PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA PERAWATAN GIGI ANTARA PASIEN DENGAN TENAGA …
Persetujuan medis atau Informed consent merupakan landasan yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya tindakan kedokteran. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran menyatakan bahwa semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan. Kemudian diperjelas pada pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa persetujuan tindakan kedokteran diberikan setelah pasien mendapatkan penjelasan yang diperl…
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN TENTANG WANPRESTASI (STUDI KASUS: P…
ABSTRAK
Dalam putusan nomor 686/Pdt.G/2021/PN.Mdn tentang Wanprestasi yang melibatkan Kevin Tiopan sebagai Penggugat dan Handoko sebagai terguggat. Kasus ini merupakan suatu kasus Wanprestasi Perjanjian Hutang piutang. Kasus ini tentang terggugat yang meminjam uang kepada penggugat untuk modal usaha dan dibuat dalam bentuk kontrak di hadapan notaris sebagai bentuk perjanjian. Perjanjian yang telah disepakati bersama tidak mampu dipenuhi oleh pihak Debitur karena terjadinya wab…
TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP INFORMASI KETERLAMBATAN PENERBAN…
Pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan No. 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia mengatur tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap informasi keterlambatan penerbangan kepada penumpang, namun dalam prakteknya masih terdapat penumpang yang tidak mendapatkan haknya terhadap informasi keterlambatan penerbangan dari maskapai penerbangan.
Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menjelaskan…
DUGAAN PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER PENINGKATAN JALAN PEUREULAK–LOKOP–BATA…
ABSTRAK
DHIYA HAURA FATIN RM,
2024
DUGAAN PERSEKONGKOLAN DALAM
TENDER PENINGKATAN JALAN
PEUREULAK–LOKOP–BATAS GAYO
LUES APBD PROVINSI ACEH TAHUN
2020-2022 (STUDI KASUS PUTUSAN
KPPU NO. 08/KPPU-L/2023)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 72) pp., bibl.
(Rismawati, S.H., M.Hum.)
Dalam tender Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues
segmen 3 yang dibiayai melalui APBD Provinsi Aceh tahun 2020-2022, diduga
telah terjadi per…
PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN KONSUMEN MELALUI PENETAPAN EKSEKUSI …
Pada Pasal 30 UU Jaminan Fidusia mewajibkan pemberi fidusia menyerahkan objek jaminan saat eksekusi dilakukan, Pasal 15 ayat 3 memperbolehkan kreditur menjual benda objek jaminan jika debitur wanprestasi. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 menegaskan cidera janji tidak ditentukan sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepekatan kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang telah menentukan telah terjadinya cidera janji. Berdasarkan putusan tersebut maka PT Maybank…
PERUBAHAN TERHADAP SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PENYELESAIAN PERKAR…
Ketentuan perubahan surat dakwaan diatur pada Pasal 144 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi bahwa (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.(2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. (3) Dalam hal penuntut …
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1013 K/PID/2019 TENTANG TINDAK PIDAN…
Pengeroyokan adalah penganiayaan atau perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya dilakukan bersama-sama yang mengakibatkan orang yang teraniaya merasa sakit, menderita atau luka. Pelaku tindak pidana pengeroyokan tidak serta merta dijatuhkan pidana atasnya karena adanya kemungkinan unsur membela diri dalam perbuatannya. Unsur membela diri diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang terkandung dalam pasal bahwasanya …
