Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI PENGANGKUT…

sipriana wakei

Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang perlindungan konsumen untuk mendapatkan ganti rugi. Pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos mengatur tentang ganti rugi atas kehilangan kiriman, kerusakan isi paket, keterlambatan kiriman atau ketidaksesuaian antara barang yang dikirim dengan barang yang diterima. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian…

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN …

Teuku Rulianda Zhafirin

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DI DALAM KAWASAN HUTAN Teuku Rulianda Zhafirin* Sri Walny Rahayu** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki peran penting dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, yang melibatkan pembebanan hak tanggungan atas tanah sebagai jaminan utang. Pejabat Pembuat Akta Tanah juga bertanggung jawab dalam pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan. Namun, terdapat masalah ketika…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

PENYEBAB TERJADINYA KEGAGALAN PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI BANDA …

ZUHDI ABRAL

Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang selanjutnya disebut (Perma Nomor 1 Tahun 2016) disebutkan bahwa “Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan (verstek) dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan…

ANALISIS PELINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP JASA PELAYANAN TRASPORTASI BUS BAN…

Della Sofia

Pasal 4 huruf a, g, dan h, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi dasar perlindungan hak-hak konsumen pelayanan jasa trasportasi, dalam pasal tersebut telah disebukan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila b…

PENGELOLAAN PEMBAYARAN ROYALTI HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU OLEH LEMBAGA MANAJEME…

Ulfa Nisatul Akmalia

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Pengelolaan royalti musik dan lagu diatur dalam Pasal 87-93 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC 2014) dan pengaturannya dioptimalkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 (PP Nomor 56 Tahun 2021) tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang memuat secara rinci tentang LMKN. Kewenanga…

AKIBAT HUKUM TANPA IZIN PENCIPTA PENGGANDAAN DAN PENYEBARLUASAN SECARA KOMERS…

FADHILA RAHMAH

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diatur tentang perlindungan potret. Setiap orang yang menggandakan, mengumumkan, dan mendistribusikan sebuah ciptaan, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Namun dalam pelaksanaannya masih kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap karya cipta potret, baik itu pelanggaran hak ekonomi ataupun pelanggaran hak moral seperti banyaknya karya potret yang disebarluaskan tanpa seizin p…

TANGGUNG JAWAB LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL TERGADAP DISTRIBUSI PEMBAY…

M. Devan Aulia

Dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menyebutkan bahwa, melakukan penarikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota dan yang belum menjadi anggota LMK. Namun dalam kenyataannya masih terdapat pencipta musik dan lagu yang tidak mendapatkan royalti atas …

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP RISALAH BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHA…

Intan Nurul Izzah

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP RISALAH BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK DISELENGGARAKAN OLEH DIREKSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G/2020/PN.BNA) Intan Nurul Izzah* Dahlan** Ika Susilawati*** ABSTRAK Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa “Dalam menjalankan jabatanya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepenti…

FUNGSI BUDGETING BADAN LEGISLATIF DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH (SUATU KAJ…

Nasrul Syam

FUNGSI BUDGETING BADAN LEGISLATIF DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH (SUATU KAJIAN DALAM PRAKTIK PENETAPAN APBK PIDIE) Nasrul Syam Faisal A. Rani * Sri Walny Rahayu ** *** ABSTRAK Berdasarkan ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Namun, pada tahun 2020, DPRK …

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG TIDA…

YUMNA RAHMAH

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, setiap produk yang dimasukkan ke dalam, diedarkan, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikasi yang menyatakan bahwa produk tersebut halal. Menurut Pasal 35 huruf an Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016, pelaku usaha dilarang memproduksi atau menjual produk yang tidak halal atau tidak memiliki sertifikasi halal. Saat ini, masih terdapat kekurangan dalam penerapan peraturan tersebut, karena masih terdapat barang kosmetik berlab…


    SERVICES DESK