Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA AIR MINUM ISI ULANG YANG MENGANDUNG BAKTERI ESCHER…

DELTA RATNA JUNINA

ABSTRAK Indra Kesuma Hadi, S.H., M.H Dalam Pasal 4 ayat (4) Permenkes Nomor 2 tahun 2023 Tentang Pengaturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan yaitu “setiap produsen/penyedia/penyelenggara air minum atau pangan siap saji wajib memastikan air minum atau pangan olahan siap saji yang diproduksi memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan (SBMKL) dan persyaratan kesehatan”. Namun, pada data yang ada di l…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INFORMASI YANG TIDAK JELAS DALAM PELAYANAN JAS…

Muammar Rifki

ABSTRAK Berdasarkan Pasal 7 huruf b Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha memiliki kewajiban Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Namun, dalam kenyataannya konsumen dirugikan disebabkan masih ada pelaku usaha jasa reparasi handphone di Kota Banda Aceh dalam pelayanannya memberikan informasi yang tidak jelas kepad…

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PERNIAGAAN ORGAN TUBUH GAJAH SEBAGAI SATWA DILIN…

TAUFIQURRAHMAN

ABSTRAK TAUFIQURRAHMAN 2024 TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PERNIAGAAN ORGAN TUBUH GAJAH SEBAGAI SATWA DILINDUNGI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi) M. Iqbal, S.H., M. H. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilin…

UPAYA INDONESIA DALAM PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET CARBON NEUTRALITY PASCA KO…

Teuku Muhammad Soulthanarafif Aufa Iz azullah

ABSTRAK TEUKU MUHAMMAD SOULTHANARAFIF AUFA IZAZULLAH (2024) UPAYA INDONESIA DALAM PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET CARBON NEUTRALITY PASCA KONFERENSI TINGKAT TINGGI G20 BALI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 70), pp., bibl. M. Putra Iqbal, S.H., LL.M G20 merupakan forum kerjasama internasional beranggotakan 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia dimana anggotanya bertanggung jawab atas sekitar 75% emisi gas rumah kaca global. Akibat dari masifnya penggunaa…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL TANPA IZIN (SUATU…

FADHIL HENDRI

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa: Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Meskipun sudah diancam dengan hukuman tersebut, namun masih banyak terdapat penambangan tanpa izin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang. Tujuan penulisan skripsi ini adalah u…

PRAKTIK PERJANJIAN GALA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT DI GAMPONG TUMBO …

Niva Adillah

ABSTRAK Niva Adillah 2024 PRAKTIK PERJANJIAN GALA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT DI GAMPONG TUMBO BARO, KECAMATAN KUTA MALAKA, KABUPATEN ACEH BESAR Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,64) pp.,bibl.,tabl. Prof. Dr. Azhari, S.H., MCL., M.A. Perjanjian gala di Gampong Tumbo Baro terdiri atas bentuk lisan dan menggunakan surat perjanjian. Perjanjian tersebut ada yang memiliki tenggat waktu dan tanpa tenggat waktu. Walaupun terdapat tenggat waktu, pihak pembe…

TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR (SUATU PENELITIAN DI WILAY…

Faradila

ABSTRAK FARADILA (2023) TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 56) pp., bibl., tabl. (Dr. Ida Keumala Jempa, S.H., M. H) Tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan menyebutkan bahwa ”setiap pelaku usaha perkebunan melakukan pembukaan lahan dan mengolah lahan dengan…

SOVEREIGNTY OVER NATURAL RESOURCES IN INTERNATIONAL LAW AND ITS APPLICATION I…

LEGALITAS KEPEMILIKAN ASET DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA

TEUKU HABIB HAFIZD

Perkembangan internet dan teknologi saat ini berkembang pesat dalam berbagai hal baik dalam bidang keuangan maupun produk-produknya. Sejalan dengan era globalisasi, berkembang juga kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Dampak dari perkembangan tersebut banyak orang meningkatkan usaha untuk dimiliki secara digital. Jenis aset digital ini meliputi cryptocurrency, seperti Bitcoin dan Litecoin. Dimana penyimpanan nilai atau store of value me…

THE OBSCURITY OF LEGAL BASIS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT FOR DIGITAL BUSINES…

Farah Faizah

-




    SERVICES DESK