Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEKUATAN PEMBUKTIAN KESAKSIAN ANAK KORBAN DALAM JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL RN(…

ANANDA RAHMAH SALSABILA

Adanya kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak mengharuskan anak untuk hadir di persidangan sebagai saksi korban untuk memberikan kesaksiannya tanpa disumpah. Hadirnya saksi anak selaku korban ini tidak dianggap sebagai alat bukti sah, namun hanya sebagai petunjuk saja. Hal ini karena anak termasuk ke dalam golongan Pasal 167 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah. Kesaksian anak yang hanya dianggap sebagai …

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (SUAT…

NAZWA NADINE

Fenomena penganiayaan yang melibatkan anak di bawah umur di Banda Aceh menjadi masalah serius yang memerlukan penanganan hukum efektif. Penegakan hukum terhadap anak pelaku penganiayaan diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengedepankan perlindungan hak anak namun kerap dianggap memberikan celah bagi anak pelaku untuk menghindari konsekuensi hukum. Masalah ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang dapat menumbuhkan kesadaran …

STUDI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKA…

CUT AYA SOFIA SHAFIRA

Pada Putusan Nomor 258/Pid.B/2019/PN-Ckr tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan mati, terdakwa Bayu Segara dan terdakwa Kaharudin Fauzy Almeyda bersama rekan-rekannya melakukan pencurian. Jaksa penuntut umum menggabungkan kedua terdakwa dalam satu berkas perkara walaupun keduanya memiliki kualitas perbuatan yang berbeda. Dakwaan yang digunakan jaksa penuntut umum berbentuk dakwaan alternatif, dengan dakwaan kesatu menggunakan Pasal 365 ay…

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN …

SYAIRA QORINA

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 Sub 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melibatkan pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum dengan cara masuk ke dalam tempat yang terkunci atau dilarang untuk dimasuki dengan cara merusak properti. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat pula dinamakan dengan pencurian berkualifikasi, yaitu pencurian dalam bentuk pokok yang m…

PELAKSANAAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PEMBINAAN NARAPIDANA PADA …

ATIRA RISKA

ABSTRAK ATIRA RISKA, 2024 PELAKSANAAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PEMBINAAN NARAPIDANA PADA KASUS PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (Suatu Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Bakti) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( vi, 75 ), pp.,tabl.,bibl. Ainal Hadi,S.H., M.Hum. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan dan Pemasyarakatan (WBP) Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar bela…

PENDAMPINGAN HUKUM OLEH ADVOKAT TERHADAP TERSANGKA ANAK DALAM TINDAK PIDANA K…

Sintia Wulandari

Abstrak - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur perlindungan hukum untuk anak yang berhadapan dengan hukum, di mana peran advokat sangat penting untuk memastikan keadilan dan melindungi hak anak. Pasal 64 huruf c menyatakan bahwa setiap anak harus didampingi advokat dalam proses peradilan pidana, meskipun sering kali hal ini tidak terpenuhi. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pendampingan hukum oleh advokat dalam kasus kekerasan seksual dan hambatan yang dihadapi. Metode yang digunakan…

ANALISIS PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHU…

NADYA LAILATUL RAHMI

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengelompokkan pencabulan dalam bagian kejahatan terhadap kesusilaan maka berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP 2023) yang secara tegas memasukkan pencabulan ke dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Oleh sebab itu, unsur-unsur, sanksi serta perlindungan terhadap korban memiliki beberapa perbedaan dari kedua undang-undang tersebut. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE…

FITRI MULIANI

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun di Provinsi Aceh perempuan dan anak masih menjadi korban dari tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) dan menghadapi hambatan dalam mendapatkan perlindungan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (revenge porn), kendala dalam perlin…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR-/PID.SUS-ANAK/2022/PN TKN. ANAK SEBAGAI PE…

Mulya Rizkina

ABSTRAK MULYA RIZKINA, 2024 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR-/Pid.Sus-Anak/2022/PN TKN. TENTANG ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DAN MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,52) pp.,bibl. Anta Rini Utami S.H., M.H Anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara Indonesia, karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan. Namun anak sebagai aspek yang terkait dengan hukum dan peraturan, menunjukkan bahwa tindak pidana keke…

PENYERANGAN HARKAT DAN MARTABAT TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (SUATU A…

WIQIEY MALA KARIMA

ABSTRAK (Dr. Nursiti, S.H., M. Hum.) Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang penghinaan presiden telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan Nomor 013-022/PUUIV/2006. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur ketentuan tentang penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden yaitu dalam Pasal 218 sampai dengan Pasal 220. Adany…


    SERVICES DESK