Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

WANPRESTASI PADA PERJANJIAN ENDORSEMENTANTARA SELEBRITI DENGAN PELAKU USAHA D…

Naila Luthfia Ariqah

ABSTRAK NAILA LUTHFIA ARIQAH, 2025 WANPRESTASI PADA PERJANJIAN ENDORSEMENT ANTARA SELEBRITI DENGAN PELAKU USAHA DI TIKTOK Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 61), pp., bibl. Wardah, S.H., M.H., LL.M. Perjanjian endorsement harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu syarat sahnya suatu perjanjian dan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang…

PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN MENTAL TERHADAP NARAPIDANA PENGGUNA NA…

NURRAYYAN AZHAR

Dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan tanpa terkecuali orang yang hilang kemerdekaannya karena sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Namun dalam kenyataannya pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan mental di Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh belum terpenuhi secara maksimal karena beberapa hambatan. Tujuan dari penulisan skripsi ini…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG IDENTITASNYA DI…

Muhammad Maulana

ABSTRAK MUHAMMAD MAULANA, (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG IDENTITASNYA DIPUBLIKASIKAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 57). pp., bibl. (Prof. Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.) Pasal 64 huruf i Undang–Undang No 23 Tahun 2002 jo Undang–Undang No 35 Tahun 2014 menyatakan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum ialah penghindaran dari publikasi atas identitasnya. Akan tetapi masih di temukan beberapa media atau pers yang memp…

PEMENUHAN HAK-HAK PENGUNGSI BERDASARKAN KONVENSI 1951 PADA KAMP PENGUNGSI ACE…

T.M HABIL HAWARI

ABSTRAK (Sophia Listriani S.H., LL.M) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, mendefinisikan pengungsi sebagai “orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah, Untuk Menganalisis Pemenuhan hak-hak …

IMPLIKASI HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG MENJ…

M. GHOPAR AZIZI NASUTION

ABSTRAK M. GHOPAR AZIZI NASUTION, (2024) Implikasi Hukum Pengungsi Internasional Bagi Warga Negara Indonesia Yang Menjadi Eksil Politik Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 59), pp., bibl., app. (Rosmawati S.H.,M.H.) Berdasarkan Pasal 34 Konvensi Pengungsi 1951 disebutkan bahwa “Negara-negara pihak sejauh mungkin akan memudahkan asimilasi dan pewarganegaraan para pengungsi. Negara-negara pihak terutama akan melakukan segala upaya untuk mempercepat proses pewarga…

TINJAUAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL TERHADAP PEMBENTUKAN MAJELIS PROFES…

Faiz Al-imtiyaaz

Dalam dunia Penerbangan kecelakaan pesawat sering terjadi khususnya di Indonesia, karena itu perlu ditingkatkannya kepedulian dari pemerintah dan pemilik pesawat, untuk mengurangi kriminalisasi terhadap personel penerbangan khususnya Pilot, perlunya dibentuk Majelis Profesi Penerbangan yang akan meningkatkan kompetensi personel penerbangan dan menegakkan etika profesi di dunia penerbangan Indonesia. Karena itu perlu dibentuknya Majelis Profesi Penerbangan di Indonesia sesuai Undang-Undang Nom…

TINDAK PIDANA MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH (…

ADITYA AZRIAN PRATAMA

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Namun walaupun sudah ada larangan dan sanksi pidana tetap saja ada pihak-pihak yang melakukan menyalahgunakan pengangkut…

PELANGGARAN TERHADAP HAK CIPTA DESAINER GRAFIS MELALUI WEBSITE MICROSTOCK FRE…

Ruhul Aflah

ABSTRAK Ruhul Aflah, 2023 Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Desainer Grafis Melalui Website Microstock Freepik Berbayar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 72), pp., bibl., app. Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hum. Penelitian ini mencari pelanggaran terhadap hak cipta desainer grafis melalui website microstock Freepik berbayar yang di dalamnya memuat gambar, vektor, mockup, dan desain template. Pengaturan hak cipta merupakan hak eksklusif sebagaimana diatur …

TINDAK PIDANA MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU BAKAU TANPA DILENGKAPI SURAT KETERA…

Meidinar Sauqi Fitra

ABSTRAK MEIDINAR SAUQI FITRA, TINDAK PIDANA MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU BAKAU TANPA DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat) 2023 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,50), pp., bibl.,tabel. Dr. Ida Keumala Jempa, SH., MH. Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa: Setiap orang dilarang m…

PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MELALUI SHORT MESSAGE SERVISE (…

MUNAWAR

ABSTRAK MUNAWAR, (2022) Perlindungan Korban Tindak Pidana Pengancaman Melalui Short Message Servise (SMS) (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhouksemawe) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( vi, 59 ), pp.,tabl.,bibl. Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Dalam pasal 29 Jo Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yan…


    SERVICES DESK