Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PENERBITAN SERTIFIKAT GANDA…

Irsal Fitra

ABSTRAK Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA) diterangkan bahwa hak menguasai tanah dapat dikuasai oleh orang-orang baik sendiri, bersama-sama dengan orang lain maupun badan hukum, hak yang dimaksud dalam Pasal 4 UUPA tersebut salah satunya adalah hak milik yang kemudian untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak milik dilakukan pendaftaran tanah sebagaimana diterangkan dalam Pasal 19 UUPA. Berkaitan tata cara pendaftaran tana…

KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG PEMBUATANNYA BERDASARKAN DOKUMEN PALSU

Riska Nur Rahmadhani

KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG PEMBUATANNYA BERDASARKAN DOKUMEN PALSU Riska Nur Ramadhani Muazzin** Ria Fitri*** ABSTRAK Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014L tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris dalam membuat akta otentik mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Notaris dalam membuat akta otentik didasarkan kepada kehendak para pihak dan didukung oleh dokumen yang diserahkan oleh para piha…

KEWENANGAN BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH DALAM PERANCANGAN KONTRAK BAGI HASIL M…

Muhammad Makmun

KEWENANGAN BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH DALAM PERANCANGAN KONTRAK BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI Muhammad Makmun Faisal Sanusi ABSTRAK Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh (BPMA) merupakan badan yang memiliki kewenangan dalam menentukan rancangan kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) di Provinsi Aceh. Sejak terbentuknya badan tersebut, kontrak bagi hasil yang digunakan ialah pola cost recovery. Namun, pada tahun 2020 terbit Peraturan Menteris ESDM Nomor …

EKSISTENSI PT PATRIOT NUSANTARA ACEH SEBAGAI BADAN USAHA PENGELOLA PEMBANGUNA…

Farida Hanum

ABSTRAK EKSISTENSI PT PATRIOT NUSANTARA ACEH SEBAGAI BADAN USAHA PENGELOLA PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (v, 58) pp., bibl. (Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah area tertentu yang berlaku regulasi khusus terkait dengan kepabeanan, perpajakan, izin, imigrasi, dan ketenagakerjaan dengan tujuan memberikan peluang untuk meningkatkan investasi. Berdasarkan Pasal 5 PP No. 5 Tahun 2017, Gubernur Aceh menetapkan PT Patriot Nusantara Aceh (PT Patna) seb…

PELAKSANAAN PENETAPAN BATAS-BATAS DAN LUAS TANAH DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT …

Alvin Karanesa

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, maka dalam pelaksanaan penetapan batas-batas dan luas tanah yang diukur harus dihadiri para pihak yang berkepentingan, penerapan ini disebut dengan asas contradictoire delimitatie. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan penetapan batas tidak menerapkan asas contradictoire delimitatie. Saat pengukuran hanya dihadiri oleh Kepala Desa atau wakil pemili…

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP PENERTIBAN PENGEMIS DI BAW…

Safira

Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “negara, pemerintah, Masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban terhadap penyelenggaraan perlindungan anak” termasuk eksploitasi anak. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang terlantar, dan Tuna Sosial lainnya di Wilayah Kota Banda Aceh. Namun dalam kenyataannya di Kota…

EFEKTIVITAS PERADILAN ADAT MUKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADAT DI KOTA SABANG

Sitti Nabila

Peradilan adat Mukim adalah salah satu peradilan adat yang diakui dalam lembaga adat Aceh. Mukim membawahi beberapa gampong yang di pimpin oleh Imuem Mukim. Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat menentukan bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat diselesaikan secara bertahap meliputi penyelesaian secara adat di Gampong dan penyelesaian secara adat di Mukim yang dilakukan secara berjenjang. Aparat penegak hukum wajib memberikan …

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN WARUNG KOPI YANGTI…

MUHAMMAD KAUTSAR

ABSTRAK MUH MMAD KAUTSAR 1703101010116 2024 PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENDIRIAN BANGUNAN WARUNG KOPI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN( Suatu Penelitian Di Kecamatan Ingin Jaya) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,59).,pp.,bibl Prof. Dr. SYARIFUDDIN, S.H., M.Hum Berdasarkan pada Pasal 12 ayat (2) PP 16 Tahun 2021 apabila ditemukan bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), maka akan dikenai sanksi administratif. Meskipun demikian, masih banyak ditemuka…

KEWENANGAN DALAM BIDANG PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERDASARK…

Rahima Kamariah

ABSTRAK Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwasanya negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang diberi kewenangan khusus yang diatur dengan undang-undang, Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang diberi kekhususan dan keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 156 disebu…

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN HARTA BERSAMA YANG DIJADIKAN OBJEK JAMINA…

Rahmi Liana

Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Harta Bersama Yang Dijadikan Objek Jaminan Kredit Bank (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/ Pdt/ 2020) Rahmi Liana*, Yusri***, Siti Rahmah*** Abstrak Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Pasal 36 Ayat (1), memungkinkan suami atau istri bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan Pasal 56 Ayat (2) mewajibkan pendaftaran perkawinan yang terjadi di luar negeri dalam waktu satu tahun setelah ke…


    SERVICES DESK