Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AFFECTED BY INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION: A COM…

CUT SARAH

International child abduction tetap menjadi masalah yang persisten di Indonesia dan Singapura. Sementara Singapura telah memberlakukan peraturan khusus untuk menangani masalah ini melalui peraturan khusus, yaitu International Child Abduction Act 2010 (ICAA), Indonesia masih belum memiliki peraturan yang secara khusus mengatur international child abduction. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan anak yang terkena dampak international child abduct…

PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL (SUATU PENELITIAN PADA…

Muna Amira

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pada kenyataannya masih terdapat perbuatan dari pihak debitur yaitu selaku penyewa mobil pada CV. Namdua Yamin Group yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban sehingga terjadinya wanprestasi, yaitu pihak penyewa menggadaikan mobil kepada pihak ketiga. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan mengenai bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mo…

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYEWA MOBIL DALAM KASUS KERUSAKAN MOBIL RENTAL (SUATU …

Raisha Nazhira Mahdi

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sewa menyewa merupakan suatu hubungan perdata yang dilandaskan dari sebuah persetujuan dalam jangka waktu tertentu, dengan kewajiban kewajiban yang mengikat para pihaknya. Dalam kenyataan saat ini terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa mobil pada CV. Ata Family Group. Hal itu terjadi karena kelalaian penyewa berupa …

PENYELESAIAN HUTANG DEBITUR KEPADA KREDITUR ATAS BARANG JAMINAN GADAI EMAS PA…

Masyithah Maulia Roka

Gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan, ketentuan itu diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata. Wanprestasi merupakan keadaan debitur yang tidak memenuhi suatu kewajiban berdasarkan dengan kesepakatan sebelum melakukan transaksi dalam perjanjian gadai. Penyelesaian debitur wanprestasi pada perjanjian gadai menurut KUHPerdata, dalam Pasal 1155 ayat (1) yaitu jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuh…

ANALISIS PEMBERIAN GANTI RUGI OLEH MARKETPLACE KEPADA KONSUMEN ATAS PRODUK MA…

AJIE PUTRA ARYO WIBOWO

Produk makanan yang beredar dipasaran diharuskan untuk memiliki izin edar terlebih dahulu sebelum dijualkan pada masyarakat, hal tersebut juga berlaku terhadap produk makanan yang dijualkan secara online, seperti yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan BPOM No.8 Tahun 2020 tentang tentang pengawasan obat dan makanan yang di edarkan secara daring. Dengan adanya aturan yang mengatur hal tersebut bertujuan agar tidak adanya produk makanan yang tidak berizin dijualkan oleh toko online…

ANALISIS JUAL BELI AKUN GAME ONLINE PLAYER UNKNOWN’S BATTLEGROUND (PUBG) MO…

Muhammad Aditya Mutawackil

Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian. Transaksi jual beli akun game online (PUBG) mobile harus sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, namun dalam kenyataannya transaksi tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata di wilayah Aceh. Karena, adanya fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang game PUBG dan sejenisnya adalah haram. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bentuk transaksi dalam Game Online PUBG Mobile. selain itu juga menjela…

PATENT PROTECTION FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNDER INDONESIAN AND THE UNITED…

RAIHAN RAHMATILLAH

Pasal 4 huruf-d Undang-Undang Paten Indonesia mengecualikan 'aturan dan metode yang hanya berisi program komputer' sebagai penemuan yang dapat dipatenkan. Namun, penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa program komputer dapat dipatenkan dengan syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini menyebabkan ketidakjelasan pemahaman dan kepastian hukum atas dasar hukum program komputer sebagai bagian dasar dari kecerdasan buatan untuk mendapatkan perlindungan paten. Demikian pula halnya dengan Undang-Unda…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INTENSE PULSE LIGHT (IPL) TREATMENT YANG DILAK…

MUTIARA ISTAWA

Berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran menyebutkan bahwa tenaga kesehatan tertentu dapat membantu memberikan penjelasan sesuai dengan kewenangannya. Namun dalam praktiknya tenaga kesehatan, yaitu do…

IMPLEMENTASI CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF FLORA…

Muhammad Habiel

Indonesia tercatat sebagai salah satu Negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa kaya dan menjadi rumah bagi satwa langka trenggiling (Manis Javanica). Trenggiling termasuk sebagai salah satu satwa liar yang keberadaan dan populasinya dilindungi berdasarkan kategori Appendix I CITES (black list) dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya setelah Indonesia meratifikasi konvensi ini pada tahun 1978. Namun, instrumen internasional dan nasion…

KENDALA PELAKSANAAN EKSEKUSI LELANG TERHADAP KREDIT MACET AKIBAT PERUBAHAN TA…

Farha Kamila

Jaminan atau agunan berupa diikatnya Hak Tanggungan atas tanah yang digunakan sebagai pengganti pelunasan pinjaman debitur bilamana dikemudian hari debitur wanprestasi (kategori macet). Apabila debitur wanprestasi, maka pihak bank berhak melakukan eksekusi lelang terhadap tanah/lahan yang sertifikatnya telah diikat Hak Tanggungan. Namun pihak bank terdapat kendala yang dialami, saat diverifikasi ke lapangan bahwa lahan dimaksud masuk ke dalam kawasan hutan atau kawasan PIPPIB dikarenakan terb…


    SERVICES DESK