Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN WEWENANG PENGELOLAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA TAKENGON

NURMA WADDAH

Nurma Waddah 2025 ABSTRAK PELAKSANAAN WEWENANG PENGELOLAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KOTA TAKENGON Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 79), pp., bibl., app. Abdurrahman, S.H., M.Hum. Parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang harus dilaksanakan dengan baik, kegiatan pengelolaannya ada pada Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 43 tahun 2022 pada pasal 5 ayat (3) Pengelolaan parkir…

TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGA…

M.JUANDA

ABSTRAK M. JUANDA 2024 (Anta Rini Utami, S.H., M.H.) Pencurian ternak yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir 1 KUHPidana termasuk pencurian dengan pemberatan. Ternak di Indonesia merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi rakyat di Indonesia, maka pencurian ternak sudah dianggap berat, tanpa mempedulikan apakah pencurian itu dilakukan dikandang atau tempat menggembala. Namun pada kenyataannya, masih terdapat kasus mengenai pencurian hewan terna…

ANALISIS PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHU…

NADYA LAILATUL RAHMI

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengelompokkan pencabulan dalam bagian kejahatan terhadap kesusilaan maka berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP 2023) yang secara tegas memasukkan pencabulan ke dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Oleh sebab itu, unsur-unsur, sanksi serta perlindungan terhadap korban memiliki beberapa perbedaan dari kedua undang-undang tersebut. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk…

KEPATUHAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP TERTIB LALU LINTAS (SUATU PENELITIAN DI KO…

Muhammad Azra Bayhaqqi

UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keselamatan bagi pengguna jalan. Namun sangat disayangkan aturan yang sudah diciptakan tidak diindahkan oleh masyarakat ter khususnya mahasiswa, bahkan banyak diantara mereka mengabaikan aturan yang sudah ditetapkan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa tidak mematuhi terhadap peraturan lalu lintas, mendapat melihat keterangan-keterangan per…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN MERKURI …

MUHAMMAD ADJIE SAIDIL

Pasal 7 a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang jujur dan benar mengenai kondisi barang dan/atau jasa, serta pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau yang diperdagangkan. Namun pada kenyataannya masih terdapat pelaku usaha yang menjual produk kosme…

TANGGUNG JAWAB PEMENUHAN HAK KESEHATAN ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOT…

Maya Febrina

ABSTRAK MAYA FEBRINA TANGGUNG JAWAB PEMENUHAN HAK KESEHATAN ANAK PADA 2023 MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 61), pp, bibl. M. Zuhri, S.H., M.H Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Aceh menjadi dasar dalam penanganan kasus stunting di Aceh. Kota Banda Aceh menjadi salah satu kota di Aceh yang memiliki jumlah kasus yang tinggi. Dalam kajian ini ingin melihat baga…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJA…

Akmal Mushaddiq

Pasal 65 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sanksi pidana baru telah ditambahkan di KUHP baru sebagai salah satu solusi dari permasalahan jumlah hunian yang berlebih di lapas. Permasalahan pada penulisan ini adalah bagaimana pentingnya pidana kerja sosial pada sistem pemidanaan di Indonesia yang baru, lalu bagaimana pidana kerja sosial bisa menjadi solusi guna menghilangkan kekurangan pidana penjara menjadi alternatif dari pidana penjara. Temuan penelitian ini…

PERMOHONAN SUNTIK MATI (EUTHANASIA) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Husnil Asyuri

Euthanasia merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan mempercepat kematian korbannya atas izin pasien atau pihak keluarga. Indonesia sampai saat ini masih melarang Euthanasia terutama dalam Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga pasien yang menginginkan Euthanasia membutuhkan proses yang panjang melalui pengadilan. Permasalahan Euthanasia sudah ada sejak kalangan kesehatan menghadapi penyakit yang tak tersembuhkan, sementara pasien sudah dalam keadaan sekarat d…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SAMARINDA NOMOR 05/PDT/2020/PT SMR TENT…

MAULANA ARIQ

ABSTRAK Maulana Ariq, STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI 2023 SAMARINDA NOMOR 05/PDT/2020/PT SMR TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI UNIT KONDOTEL ANTARA DIANA HANDOKO DAN PT WULANDARI BANGUN LAKSANA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 78), pp., bibl. Safrina, S.H, M.H., M.EPM Perjanjian Bangun Bagi unit kondotel umumnya bersifat standar, perlu memenuhi syarat sah per Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak melanggar hukum, etika, atau ketertib…

WANPRESTASI OLEH DISTRIBUTOR AYAM KAMPUNG TERHADAP RUMAH MAKAN DUTA (SUATU PE…

ROSIVA KHARISSA

ABSTRAK Rosiva Kharissa, 2023 Eka Kurniasari, S.H., M.H., LL.M Dalam Pasal 1313 KUHPerdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, dipertegas dalam pasal 1338 ayat (3) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. UD. Ayam Potong Bang Jal melakukan perjanjian tertulis dengan Rumah Makan Duta untuk mengirimkan ayam potong, namun UD. Ayam Potong Bang Jal tidak melakukan pe…


    SERVICES DESK