Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

HUBUNGAN KEMITRAAN DALAM ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

CUT PUTRI NADIA

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan, “Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.” Hubungan kemitraan bersifat koordinasi yang menempatkan para pihak pada kedudukan yang sama, namun terdapat beberapa kasus di Mahkamah Agung yang mana…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 40/PDT.G/2020/PN BNA TENTANG KEWE…

SITI FADHILAH SALSABILA

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Bna merupakan putusan yang memeriksa dan mengadili sengketa wanprestasi atas perjanjian kerja dan beasiswa. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri menolak untuk mengadili perkara a quo karena menurut pertimbangan hakim sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ialah bentuk sengketa ketenagakerjaan antara pegawai dengan atasan sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial. Fakta hukum yang terjadi tindakan Tergu…

PELAKSANAAN EKSEKUSI PENGOSONGAN OBJEK LELANG HAK TANGGUNGAN (SUATU PENELITIA…

CINTARI PUTRI EFFENDI LUBIS

Pemenang lelang yang beritikad baik harus dilindungi apabila di kemudian hari terjadi masalah terhadap objek lelang hak tanggungan. Pasal 11 ayat (2) huruf K Undang-Undang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa “Sehingga tidak ada alasan lagi bagi debitur untuk berkelit dan menolak pengosongan.” Kenyataannya masih dijumpai pembeli objek Hak Tanggungan melalui Lelang mengalami kesulitan untuk menguasai barang yang dibelinya karena debitur maupun pihak ketiga enggan mengosongkan objek lelang hak …

PELAKSANAAN PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA PRODUSEN KUE DENGAN PIHAK WARUNG KOP…

SARAFINA UFAIRAH

Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dalam praktiknya, tidak semua perjanjian terlaksanakan seperti yang diperjanjikan. Terkadang para pihak tidak memenuhi apa yang sudah diperjanjikan, sehingga muncul peristiwa wanprestasi dalam perjanjian konsinyasi antara produsen kue dan pihak warung kopi Gampong Bandar Baru. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perja…

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT ANTARA PT …

WHENI NOVIA TRI PUTRI

Pasal 1338 KUHPerdata menentukan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”. Dengan demikian, perjanjian antara PT Rajawali Bhirawa Sejahtera dan PT Perkebunan Nusantara III bersifat mengikat. Namun, dalam pelaksanaannya para pihak tidak melaksanakan semua kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, sehingga menimbulkan wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan untuk…

GUGATAN DERDEN VERZET DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

NINDA IRVANI

ABSTRAK NINDA IRVANI GUGATAN DERDEN VERZET DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (V, 57)pp,tabl,bibl Indra Kesuma Hadi, S.H. M.H. Dalam Pasal 195 ayat (6) HIR/206 ayat (6) RBg/378 Rv menyatakan bahwa pihak ketiga dapat melakukan perlawanan (derden verzet) terhadap sita eksekusi putusan pengadilan. Bahwasanya di Pengadilan Negeri Banda Aceh dari Tahun 2022-2023 terdapat 5 gugatan derden verzet, diantaranya 3 gugatan ditolak dan 2 gugatan dik…

ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN CACAT TERSEMBUNYI (STUDI KASUS PUTUSAN P…

SYAFIQA AZ-ZAHRA

ABSTRAK SYAFIQA AZ-ZAHRA (2025) ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN CACAT TERSEMBUNYI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NOMOR 193/PDT/G/2019/PN.JKT.UTR.) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,53) apl, bibl Dr. Teuku Saiful, S.H, M.Hum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 193/PDT/G/2019/PN.JKT.UTR. Penggugat selaku pembeli kendaraan bermotor merek nissan navara 2018 mengajukan gugatan atas cacat tersembunyi dalam keku…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA NOMOR 36/PDT.G/2018/PTA…

ANDHIKA RAHMATILLAH

Pasal 45 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa nazhir dapat diganti apabila tidak melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam memutuskan perkara Nomor 36/Pdt.G/2018/Pta Smd, dan untuk mengetahui apakah putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 36/Pdt.G/2018/Pta Smd telah sesuai dengan…

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3079 K/PDT/2019. TENTANG TIDAK TERPE…

Amal Akbar

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3079 K/Pdt/2019, tentang perbuatan melawan hukum. Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan permohonan Suniah bahwa Tergugat II yaitu PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai gugatan yang diajukan Penggugat. Putusan Mahkamah Agung ini dipandang keliru karena yang terjadi adalah wanprestasi akibat Tergugat II tidak membayar klaim asuransi kepada pemegang polis asuransi. Kondisi ini seharusnya menjadi alasan tidak diterim…

KEWAJIBAN ALIMENTASI ANAK TERHADAP ORANG TUA (SUATU PENELITIAN DI PANTI SOSIA…

Rizkal Akbar

Kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua tercantum didalam Pasal 298, 321 KUHPerdata dan Pasal 46 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua tidak akan hilang walaupun kondisi ekonomi anak tidaklah baik. Kenyataannya di Panti Sosial Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang Kota Banda Aceh ditemukan orang tua lanjut usia yang ditelantarkan oleh anak dengan tidak pernah dikunjungi, dihubungi, dinafkahi sejak berada di panti tersebut. Tujuan …


    SERVICES DESK