Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

THE PROTECTION OF REFUGEES IN POLAND AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY ON TH…

Alifia Naura Sumayya

ABSTRACT M. Yakub Aiyub Kadir, S.Ag, LL.M., Ph.D As of 2022, Indonesia has reported a total of 13,174 refugees and asylum seekers arriving in the country, many seeking resettlement in a third country. As a non-signatory state to the 1951 Geneva Convention, Indonesia struggles to offer legal certainty to refugees within its borders. In contrast, Poland, despite being a signatory state to the Convention, historically maintained a prejudiced view on refugees until the Russia-Ukraine war…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH PENSIUN TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN DI PENGA…

Dila Ayunda

TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH PENSIUN TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN DI PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Dila Ayunda Dahlan Ya’kub Aiyub Kadir ABSTRAK Pasal 65 UUJN mengatur bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan kepada penyimpan protokol Notaris. Pasal tersebut menimbulkan pemahaman yang mutitafsir mengenai tanggung jawab notaris setelah pensi…

RESERVE SEAT SCHEME AS A NATIONAL AFFIRMATIVE STRATEGY TO ENHANCE FEMALE REPR…

YANMA ADITYA PRATAMA

UPAYA PELINDUNGAN HUKUM OLEH KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA BAGI KORBAN K…

Laila Pitri

Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak. Kemunculan teknologi berupa sosial media telah membawa dampak negatif bagi kehidupan anak. Hal tersebut ditandai dengan munculnya kejahatan seksual baru berbasis sibe…

PEMENUHAN KUOTA 30 PERSEN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN OLEH PARTAI POLITIK PESE…

Haunan Rafiqa Basith

PEMENUHAN KUOTA 30 PERSEN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI KOTA BANDA ACEH Haunan Rafiqa Basith Zahratul Idami Muhammad Ya’kub Aiyub Kadir ABSTRAK Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang disebutkan pada Pasal 240 mengenai syarat serta Pasal 245 bahwa Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 …

ANALISIS YURIDIS HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HU…

Indah Pertiwi

Pasal 28 huruf (D) ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Namun kenyatannya ini menjadi tugas yang berat karena struktur masyarakat yang sangat patriarki sehingga perempuan sering didiskriminasi karena jenis kelaminnya. Kemudian lahirlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan. Perempuan yang berhadapan dengan hu…

SOVEREIGNTY OVER NATURAL RESOURCES IN INTERNATIONAL LAW AND ITS APPLICATION I…

IMPLEMENTATION OF UNCITRAL TECHNICAL NOTES ON ONLINE DISPUTE RESOLUTION INTO …

MUHAMMAD MIFTAHUL FARHAN

Saat ini, transisi akibat perkembangan teknologi telekomunikasi meningkat pesat sehingga berdampak pada praktik penegakan hukum yang ada di dunia, termasuk prosedur penyelesaian sengketa. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 juga menjadi faktor pendukung yang memaksa setiap orang untuk lebih banyak menggunakan perangkat telekomunikasi dalam beraktivitas untuk menghindari kontak fisik. Indonesia sendiri telah menerapkan prosedur sederhana Penyelesaian Sengketa Online (ODR) sebagai ben…

PEMENUHAN HAK PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA NARKOTIK…

Marinda Handayani Djamaluddin

Pasal 65 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyebutkan Pembimbing Kemasyarakatan bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Sejalan dengan itu Pasal 56 ayat (1) UU No. 12/2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa penyelengaraan pembimbingan kemasyarakatan itu meliputi pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. Se…

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1301/PID.B/2020/PN MDN TENTANG TINDAK PIDANA PENGAN…

ADINDA MAYHANNI

Penganiayaan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka. Seseorang yang telah terbukti melakukan penganiayaan tidak secara serta merta dapat dipidana karena adanya kemungkinan unsur membela diri dalam perbuatannya. Unsur pembelaan diri diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang terkandung dalam pasalnya bahwa pembelaan diri harus dalam keadaan terpaksa untuk melindungi dirinya maupu…


    SERVICES DESK