Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

WAPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYEDIA JASA DAN PENGGUNA JASA SEW…

Afifah Nabiilah

Berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatur bahwa lalainya debitur apabila ia dengan surat perintah dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, maka dari itu harus dipatuhi oleh para pihak dan dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal ini mengandung ketentuan mengikat yang diberikan oleh kepercayaan satu pihak ke pihak lainnya. Berlandaskan Pasal tersebut maka para pihak seharusnya memenuhi kewajibannya tetapi pada faktanya tidak semua perjanjian itu dapat dilak…

KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PENDAFTARAN ME…

Iemelia Lusiana

ABSTRAK KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PENDAFTARAN MEREK DAGANG (Suatu Penelitian di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 56) pp., bibl., tabl., app. Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H. M.H. IEMELIA LUSIANA, 2024 Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa hak atas mer…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA JASA USAHA CUCI KENDARAAN (SUATU PE…

Ayi Oureel Adinda

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha diantaranya berktikad baik, memberikan informasi, menjamin mutu barang maupun jasa, memberi jaminan dan/atau garansi kepada konsumen, dan melakukan ganti kerugian akibat barang dan/atau jasa yang mengalami kerusakan atau cacat. Namun, dalam kenyataannya pelaku usaha sering tidak memberikan perlindungan maksimal terhadap konsumen sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang, seb…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP LEGALISASI SUATU PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN (…

Nakhwa Alifya

Pasal 15 ayat (2) huruf a UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Namun, pada perjanjian pada putusan Mahkamah Agung Nomor 455.K/Pdt/2013 perjanjian kerjasama pengelolaan yang sudah dilegalisasi tersebut dibatalkan oleh pengadilan karena tidak adanya tanggal,bulan,tahun pada perjanjian. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menj…

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN RUMAH DENGAN SI…

IFFAH IZZATI MAHDA

Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Namun, terhadap ganti rugi dalam pembelian rumah dengan sistem Pre Project Selling di Kota Banda Aceh masih belum terlaksana sepenuhnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan p…

PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH MELALUI PERADILAN ADAT (SUATU PENELIT…

Tgk. Iqlima Layutsya

Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui peradilan adat merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Aceh kepada gampong- gampong yang ada di wilayah Aceh. Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui peradilan adat merujuk pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Adat Istiadat. Namun, penyelesaian sengketa …

PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSTRU…

MISBAH HUSSUDUR

ABSTRAK Misbah Hussudur 2023 PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSTRUKSI BANGUNAN RUMAH OLEH PEMBORONG DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,55), pp.,bibl. Mustakim, S.H., M.Hum Menurut Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya”. Dapat ditegaskan juga bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai unda…

WANPRESTASI PADA USAHA JASA JAHIT PAKAIAN DI KAWASAN KAMPUNG BARU KECAMATAN B…

PUTROE NAILUFAR

ABSTRAK PUTROE NAILUFAR, WANPRESTASI PADA USAHA JASA JAHIT PAKAIAN DI KAWASAN KAMPUNG BARU KECAMATAN BAITURRAHMAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 55), pp., bibl. Mustakim, S.H., M.Hum. Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian antara pelaku usaha jasa jahit pakaian dan konsumen di kawasan Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman dilakukan secara lisan. M…

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN UMUM DAERAH ( PERUMDA) TIRTA DAROY BANDA ACEH DALAM…

Natasya Ananda

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan hak hak konsumen berupa kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Sebagaimana diperkuat dengan Qanun Kota Banda Aceh Pasal 5 Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Umum Daerah menjelaskan bahwa PERUMDA bertujuan untuk menyelenggarakan penyediaan air bersih demi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum. Namun dalam kenyataannya pihak PERUMDA Tirta Daroy belum…

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN PRODU…

Nadi Ainina

Berdasarkan Pasal 19 ayat 1 Undang– Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau perawatan kesehatan. Namun dalam kenyataannya konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa tidak diberikan ganti rugi. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menj…


    SERVICES DESK