Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PENGELOLAAN PEMBUANGAN AKHIR…

IRFAN TUAH

ABSTRAK Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mendefinisikan sampah sebagai sisa dari aktivitas manusia dan proses alam dalam bentuk padat. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) memiliki peran krusial dalam proses pengelolaan sampah, bertujuan untuk mengolah sampah secara aman dan ramah lingkungan. Namun, pengelolaan TPA yang kurang tepat dapat menyebabkan dampak negatif yang serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Penelitian ini bertu…

ANALISIS TRANSPARANSI DALAM PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENGUATAN GOOD GOVERNAN…

VIRA RAHMADANI

Transparansi atau keterbukaan sangat terkait dengan layanan publik, dimana layanan publik yang sangat transparan diperlukan karena akan memiliki dampak yangh signifikan dalam meningkatkan kinerja layanan tersebut. Pelayanan publik merujuk pada individu atau kelompok individu yang melaksanakan suatu tugas berdasarkan aspek materi melalui cara tertentu dalam upaya memenuhi hak-hak mereka sesuai dengan kepentingan orang lain. Ciri dari pemerintahan yang baik merupakan prinsip dalam menyelenggara…

DYNAMIC GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA …

SORAYA AGUSTINA

ABSTRAK Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara legal menerapkan sistem keuangan berbasis syariah di bawah payung hukum Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi sejumlah hambatan, antara lain proses konversi perbankan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Qanun, durasi waktu konversi yang relatif singkat, keterbatasan perbankan syariah dalam menerapkan seluruh prinsip syariah serta k…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

KAPASITAS KELEMBAGAAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH DALAM MENDUKUNG PELA…

Habib Fikri Munosa

Provinsi Aceh memiliki latar belakang kehidupan beragama yang kental dalam aktivitas kehidupan sosialnya hal ini mendorong adanya pengaturan nilai ajaran islam dalam sendi-sendi pemerintahan, ekonomi, sosial dan politik. Untuk mengagregasi hal tersebut sangat dibutuhkan peran dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagai lembaga mitra kerja Pemerintah Aceh yang akan membantu menafsirkan setiap kebijakan yang akan disusun maupun dijalankan dalam rangka mendukung pe…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PENERAPAN OPEN GOVERNMENT DALAM PEMERINTAHAN DESA BAROH KECAMATAN MONTASIK KA…

Imam Maulana

Penerapan open government di Desa Baroh masih menghadapi tantangan terkait transparansi informasi, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi. Dalam praktiknya, Desa Baroh belum sepenuhnya optimal dalam menerapkan prinsip tersebut. Indikator-indikator seperti transparansi informasi, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi antara pemangku kepentingan masih perlu ditingkatkan agar open government dapat terlaksana dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PENGAWASAN OMBUDSMAN ACEH TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA BANDA ACEH

TARISSA HUMAIRA

ABSTRAK Permasalahan pelayanan publik di sektor pendidikan Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, terkait transparansi, aksesibilitas, dan pembiayaan yang adil masih menghadapi tantangan. Salah satu isu utama adalah pungutan dana perpisahan dan wisuda yang membebani orang tua, meskipun sudah ada peraturan yang melarangnya. Namun, implementasi di lapangan sering kali tidak konsisten, menyebabkan protes dari masyarakat dan indikasi maladministrasi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menga…

MENDORONG PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: INISIATIF ASURAN…

Dini Amira

Implementasi asuransi bagi pekerja non-penerima upah menghadapi tantangan, termasuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pekerja serta mengatasi masalah keuangan dan kapasitas BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan yang memadai di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan sosial berkelanjutan melalui asuransi bagi pekerja non-penerima upah yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan…

ANALISIS KINERJA UPTD RUMOH SEUJAHTERA ANEUK NANGGROE DALAM PEMBERDAYAAN DAN …

wulan syahla

Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas di bawah naungan Dinas Sosial Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pemberdayaan dan rehabilitasi terhadap anak-anak yang memiliki permasalahan sosial. Namun, kinerja UPTD RSAN dalam pemberdayaan dan rehabilitasi anak bermasalah sosial masih belum optimal dan memiliki beberapa kendala dalam kinerjanya. Tujuan dari penelitian ini adalah unt…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS PELAYANAN TERMINAL TIPE B KETIPIS OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BENER ME…

RISA FITRI

Terminal Tipe B Bener Meriah merupakan salah satu wujud dari tanggungjawab pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dan mensejahterakan masyarakat melalui bidang transportasi. Dengan adanya Terminal Tipe B Bener Meriah diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, dimana terminal merupakan salah satu aset untuk menarik wisatawan dalam meningkatkan pariwisata lokal dan pertukaran modal bagi masyarakat Bener Meriah. Namun sampai saat ini Terminal Tipe B Bener Meriah belum dimanfaatkan s…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DALAM KOMPETENSI PENGISIAN JABATAN FUNGSIO…

ZARA YULISTIRA

Kebijakan penyetaraan jabatan di Indonesia bertujuan mempercepat reformasi birokrasi dengan mengalihkan pejabat administrasi ke posisi fungsional, sesuai Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021. Ini sejalan dengan sistem merit dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, yang fokus pada kualifikasi dan kinerja. Namun, mekanisme penyetaraan masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip sistem merit, serta ada tuntutan baru bagi pejabat fungsional sebagai subkoordinator dan koordinator. Tujuan penelitia…


    SERVICES DESK