IMPLEMENTASI PENGELOLAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN NEGERI BANDA…
Barang bukti memegang peranan yang sangat penting dalam proses perkara pidana di Indonesia, karena memberikan kejelasan atas tindak pidana yang terjadi dan menjadi bahan pembuktian di persidangan. Pasal 980 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Bidang Penelusuran, Perampasan, dan Pengembalian Aset Tindak Pidana bert…
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL KREDIT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PEN…
ABSTRAK
Muhammad Syaumy Al Qudri
(2023) TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL KREDIT (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meureudu)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
(iv,50), pp.,tabl.,bibl.
(M. Iqbal, S.H., M.H.)
Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bu…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAK…
Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasaan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dan pada Pasal (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 t…
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PENYELENGGARA JALAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN…
Penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, ini sesuai dengan amanat Pasal 273 undang undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun, walaupun sudah ada aturan yang mengamanatkan penyelenggara jalan untuk segera memperbaiki jalan yang rusak, di Kabupaten Pidie Jaya tetap dijumpai pengabaian perbaikan jalan rusak oleh penyelenggara jalan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pert…
PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SIANIDA TAN…
ABSTRAK
Gusfindra Siddiq,
(2025)
PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SIANIDA TANPA SURAT
IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIGLI (Analisis
Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Sgi)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 63).,pp.,tabl.,bibl.,App.
(M. Iqbal, S.H., M.H.)
Pasal 106 ayat (1) Jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
Tentang Perdagangan yang kemudian telah diubah melalui Undang-Un…
TINDAK PIDANA PENGEDARAN KOSMETIK TANPA ADA IZIN EDAR MELALUI INSTAGRAM (SUAT…
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 435 yang isinya menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dapat dihukum pidana dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Namun kenyataannya, masih terdapat pelaku usaha yang menjual produk kosmetik tanpa izin edar melalui instagram ya…
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA KORBAN DALAM …
Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka korban merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”. Pasal Mengenai penyelidikan tindak pindana terdapat pada Pasal 1 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian t…
