Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN KONSUMEN MELALUI PENETAPAN EKSEKUSI …

Saskia Niraqieta

Pada Pasal 30 UU Jaminan Fidusia mewajibkan pemberi fidusia menyerahkan objek jaminan saat eksekusi dilakukan, Pasal 15 ayat 3 memperbolehkan kreditur menjual benda objek jaminan jika debitur wanprestasi. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 menegaskan cidera janji tidak ditentukan sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepekatan kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang telah menentukan telah terjadinya cidera janji. Berdasarkan putusan tersebut maka PT Maybank…

PERUBAHAN TERHADAP SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PENYELESAIAN PERKAR…

MUHARRAM FAUZUL ARSY

Ketentuan perubahan surat dakwaan diatur pada Pasal 144 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi bahwa (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.(2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. (3) Dalam hal penuntut …

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1013 K/PID/2019 TENTANG TINDAK PIDAN…

MUHAMMAD FUDHIL

Pengeroyokan adalah penganiayaan atau perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya dilakukan bersama-sama yang mengakibatkan orang yang teraniaya merasa sakit, menderita atau luka. Pelaku tindak pidana pengeroyokan tidak serta merta dijatuhkan pidana atasnya karena adanya kemungkinan unsur membela diri dalam perbuatannya. Unsur membela diri diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang terkandung dalam pasal bahwasanya …

PERTANGGUNGJAWABAN KONSUMEN HOTEL ATAS KERUSAKAN BARANG INVENTARIS KAMAR HOTE…

FITRI MAULIDAR

Penelitian ini bertujuan menjelaskan penyelesaian terhadap kerugian pelaku usaha akibat tindakan konsumen, pertanggungjawaban konsumen terhadap pihak hotel atas kerusakan barang dalam kamar hotel dan faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan barang pada kamar hotel. Hasil penelitian bahwa penyelesaian terhadap kasus kerusakan barang hotel oleh konsumen di Banda Aceh, dilakukan secara negosiasi antara hotel dan konsumen untuk menyelesaikan ganti rugi atas kerusakan barang. Pertanggungjawaban…

PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI PERJANJIAN JUAL BELI DIBAWAH TANGAN (SUATU P…

Farach Puspita Sari

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juncto Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu dimana peralihan hak atas tanah yang terjadi karena jual beli hanya dapat didaftarkan dengan menggunakan akta yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, namun pada kenyataannya masyarakat Kecamatan Peunaron masih melakukan transaksi jual beli tanah tidak dengan akta yang dibuat di…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENUMPANG PENGGUNA JASA ANGKUTAN KAPAL BARANG …

LIVIA MEIDISA

Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, mengatur tentang kelaiklautan kapal sebagai alat transportasi yang mengangkut penumpang dan barang. Adapun Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Meskipun UU Pelayaran dan UUPK sudah mengatur tentang kelaiklautan kapal pengangkut penumpang dan hak atas kenyamanan, keama…

PELAKSANAAN LELANG OBJEK HAK TANGGUNGAN SECARA ONLINE (E-AUCTION) (SUATU PENE…

CUT ZULFA NATASYA PUTRI

Dalam Pasal 74 ayat (5) dan Lampiran huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang telah diatur bahwa, setiap lelang wajib yang dilaksanakan melalui aplikasi lelang harus menggunakan cara penawaran terbuka (open bidding) dan verifikasi terhadap setoran uang jaminan penawaran lelang dilakukan dengan otomatisasi oleh sistem aplikasi, namun kenyataanya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe melakukan lelang dengan penawaran turtutup …

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG MENCANTUMKAN LABEL HALAL T…

Muhammad Farhan Husni

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” dan juga pasal 34 huruf a dan j Qanun No 8 tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal mewajibkan pelaku usaha mengajukan sertifikasi untuk produk yang belum bersertifikasi halal. Namun pada kenyataannya masih ditemukan produk-produk roti yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat halal. Penulisan skri…

PELAKSANAAN PERALIHAN ASURANSI KEBAKARAN KONVENSIONAL MENJADI SYARIAH (SUATU …

Cinta Dea Sajida

POJK No. 67 Tahun 2016 mengatur tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi, yang berisi tentang kewajiban perusahaan asuransi untuk memberitahukan kepada pemegang polis tentang peralihan asuransi konvensional menjadi syariah. PT BRI Asuransi Indonesia Kantor Cabang Aceh merupakan perusahaan asuransi yang melakukan peralihan asuransi konvensional menjadi syariah. Namun dalam prakteknya, saat melakukan peralihan polis menjadi syarih, perusahaan ini melaksanakan peralihan tanpa …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN MERKURI …

MUHAMMAD ADJIE SAIDIL

Pasal 7 a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang jujur dan benar mengenai kondisi barang dan/atau jasa, serta pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau yang diperdagangkan. Namun pada kenyataannya masih terdapat pelaku usaha yang menjual produk kosme…


    SERVICES DESK