PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INFORMASI YANG TIDAK JELAS DALAM PELAYANAN JAS…
ABSTRAK
Berdasarkan Pasal 7 huruf b Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha memiliki kewajiban Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Namun, dalam kenyataannya konsumen dirugikan disebabkan masih ada pelaku usaha jasa reparasi handphone di Kota Banda Aceh dalam pelayanannya memberikan informasi yang tidak jelas kepad…
ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN MENURUT…
ABSTRAK
Ghazi Al - Aqsha,
(2025) ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 77), pp., bibl., tabl.
(Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.)
Perbuatan tindak pidana terhadap proses peradilan banyak terjadi di masyarakat, namun dalam kenyataannya tindak pidana ini hampir tidak pernah diproses di peradilan. Hal ini disebabkan oleh pengaturan da…
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI KOPI ANTARA PETANI DAN TOKE KOPI (SUATU PENE…
Pasal 1457 KUHPerdata menyatakan bahwa Jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan. Dengan demikian maka jual beli adalah suatu perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian. Namun pada pelaksanaan jual beli kopi antara petani dan toke kopi di Desa Atang jungket, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah terdapa…
PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PADA PERUSAHAAN UM…
Pada Pasal 92 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, mengatur bahwa pengurusan Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Namun, pada kenyataannya Perumda Tirta Daroy, Badan Usaha milik Daerah di Kota Banda Aceh belum maksimal dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik terutama terkait penerapan prinsip kewajaran dan prinsip pertanggungjawaban.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapa…
PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN MERKURI PADA KEGIATAN PENGGILINGAN B…
Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup. Namun pada praktiknya, pelaku usaha penggilingan batu emas skala kecil di Desa Paya Ateuk belum memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup karena masih menggunakan merkuri dan limbah hasil penggilingan batu emas belum di kelola sesuai dengan aturan yang berlaku…
PENGGUNAAN JASA DEBT COLLECTOR OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DALAM PENARIKAN OBJ…
Debt collector pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditor (lembaga pembiayaan) untuk menagih utang kepada debitornya. Namun, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai debt collector menimbulkan permasalahan tentang landasan hukum penggunaan jasa debt collector oleh perusahaan pembiayaan dan bentuk tanggung jawab perusahaan pembiayaan terhadap penggunaan jasa debt collector dalam penarikan objek jaminan fidusia.
Tujuan dari p…
DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERAT…
Nadiya Astri,
(2024) DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DENGAN CARA MERUSAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi,53)pp.,tabl.,bibl.
(Mahfud, S.H., LL.M.)
ABSTRAK
Berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa barang siapa yang melakukan pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pa…
