PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (SUATU PE…
Penyelesaian tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang ditetapkan. kini, tidak harus melalui Pemidanaan Konvensional tetapi dapat diselesaikan dengan pendekatan alternatif seperti metode Restorative Justice di Kepolisian. Peraturan terkait Restorative Justice sudah diatur dalam Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restorative. Penerapan penyelesaian oleh Polresta Banda Aceh dengan mempertimbangkan pada s…
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBAYARAN BIAYA OPERASIONAL DI MAL…
ABSTRAK
Kashasa
Ririna
Dara,
2024
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN PEMBAYARAN BIAYA
OPERASIONAL DI MAL PASAR ATJEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 80), pp., bibl., app.
Wardah, S.H., M.H., LL.M.
Perjanjian pembayaran biaya operasional antara pihak Mal Pasar Atjeh
dengan pihak penyewa kios diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 4
ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 tahun 2016
tentang perubahan atas per…
TRANSFORMASI LAYANAN ELEKTRONIK PERTANAHAN DALAM PELAKSANAAN PEMELIHARAAN DAT…
Penerapan layanan informasi pertanahan secara elektronik menjadi salah satu kebutuhan untuk melayani masyarakat dalam rangka percepatan dan transparansi pelayanan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah secara bertahap melakukan pelayanan secara elektronik dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik, Transf…
AMBIGUITAS KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PROSES PENUNTUTAN SEBAGAI BAGIAN KEKUASA…
ABSTRAK
AMBIGUITAS KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PROSES
PENUNTUTAN SEBAGAI BAGIAN KEKUASAAN
Dinar Kusuma Haris*
M. Nur Rasyid**
Dahlan***
Kedudukan Kejaksaan dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasark…