Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PI…

Riski Yuliansyah

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk unsur sipil dan militer. Dalam sistem peradilan Indonesia, perkara koneksitas yang melibatkan kedua unsur tersebut sering kali menimbulkan perdebatan mengenai kewenangan penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) men…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU DALAM PENER…

Teuku Maulana

Perlindungan hukum terhadap disabilitas masih menjadi permasalahan khusus di Indonesia. Dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, mewajibkan pihak pengelola bandar udara dan penyedia jasa penerbangan agar dapat memberikan fasilitas dan layanan khusus kepada penyandang disabilitas. Sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pada Pasal 24 angka 24 telah menghilangkan kewajiban penyediaan aksesibilitas pada penerbangan yang sebelumnya diwajibkan ak…

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) TERHADAP KERUGIAN MASY…

FIFIA DARA SYAKILLA

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 11 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008, setiap pihak yang lalai dalam melaksanakan pengelolaan sampah hingga menimbulkan kerugian kepada orang lain dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam hal ini, pengelola Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) wajib membayar ganti rugi dan memberikan kompensasi kepada Masyarakat yang dirugikan. Namun pada kenyataannya, Masyarakat Gampong Jawa belum mendapatkan ganti rugi sebagaimana mestinya akibat dari dam…

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN BIDANG PENDIDIKAN…

WAN ZAYANA ATHIYA SAFIRA

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya pada Pasal 74 yang mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan TJSLP. PT Mifa Bersaudara sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara menjalankan Program Beasiswa S-1 Bakti Mifa untuk Aceh sebagai bagian dari program TJSLP di bidang pendidikan. Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa ku…

TANGGUNG JAWAB MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAA…

Ridho Brilian Laksamana

Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyebutkan bahwa Majelis Pembina dan Pengawas PPAT adalah majelis yang diberi kewenangan oleh Menteri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional membentuk Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD) pada tingkat K…

PELAKSANAAN PENDAFTARAN IZIN USAHA PERSEROAN TERBATAS MELALUI ONLINE SINGLE S…

Imam Al Qisthallani

PELAKSANAAN PENDAFTARAN IZIN USAHA PERSEROAN TERBATAS MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH OLEH NOTARIS Imam Al Qisthallani , Sri Walny Rahayu , Ria Fitri ABSTRAK Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyatakan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha. Namun, dalam praktiknya, penghadap sering memberikan kepada Notaris untuk melakukan pendaftaran…

KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBA…

MULFIYA

ABSTRAK MULFIYA 2025 WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN (SUATU PENELITIAN PADA PROYEK PEUREULAKLOKOP-BATAS GAYO LUES SEGMEN TIGA) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,63),pp.,bibl. Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata ditentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Salah satunya adalah kontrak yang dibuat oleh Dinas PUPR Ac…

TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAMRNPEMENUHAN HAK PASIEN IBU HAMILRN(PENELITIAN PADA…

Mutia Dwitahara Putry

Pentingnya kesehatan ibu hamil dan peran dokter dalam memenuhi hak pasien. Kasus yang terjadi dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2016/PN.Bna yang mana menimbulkan kerugian bagi pasien ibu hamil terhadap kelalaian medis di RSIA (Rumah Sakit Ibu dan Anak) Banda Aceh sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Adanya tanggung jawab yang dibebankan kepada dokter merupakan akibat dari kesalahan perlakuan medis yang dilakukan dan menyebabkan kerugian bagi pasien ibu hamil, tanggung…

DUGAAN PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER PENINGKATAN JALAN PEUREULAK–LOKOP–BATA…

DHIYA HAURA FATIN RM

ABSTRAK DHIYA HAURA FATIN RM, 2024 DUGAAN PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER PENINGKATAN JALAN PEUREULAK–LOKOP–BATAS GAYO LUES APBD PROVINSI ACEH TAHUN 2020-2022 (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NO. 08/KPPU-L/2023) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 72) pp., bibl. (Rismawati, S.H., M.Hum.) Dalam tender Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues segmen 3 yang dibiayai melalui APBD Provinsi Aceh tahun 2020-2022, diduga telah terjadi per…

IMPLEMENTASI KETENTUAN PIDANA QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JA…

Rais Ulhaq

IMPLEMENTASI KETENTUAN PIDANA QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN JAMINAN PRODUK HALAL di BANDA ACEH DAN ACEH BESAR  Rais Ulhaq Mohd. Din ** Teuku Ahmad Yani *** ABSTRAK Aceh sebagai salah satu provinsi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai arti penting bagi keutuhan Indonesia. Aceh memiliki keistimewaan dalam bidang agama, selain memang merupakan daerah pertama datangnya Islam d…


    SERVICES DESK