Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPOR (SUATU PENELITIA…

Rizka Wulandasari Siregar

Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur tentang perbuatan yang dilarang terhadap pelaku usaha. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Namun pada prakteknya masih ditemukan pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang rusak, cacat serta tercemar, seperti pakaian bekas impor. Penelitian ini bertujuan unt…

KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PENDAFTARAN ME…

Iemelia Lusiana

ABSTRAK KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PENDAFTARAN MEREK DAGANG (Suatu Penelitian di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 56) pp., bibl., tabl., app. Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H. M.H. IEMELIA LUSIANA, 2024 Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa hak atas mer…

TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN PASIR DAN BATUAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI …

ZAHARA ANANDA

ABSTRAK ZAHARA ANANDA 2024 TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN PASIR DAN BATUAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN PIDIE (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pidie) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 50)pp.,bibl.,tabl (Anta Rini Utami, S.H.,M.H) Berdasarkan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara berbunyi bahwa setiap orang yang …

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERUSAHAAN UMUM D…

M. SYAUQAN HIRZI

Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perusahaan Daerah (PD) wajib mengubah bentuknya menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh dipilih perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) didasarkan pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy, yang mengamanahkan perubahan bentuk dalam waktu paling lam…

ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA PT. BANK …

Ibnu Mulya

ABSTRAK Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan skema jual beli dengan tambahan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah, pada prakteknya pembiayaan murabahah menyebabkan masalah dalam pegembalian pembiayaan, penyelesaian pembiayaan bermasalah diterangkan dalam Qs. An-Nisa (4):29, dan Qs. Al-Baqarah (2):275-280. Selain dalil Al-Quran pengaturan terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah juga diterangkan dalam Pasal 19 huruf (c) dan Pasal 55 UU No.21 Tah…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Riki Guswandri

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Riki Guswandri* Mohd. Din** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana diatur dalam undang-undang di luar KUHP atau dalam undang-undang pidana khusus. Diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana di Indonesia pertama kali dinyatakan oleh Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang, yang dalam Pasal 11 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa bad…

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA LEMBAGA FILANTROPI TERHADAP DONATUR

Harist Syafiq

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang menjelaskan terkait pertanggungjawaban yang berbunyi: “Surat keputusan pemberian izin memuat syarat-syarat penyelenggaraan dan kewajiban memberi pertanggungan jawab kepada pemberi izin.” Tidak dijelaskan terkait tanggung jawab lembaga filantropi terhadap donatur, hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam aktivitas alokasi dana yang dilakukan oleh lembaga filantropi, sehingga dalam praktiknya dap…

PENYELESAIAN WANPRESTASI JUAL BELI SEPEDA MOTOR SECARA KREDIT PADA CV MAJU JA…

WAHYU ANDRI SYAHPUTRA

ABSTRAK WAHYU ANDRI SYAHPUTRA, (2024) PENYELESAIAN WANPRESTASI JUAL BELI SEPEDA MOTOR SECARA KREDIT PADA CV MAJU JAYA PRIMA ACEH TAMIANG Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 57) pp, tabl, bibl. T. Haflisyah S.H., M.Hum. Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Hal ini berarti bahwa perikatan tersebut lahir yang disebab…

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO NON PERFORMING FINANCI…

Benni Sonia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, yang di dalamnya menyatakan bahwa Lembaga Jasa Keuangan Non Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Risiko muncul akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan. Namun pada kenyataannya BMT Radja Syariah masih terjadinya risiko pembiayaan macet yang dilakukan oleh nasabah. Penulisan skripsi bertujuan untuk menjelask…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK PEMOTONGAN HARGA YANG TIDAK BENAR DI E…

Firly Iezzani

– Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan memeliki potongan harga, harga khusus. Namun pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang menyalahgunakan serta menormalisasikan praktik pemotongan harga yang tidak benar demi meraup keuntungan yang dapat merugikan konsume…


    SERVICES DESK