Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DOKTER (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI B…

M. Fathin Ambia Jumitara

ABSTRAK M. FATHIN AMBIA JUMITARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DOKTER (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 65), pp.,tabl.,bibl. (2025) M. Iqbal, S.H., M.H. Pasal 268 Ayat (1) KUHP mengatur bahwa, barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pi…

LEGAL PROTECTION OF WOMEN FROM FEMICIDE IN INDONESIA AND COSTA RICA

AZZURA ZAIFA SALSABILLA

Di Indonesia, tingkat pembunuhan perempuan masih berfluktuasi dan tergolong tinggi dibandingkan dengan negara lain. Hal ini disebabkan oleh belum adanya perlindungan hukum dan dokumentasi femisida yang komprehensif di Indonesia. Namun, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984. Rekomendasi Umum Nomor 35 dari CEDAW mengamanatkan negara peserta untuk memerangi segala bentuk kekerasan berbasis gender terhad…

TINDAK PIDANA KORUPSI DANA UANG PERSEDIAAN YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA PEGA…

Audri Sandra Putri Anisa

Pasal 3 Jo. 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa “Setiap orang yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan merugikan keuangan negara akan Pidana penjara paling sedikit dua puluh tahun atau paling lama seumur hidup dengan denda sejumlah lima puluh juta rupiah dengan ketentuan ap…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI ME…

Karza Marliansyah

Tindak pidana pencemaran nama baiik melalui elekteronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Di era digital sekarang, tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik masih terus…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS JARIMAH PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (SUATU PENELITIAN DI …

NIDAUL KHAIRA

Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengancam pelaku jarimah pemerkosaan terhadap anak yang menyatakan bahwa ”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau p…

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1013 K/PID/2019 TENTANG TINDAK PIDAN…

MUHAMMAD FUDHIL

Pengeroyokan adalah penganiayaan atau perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya dilakukan bersama-sama yang mengakibatkan orang yang teraniaya merasa sakit, menderita atau luka. Pelaku tindak pidana pengeroyokan tidak serta merta dijatuhkan pidana atasnya karena adanya kemungkinan unsur membela diri dalam perbuatannya. Unsur membela diri diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang terkandung dalam pasal bahwasanya …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP PADA TAHAP PENYIDIKAN

Muhammad Fathurrachman Fajri

Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tidakan lain, tanpa alasan yang berdasar undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Namun, dalam penerapannya masih terdapat kasus dimana korban salah tangkap tidak mendapatkan ganti kerugian sebagaimana yan…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBUNUH DAN MEMPERNIAGAKAN OR…

M. AFIF AUGIANSYAH

ABSTRAK M AFIF AUGIANSYAH 2024 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBUNUH DAN MEMPERNIAGAKAN ORGAN TUBUH HARIMAU SUMATERA DI DAERAH ACEH TIMUR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 73), pp., tabl., bibl. (Khairil Akbar, S.HI., M. H.) Harimau sumatera termasuk salah satu satwa liar yang dilindungi oleh Pasal 21 Ayat (2) Junto Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber …

PEMENUHAN HAK-HAK PENGUNGSI BERDASARKAN KONVENSI 1951 PADA KAMP PENGUNGSI ACE…

T.M HABIL HAWARI

ABSTRAK (Sophia Listriani S.H., LL.M) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, mendefinisikan pengungsi sebagai “orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah, Untuk Menganalisis Pemenuhan hak-hak …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE…

FITRI MULIANI

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun di Provinsi Aceh perempuan dan anak masih menjadi korban dari tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) dan menghadapi hambatan dalam mendapatkan perlindungan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (revenge porn), kendala dalam perlin…


    SERVICES DESK