RATIFYING THE WTO AGREEMENT ON FISHERIES SUBSIDIES: THE CHALLENGES AND OPPORT…
Indonesia, sebagai produsen makanan laut terbesar kedua di dunia, menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengelola subsidi perikanan karena dampaknya terhadap penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (IUU Fishing), dan penipisan sumber daya laut. Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentang Subsidi Perikanan (AFS), yang diadopsi pada tahun 2022, berupaya mengatasi masalah ini dengan menghilangkan subsidi yang merugikan. Ag…
THE IMPLEMENTATION OF VETO POWER ON GENOCIDE CRIME IN ARMED CONFLICT: A COMPA…
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dibentuk untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, namun efektivitasnya dalam menangani genosida dalam konflik bersenjata dibatasi secara hukum oleh Pasal 27(3) Piagam PBB. Ketentuan ini memberikan hak veto kepada anggota tetap, yang memungkinkan mereka untuk memblokir resolusi terlepas dari kebutuhan mereka dalam menangani krisis kemanusiaan. Konflik di Suriah dan Palestina menyoroti bagaimana kerangka hukum ini memungkinkan prior…
DUGAAN PERSEKONGKOLAN DALAM TENDER PENINGKATAN JALAN PEUREULAK–LOKOP–BATA…
ABSTRAK
DHIYA HAURA FATIN RM,
2024
DUGAAN PERSEKONGKOLAN DALAM
TENDER PENINGKATAN JALAN
PEUREULAK–LOKOP–BATAS GAYO
LUES APBD PROVINSI ACEH TAHUN
2020-2022 (STUDI KASUS PUTUSAN
KPPU NO. 08/KPPU-L/2023)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 72) pp., bibl.
(Rismawati, S.H., M.Hum.)
Dalam tender Peningkatan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues
segmen 3 yang dibiayai melalui APBD Provinsi Aceh tahun 2020-2022, diduga
telah terjadi per…
LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AFFECTED BY INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION: A COM…
International child abduction tetap menjadi masalah yang persisten di Indonesia dan Singapura. Sementara Singapura telah memberlakukan peraturan khusus untuk menangani masalah ini melalui peraturan khusus, yaitu International Child Abduction Act 2010 (ICAA), Indonesia masih belum memiliki peraturan yang secara khusus mengatur international child abduction. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur perlindungan anak yang terkena dampak international child abduct…
KEWAJIBAN ALIMENTASI ANAK TERHADAP ORANG TUA (SUATU PENELITIAN DI PANTI SOSIA…
Kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua tercantum didalam Pasal 298, 321 KUHPerdata dan Pasal 46 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua tidak akan hilang walaupun kondisi ekonomi anak tidaklah baik. Kenyataannya di Panti Sosial Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang Kota Banda Aceh ditemukan orang tua lanjut usia yang ditelantarkan oleh anak dengan tidak pernah dikunjungi, dihubungi, dinafkahi sejak berada di panti tersebut.
Tujuan …
HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DENGAN JAMINAN FI…
ABSTRAK
Haiqal Alfazal,
2024
HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH
DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Suatu Penelitian
Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah Kaffah Trading Shar’i di Aceh Besar)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 62), pp., bibl.,app.
Susiana, S.H.,M.H
Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata mengharuskan pihak yang terlibat
dalam perjanjian melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana tertera dalam
akad, namun dalam praktek pe…
THE PROTECTION OF REFUGEES IN POLAND AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY ON TH…
ABSTRACT
M. Yakub Aiyub Kadir, S.Ag, LL.M., Ph.D
As of 2022, Indonesia has reported a total of 13,174 refugees and asylum seekers arriving in the country, many seeking resettlement in a third country. As a non-signatory state to the 1951 Geneva Convention, Indonesia struggles to offer legal certainty to refugees within its borders. In contrast, Poland, despite being a signatory state to the Convention, historically maintained a prejudiced view on refugees until the Russia-Ukraine war…
