Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK DIKAITKAN DENGAN…

Sufrin

Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan) mewajibkan PT PLN (Persero) menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku. Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Ketenagalistrikan menyatakan bahwa konsumen berhak mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dala…

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN SECARA ADAT (SUATU PENELITIAN DI GAMPONG …

ASYIFA MALIKA

Pasal 13 ayat (1) huruf b Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menyebutkan bahwa sengketa yang berkaitan dengan faraidh dapat diselesaikan melalui peradilan adat gampong. Terdapat satu sengketa tanah warisan yang berhasil diselesaikan dan dua sengketa tanah warisan yang tidak berhasil diselesaikan melalui peradilan adat Gampong Santan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian sengketa tanah warisan secara adat di Gampong Santan, m…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI DALAM PENGGUNAAN SISTEM PEM…

Rizkia Ramadhana

Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) merupakan implementasi sistem pembayaran nontunai baru di era digitalisasi perbankan Indonesia. Pada sistem pembayaran QRIS ini terdapat biaya yang dibebankan kepada merchant, yaitu biaya Merchant Discount Rate. Biaya Merchant Discount Rate dilarang untuk dibebankan kepada konsumen. Hal tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Namun praktiknya sering…

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP PENERTIBAN PENGEMIS DI BAW…

Safira

Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “negara, pemerintah, Masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban terhadap penyelenggaraan perlindungan anak” termasuk eksploitasi anak. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang terlantar, dan Tuna Sosial lainnya di Wilayah Kota Banda Aceh. Namun dalam kenyataannya di Kota…

PERAN TUHA PEUT DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN RUMAH TANGGA (SUATU PENELITIA…

Rama Husnayanti

ABSTRAK Rama Husnayanti 2024 PERAN TUHA PEUT DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian Di Gampong Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,52),pp.,bibl. Dr. M. Adli, S.H.,MCL Dalam masyarakat aceh, apabila terjadinya persengketaan di Gampong diselesaikan secara Adat oleh lembaga adat Gampong, seperti yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiada…

TUKAR GULING TANAH YANG MENJADI OBJEK PERKARA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH A…

Aryadi Hidayat

TUKAR GULING TANAH YANG MENJADI OBJEK PERKARA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2391K/PDT/2013) Aryadi Hidayat, Suhaimi, dan M. Adli. ABSTRAK Telah terjadi perjanjian tukar guling tanah antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan tanah milik Toko Buku Zikra untuk kepentingan umum. Tetapi tanah yang dijadikan objek tukar guling oleh Pemerintah Kota Banda Aceh adalah tanah yang telah memiliki sertifikat oleh pihak lain yaitu Penggugat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nom…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG TIDA…

YUMNA RAHMAH

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, setiap produk yang dimasukkan ke dalam, diedarkan, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikasi yang menyatakan bahwa produk tersebut halal. Menurut Pasal 35 huruf an Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016, pelaku usaha dilarang memproduksi atau menjual produk yang tidak halal atau tidak memiliki sertifikasi halal. Saat ini, masih terdapat kekurangan dalam penerapan peraturan tersebut, karena masih terdapat barang kosmetik berlab…

KENDALA PELAKSANAAN EKSEKUSI LELANG TERHADAP KREDIT MACET AKIBAT PERUBAHAN TA…

Farha Kamila

Jaminan atau agunan berupa diikatnya Hak Tanggungan atas tanah yang digunakan sebagai pengganti pelunasan pinjaman debitur bilamana dikemudian hari debitur wanprestasi (kategori macet). Apabila debitur wanprestasi, maka pihak bank berhak melakukan eksekusi lelang terhadap tanah/lahan yang sertifikatnya telah diikat Hak Tanggungan. Namun pihak bank terdapat kendala yang dialami, saat diverifikasi ke lapangan bahwa lahan dimaksud masuk ke dalam kawasan hutan atau kawasan PIPPIB dikarenakan terb…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BAHA…

Witri Anita

ABSTRAK WITRI ANITA, (2023) TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK SECARA BERSAMA-SAMA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,62), pp.,tbl.,bibl.,app. Riza Chatias Pratama, S.H.,LL.M. Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa: “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang…

PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTO…

Rayhan Ari Angga Hs

Pernyataan tentang wanprestasi, baik dalam doktrin maupun yurisprudensi biasanya dikaitkan dengan pernyataan lalai dan merupakan cidera janji.Biasanya dikaitkan dengan tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, sehingga terjadinya masalah yang menyebabkan menjadi macet, dikarenakan tidak sesuai membayar tanggal sesuai kesepakatan yang sudah dibuat kedua belah pihak. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur perjanjian jual beli sepeda motor secar…


    SERVICES DESK