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin …
- Fakultas Hukum (S2), Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
KEDUDUKAN DASAR ALAS HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BEL…
Ikhwanul Ambia
KEDUDUKAN DASAR ALAS HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI BANDA ACEH Ikhwanul Ambia M. Jafar Suhaimi ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan salah satu pemangku jabatan umum yang ditunjuk oleh negara untuk melakukan proses pendaftaran tanah sebelum diteruskan pendaftarannya ke kantor pertanahan. Tugas utamanya adalah melaksanakan sebagian dari kegiatan pendaftaran tanah de…
- Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
KEABSAHAN AKTA NOTARIS DENGAN PENGHADAP PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU
Nadia Indra Hidayati
Salah satu kewenangan notaris ialah membuat akta otentik, kemudian memberikan kewajiban bagi Notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. namun apabila kenyataannya, jika yang akan datang penghadapnya ialah seorang disabilitas tuna rungu yang akan melakukan pembuatan akta otentik atas segala kepentingan perbuatan hukumnya dan notaris mempunyai peran untuk memenuhi hak-hak mereka agar tidak dirugikan. Penelitian ini…
- Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANA…
Maqfirah Ulfa
Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat Universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga pelindungan dan Hak Asasi Manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas wajib dilindungi.Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 Ayat (2) dan (3) memuat hak-hak khusus untuk pe…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
KEDUDUKAN HUKUM REKOMENDASI PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN HAM DI ACEH
M. Dhuhar Trinanda
Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Penanganan dugaan pelanggaran HAM merupakan layanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAM…
Fanny Hazrialita Harahap
Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Berdasarkan putusan nomor 185/Pdt.G/2021/MS. Bna. Bahwa setelah perceraian antara bekas suami menjual rumah yang merupakan harta bersama tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari bekas istri dan telah dilakukan balik nama sertipikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan sertipikat tersebut sebagai alat bukti yang sah dan untuk…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
STATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG DIKUASI OLEH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLA…
Thiya Warma Mezliya
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa ”Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal 20 ayat (1) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat fungsi sosial atas tanah”. Namun ditemukan fakta bahwa te…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN 56/…
Musrafiyan
Pasal 249 sampai dengan Pasal 252 UU Pemda menyatakan bahwa pembatalan Perda dapat dilakukan melalui Kepmendagri, aturan ini didasarkan pada bunyi Pasal 250 ayat (1) bahwa Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 251 ayat (1) dimana Perda Provinsi dan Pergub yang bertentangan deng…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
PENJUALAN TANAH WARISAN TANPA ADANYA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAINNYA DI KABUPA…
Salis Ridha
PENJUALAN TANAH WARISAN TANPA ADANYA PERSETUJUAN AHLI WARIS LAINNYA DI KABUPATEN BENER MERIAH SALIS RIDHA ⁕ IMAN JAUHARI⁕⁕ TEUKU SAIFUL⁕⁕⁕ 1 ABSTRAK Pasal 171 huruf d kompilasi hukum islam. menyebutkan bahwa "harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa harta benda miliknya maupun hak-haknya. Seorang ahli waris harus meminta persetujuan dari ahli waris lainnya apabila hendak melakukan peralihan hak terhadap hak warisannya, sebab ahli w…
- Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya