Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

NAFKAH HADHANAH ANAK SETELAH PERCERAIAN KARENA CERAI GUGAT (SUATU PENELITIAN …

Ramadhani Melisa Dewi

Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Hal ini dipertegas dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekura…

PENYELESAIAN SENGKETA GALA UMPOH SAWET MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG (SUATU …

Mona Andriana

Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di Gampong-Gampong Aceh diatur oleh Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013. Namun, implementasi peradilan adat di Gampong Bumi Sari, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang prosedur peradilan adat, ketidakjelasan pembagian wewenang, serta keterbatasan kapasitas dalam mengelola sengketa adat, yang memerlukan …

EVALUASI KINERJA PELAYANAN JALAN PROVINSI DI KABUPATEN ACEH BESAR

Al Imam Assauqi

Jalan provinsi di Kabupaten Aceh Besar memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas dan aktivitas ekonomi regional. Namun, terdapat permasalahan terkait rendahnya kinerja pelayanan pada beberapa ruas jalan, seperti Jalan Simpang Lamreung – Cot Iri dan Jalan Krueng Raya – Batas Pidie, yang mengalami kerusakan berat dan berdampak negatif terhadap mobilitas dan keselamatan pengguna jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan jalan provinsi dan merumuskan solus…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBUNUH DAN MEMPERNIAGAKAN OR…

M. AFIF AUGIANSYAH

ABSTRAK M AFIF AUGIANSYAH 2024 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBUNUH DAN MEMPERNIAGAKAN ORGAN TUBUH HARIMAU SUMATERA DI DAERAH ACEH TIMUR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 73), pp., tabl., bibl. (Khairil Akbar, S.HI., M. H.) Harimau sumatera termasuk salah satu satwa liar yang dilindungi oleh Pasal 21 Ayat (2) Junto Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber …

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN SAKSI PEREMPUAN DALAM PEMBUATAN AKTA SYARIAH OLEH NOT…

Cut Yusnita

Dalam Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa Aceh berlaku Syariat Islam yang meliputi bidang akidah, Syariah dan akhlak. Syariat Islam yang dimaksud meliputi berbagai bidang, salah satunya muamalah. Diantara pelaksanaan syariat Islam dibidang muamalah adalah dalam pembuatan akta notaris. Pasal 2 Ayat (2) Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah menyatakan bahwa akad keuangan di Aceh menggunakan Prinsip Syariah, maka akad keuang…

HAK TERSANGKA UNTUK MENDAPAT BANTUAN HUKUM NEGARA (STUDI KASUS TERSANGKA YANG…

Muhammad Anshar

HAK TERSANGKA UNTUK MENDAPAT BANTUAN HUKUM NEGARA (Studi Kasus Tersangka yang Diancam Hukuman Lebih Dari Lima Tahun) Muhammad Anshar* Mohd Din** Saleh Sjafei*** ABSTRAK Pasal 56 KUHP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana diancam hukuman lima tahun ke atas atau ancaman lima belas tahun atau lebih serta ancaman pidana mati dan bagi mereka yang tidak mampu serta yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka pejabat yang bersangkutan pada semu…

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI DI DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BEN…

MUHAMMAD AUFA AL TAQWA LUBIS

Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi merupakan salah satu kewenangan Dinas Pertanahan Aceh dalam bidang pelayanan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) huruf d Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, disebutkan bahwa Dinas Pertanahan Aceh menyelenggarakan urusan pemerintah bidang layanan pertanahan di Aceh. Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Namun, penyel…

KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERI KERJA YANG TIDAK …

Muhammad Ridho

KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERI KERJA YANG TIDAK MEMBAYAR IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN Muhammad Ridho* Ida Keumala Jeumpa** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Kejaksaan Republik Indonesia pada dasarnya memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim di bidang pidana yaitu berdasarkan pasal 30 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ten…

EFEKTIVITAS PERADILAN ADAT MUKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADAT DI KOTA SABANG

Sitti Nabila

Peradilan adat Mukim adalah salah satu peradilan adat yang diakui dalam lembaga adat Aceh. Mukim membawahi beberapa gampong yang di pimpin oleh Imuem Mukim. Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat menentukan bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat diselesaikan secara bertahap meliputi penyelesaian secara adat di Gampong dan penyelesaian secara adat di Mukim yang dilakukan secara berjenjang. Aparat penegak hukum wajib memberikan …

MODEL PERSAMAAN REGANGAN SUSUT KERING BETON MUTU TINGGI CAMPURAN SERAT DAN DI…

Hilma Nuraisyah Zaki

Permintaan beton mutu tinggi meningkat dalam tiga dekade terakhir karena keunggulannya dalam workabilitas dan durabilitas. Beton berkualitas tinggi membutuhkan proporsi semen yang lebih besar, yang memengaruhi karakteristik pengerasan dan regangan susut kering. Penelitian ini mengkaji pengaruh penambahan tanah diatome dan serat terhadap susut kering beton mutu tinggi (70 MPa), serta menghasilkan model persamaan untuk memprediksi susut kering. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan be…


    SERVICES DESK