Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAN PEMAKAIAN OBAT YANG TELAH KADALU…

FARHAN SATRIA

ABSTRAK Farhan Satria 2024 PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAN PEMAKAIAN OBAT YANG TELAH KADALUWARSA DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 56), pp, bibl Dr. Yusri, S.H., M.H Menurut Pasal 4 huruf c Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “konsumen berhak mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam Pasal 7 huruf b UUPK tentang kewajiban…

KEWENANGAN BAITUL MAL ACEH DALAM PENGGANTIAN KEWAJIBAN PELAKU TERHADAP PEMENU…

Intan Wahyuni

Kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi sebuah masalah hukum yang pernah terjadi di Aceh, yang bahkan pernah diadili di pengadilan. Pemenuhan hak ganti rugi kepada korban merupakan kewajiban bagi pelaku atau terpidana untuk memberikan pemulihan kepada korban. Kewajiban pemenuhan hak ganti rugi ini terkadang tidak dapat dilakukan oleh terpidana, dikarenakan terpidana tidak mampu secara finasial. Pasal 78 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2019 menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh memiliki ke…

KEBERADAAN AMBANG BATAS PRESIDEN PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRES…

ARIFAH ZAHRA NASUTION

ABSTRAK ARIFAH ZAHRA NASUTION 2024 KEBERADAAN AMBANG BATAS PRESIDEN PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA Fakultas Hukum,Universitas Syiah Kuala (v, 90) pp., bibl. (Dr. Zahratul Idami, S.H., M.Hum.) Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan bahwa Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua…

KENDALA PELAKSANAAN EKSEKUSI LELANG TERHADAP KREDIT MACET AKIBAT PERUBAHAN TA…

Farha Kamila

Jaminan atau agunan berupa diikatnya Hak Tanggungan atas tanah yang digunakan sebagai pengganti pelunasan pinjaman debitur bilamana dikemudian hari debitur wanprestasi (kategori macet). Apabila debitur wanprestasi, maka pihak bank berhak melakukan eksekusi lelang terhadap tanah/lahan yang sertifikatnya telah diikat Hak Tanggungan. Namun pihak bank terdapat kendala yang dialami, saat diverifikasi ke lapangan bahwa lahan dimaksud masuk ke dalam kawasan hutan atau kawasan PIPPIB dikarenakan terb…

TANGGUNG JAWAB KETERLAMBATAN DALAM KEBERANGKATAN BUS PMTOH TERHADAP PENUMPANG…

NOVALRI ALFA

Pasal 188 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ), menyebutkan bahwa perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Hal ini juga dipertegas pengaturan dalam Pasal 19 Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Meskipun UULAJ dan UUPK sudah mengatur tentang tanggung jawab perusahaan pengangkutan atas kerugian yang diderita oleh penumpang, na…

PERCERAIAN TERHADAP PERKAWINAN SIRI (SUATU PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH…

Azaman Kifli

ABSTRAK AZAMAN KIFLI PERCERAIAN TERHADAP PERKAWINAN (2023) SIRI (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Nagan Raya) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 63), pp., bibl., tabl. (Syamsul Bahri, SHI., M.A.) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan (UUP). Pasal 2 ayat (1) UUP menyebutkan bahwa…

PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTO…

Rayhan Ari Angga Hs

Pernyataan tentang wanprestasi, baik dalam doktrin maupun yurisprudensi biasanya dikaitkan dengan pernyataan lalai dan merupakan cidera janji.Biasanya dikaitkan dengan tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, sehingga terjadinya masalah yang menyebabkan menjadi macet, dikarenakan tidak sesuai membayar tanggal sesuai kesepakatan yang sudah dibuat kedua belah pihak. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur perjanjian jual beli sepeda motor secar…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN E-TILANG DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGSA …

JIHAN NABILAH

ABSTRAK JIHAN NABILAH, (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN E-TILANG DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGSA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Satlantas Polres Langsa) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 57) pp.,tabl.,bibl. Nurhafifah, S.H., M.Hum. Berdasarkan Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik. Namun realitanya Satla…

PERLINDUNGAN NASABAH BANK MENGENAI PENCANTUMAN SYARAT SYARAT SEPIHAK PADA PER…

DARA KHARAMINA HULWANI

ABSTRAK Dara Kharamina Hulwani 2023 PERLINDUNGAN NASABAH BANK MENGENAI PENCANTUMAN SYARAT SYARAT SEPIHAK DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH (PENELITIAN PADA PT BANK ACEH SYARIAH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Indra Kesuma Hadi, S.H., M.H Peraturan No.06/POJK.07/2022 Pasal 28 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakatdi Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa, dalam menyusun perjanjian produk dan/atau layanan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dila…

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN PRODU…

Nadi Ainina

Berdasarkan Pasal 19 ayat 1 Undang– Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau perawatan kesehatan. Namun dalam kenyataannya konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa tidak diberikan ganti rugi. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menj…


    SERVICES DESK