TOWARDS SUSTAINABLE CARBON TRADING IMPLEMENTATION IN INDONESIA: CHALLENGES AN…
Perdagangan karbon telah diakui sebagai mekanisme yang efektif dalam mengurangi dan mencapai target mitigasi perubahan iklim global. Indonesia, sebagai negara dengan emisi yang signifikan, diharapkan dapat menerapkan peraturan perdagangan karbon yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari implementasinya, pada akhir tahun 2021, pemerintah memberlakukan Peraturan Presiden No. 98/2021, yang menyediakan kerangka kerja untuk administrasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Namun, implementasi peraturan terse…
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN MELALUI HUKUM ADAT GAMPONG LUE…
Tindak pidana penganiayaan ringan di lingkungan mayarakat merupakan permasalahan yang memerlukan penanganan yang tepat demi menjaga kesejahteraan dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Namun kenyataannya, penganiayaan ringan masih terjadi dan perangkat adat Gampong menghadapi kendala dalam penyelesaiannya. Peradilan adat Gampong menawarkan hasil penyelesaian yang memfokuskan pada perdamaian antar kedua belah pihak. Meski
demikian, terdapat permasalahan yang menyangkut tentang mekanisme pe…
PENANGANAN SAMPAH PLASTIK LAUT MENURUT HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL DAN TAN…
Dikarenakan wilayah laut di Indonesia sangat luas, maka sangat rentan terjadi pencemaran. Menurut angka dari Kemitraan Aksi Plastik Nasional Indonesia dirilis pada bulan April tahun lalu, Indonesia menghasilkan 6,8 juta ton sampah plastik setiap tahunnya, dimana 9 persennya, atau sekitar 620 ribu ton, masuk sungai, danau, dan lautan yang dapat menyebabkan pencemaran laut lintas batas negara. Menurut Pasal 235 Ayat (1) UNCLOS 1982: “Negara-negara bertanggung jawab untuk pemenuhan kewajiban-…
SISTEM PEMASARAN FLASH SALE PADA LIVE APLIKASI TIKTOK BERDASARKAN KETENTUAN P…
ABSTRAK
Putri Ayu Mahrani,
2024
SISTEM PEMASARAN FLASH SALE PADA LIVE
APLIKASI TIKTOK ERDASARKAN
KETENTUAN PREDATORY PRICING DALAM
UNDANG-UNDANG LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN PER-SAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 58), pp., bibl.
(v, 92), pp., bibl.
Prof. Dr. Sanusi, S.H., M.L.I.S., LL.M.
Larangan praktik predatory pricing terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Pers…