Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAMPAK PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI ACEH

Annie Conny Potu

Manusia, yang dimaksud Hak Asasi Manusia (HAM) itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Rakyat aceh selama ini banyak mengalami Pelanggaran HAM masa lalu dan banyak tentang Penetapan Penerima Reparasi Mendesak Pemulihan Hak Korban …

EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH SEBAGAI PENGELOLA ASET PEMEKARAN DAER…

Juwakir

EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH SEBAGAI PENGELOLA ASET PEMEKARAN DAERAH ACEH WILAYAH PIDIE JAYA Juwakir Iskandar A. Gani Yanis Rinaldi ABSTRAK Pada Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah, berkaitan dengan pemekaran daerah, Secara makro, pembangunan di Aceh ditandai dengan besarnya angka kemiskinan, tingginya pengangguran, dan ketimpangan antar wilaya…

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PEMILU (PENELITIA…

Novi Niazari

Pendekatan pidana dalam penyelesaian perkara menggunakan mekanisme keadilan restoratif (Restorative Justice) saat ini sedang menjadi perhatian di semua kalangan aparatur penegak hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masing-masing Lembaga Penegak Hukum telah menerbitkan aturan yang mengatur praktik keadilan restoratif yakni Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang…

PRINSIP OTONOMI KHUSUS MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM KAITANNYA DENGA…

Dedi Wijaya

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang IKN menyatakan bahwa, sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini. Substansi Undang-undang IKN ini telah memberikan amanat kepada otorita untuk mengatur pemerintahannya sendiri, maka akan ada produk hukum yang diterbitkan oleh Kepala Otorita. Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang IKN ya…

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANA…

Maqfirah Ulfa

Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat Universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga pelindungan dan Hak Asasi Manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas wajib dilindungi.Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 Ayat (2) dan (3) memuat hak-hak khusus untuk pe…

PERAN MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH (MPPD) DALAM MENANGANI PELANGGARAN…

Safia Ukhri

PERAN MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH (MPPD) DALAM MENANGANI PELANGGARAN KODE ETIK PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Safia Ukhri * Yusri ** Teuku Saiful ABSTRAK *** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria. UUPA memberikan landasan hukum yang kuat bagi keberadaan dan tugas PPAT dalam sistem pertanahan Indonesia. Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2016 Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT. Dimana PPAT diwaji…

KEDUDUKAN HUKUM REKOMENDASI PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN HAM DI ACEH

M. Dhuhar Trinanda

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Penanganan dugaan pelanggaran HAM merupakan layanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum…

KEKUATAN KUASA MENJUAL SEBAGAI SITA JAMINAN DALAM PELUNASAN UTANG BERDASARKAN…

Tia Tasia Zein

KEKUATAN KUASA MENJUAL SEBAGAI SITA JAMINAN DALAM PELUNASAN UTANG BERDASARKAN AKTA PENGAKUAN UTANG Tia Tasia Zein , Iman Jauhari , dan Siti Rahmah . ABSTRAK Akta Pengakuan Utang merupakan akta yang dibuat oleh notaris. Dikeluarkan pada salinan pertama berbentuk Grosse Akta yang didalamnya terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan Pengadilan, serta diatur dalam Pasal 224 HIR, Pasal 258 RBg, dan Pasal …

URGENSI PENGATURAN HAK IMUNITAS NOTARIS TERHADAP TUNTUTAN PERDATA DAN PIDANA …

Fanda Fadilla

URGENSI PENGATURAN HAK IMUNITAS NOTARIS TERHADAP TUNTUTAN PERDATA DAN PIDANA TERKAIT PEMBUATAN AKTA AUTENTIK YANG ISINYA TIDAK SESUAI FAKTA  Fanda Fadilla Sanusi  Iskandar A. Gani  ABSTRAK Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN) menentukan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang…

PEMBENTUKAN QANUN GAMPONG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI DI …

Suriadi Ben Suud

PEMBENTUKAN QANUN GAMPONG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi di Gampong Bahagia Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya) Suriadi Ben Suud  Syarifuddin  Iskandar A. Gani  ABSTRAK Peraturan Desa dapat bervariasi di Indonesia, seperti di Kabupaten Aceh Jaya disebut dengan Qanun Gampong berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan y…


    SERVICES DESK